Surabaya – harianjatim.com Beberapa waktu lalu, pengusaha nasional asal Situbondo, HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, yang dikenal sebagai pelaku usaha perikanan budi daya lobster, dikabarkan mengirimkan surat elektronik (surel) kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn) TNI Prabowo Subianto.
Diketahui, surel tersebut berisi gagasan terkait kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL).
Dalam surat elektronik itu, ia mengajukan permohonan agar pemerintah menghentikan ekspor BBL dan menggantinya dengan kebijakan ekspor lobster berukuran minimal 50 gram.
“Hal ini yang saya usulkan agar tercipta beberapa hal berikut, pertama terciptanya Iklim berbudi daya di Indonesia. Karena dengan hanya bisa mengekspor Lobster ukuran 50 gram, para pengekspor harus berbudidaya BBL setidaknya 3 bulan di Indonesia,” ungkapnya pada awak media, Rabu (14/1).
Pria yang akrab disapa Gus Lilur tersebut menambahkan, bahwa alasan kedua adalah potensi terciptanya jutaan lapangan kerja baru.
Menurutnya, jika volume ekspor lobster ukuran 50 gram mencapai 2.000.000 ekor per hari, maka dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk menjaga keramba serta merawat proses budi daya BBL hingga menjadi lobster.
Alasan ketiga, lanjutnya, adalah mengangkat posisi Indonesia sebagai negara pengekspor lobster. Selama ini Indonesia lebih dikenal sebagai penjual BBL, namun dengan dihentikannya ekspor BBL dan dibukanya ekspor lobster ukuran 50 gram, Indonesia berpeluang dikenal sebagai eksportir lobster.
“Tidak menutup kemungkinan menjadi Pengekspor Lobster Konsumsi langsung ke China,” ujar pengusaha yang juga aktif dalam kegiatan filantropi tersebut.
Gus Lilur memaparkan, selama ini Indonesia mengekspor BBL ke Vietnam, sementara Vietnam melakukan budi daya hingga menjadi lobster konsumsi, lalu mengekspornya kembali ke China.
“Dengan dihentikannya Ekspor BBL dan dibukanya Ekspor Lobster ukuran 50 Gram, maka secara bertahap RI akan menjadi Pengekspor Lobster terbesar di dunia,” terang pengusaha berlatar santri itu.
Ia juga menyampaikan bahwa Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Dr. Tb. Haeru Rahayu, telah menyampaikan informasi bahwa regulasi terbaru terkait ekspor lobster ukuran 50 gram ditargetkan akan diundangkan paling lambat pada akhir Februari 2026.
Atas respons positif tersebut, Gus Lilur menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah menyetujui gagasan tersebut.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilainya cukup terbuka dan akomodatif dalam menampung serta meneruskan aspirasi pelaku usaha budi daya.
“Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Menteri KKP yang sudah insyaf dan mulai terlihat berbakti pada NKRI. Saya mengajak, mari berbakti pada NKRI, Mari berbudi daya,” pungkas owner Bandar Laut Dunia (Balad) Grup tersebut.
