Tingkat kepuasan publik pada pelaksanaan demokrasi ini terkait dengan penilaian publik pada sejumlah unsur kebebasan sipil yang merupakan fondasi dalam demokrasi. Tingkat kepuasan publik pada kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia mencapai 68 persen pada survei April-Mei 2023. Angka ini mengalami penurunan dibanding September 2017 yang mencapai 78 persen. Penurunan tingkat kepuasan publik pada kebebasan berpendapat ini mulai terjadi paska Pemilu 2019 terutama setelah terjadi kerusuhan Mei 2019, dari 79 persen di bulan April 2019 menjadi 56 persen pada Juni 2019.
“Tingkat kepuasan publik ini perlahan mengalami perbaikan menjadi 68 persen pada April-Mei 2023, tapi belum pulih seperti sebelum kerusuhan Mei 2019,” jelas Saiful.
Sementara sebanyak 82 persen yang puas terhadap kebebasan berkumpul atau berserikat, 14 persen tidak puas, dan 5 persen tidak jawab. Angka kepuasan publik ini sudah hampir pulih setelah turun cukup dalam menjadi 59 persen di survei September 2019 setelah sebelumnya 86 persen pada April 2019.
Dalam kebebasan mengkritik pemerintah, ada 59 persen yang puas, 33 persen tidak puas, dan 9 persen tidak jawab. Sebelum Pemilu 2019, angka kepuasan pada kebebasan mengkritik pemerintah rata-rata di atas 70 persen. Tingkat kepuasan ini jatuh ke angka 45 persen pada survei September 2019 dan sekarang 59 persen.
“Di bawah pemerintahan Jokowi pada periode kedua, masyarakat menilai kebebasan publik untuk mengkritik pemerintah menurun,” kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri tersebut.
Apakah masyarakat takut bicara politik? Sebanyak 37 persen yang menyatakan masyarakat selalu atau sering takut bicara politik, 57 persen jarang atau tidak pernah, dan 6 persen tidak jawab. Penilaian bahwa masyarakat jarang atau tidak pernah takut bicara politik ini mengalami perbaikan dibanding pasca kerusuhan Mei 2019, namun belum pulih ke kondisi sebelum kerusuhan tersebut yang mencapai 65 persen pada Juli 2014.
Apakah masyarakat takut ikut organisasi? Sebanyak 70 persen yang menyatakan jarang atau tidak pernah, 22 persen selalu atau sangat sering, dan 8 persen tidak menjawab. Saiful menyebut kondisi ini sudah relatif pulih bahkan hampir sama dengan survei pertama, April 2004, di mana 74 persen publik menyatakan jarang atau tidak pernah takut ikut organisasi.
Sementara sebanyak 83 persen masyarakat yang menyatakan jarang atau tidak pernah takut melaksanakan ajaran agama, 12 persen yang menyatakan selalu atau sering, dan 6 persen belum menjawab. Penilaian positif, yakni yang merasa masyarakat jarang atau tidak pernah takut melaksanakan ajaran agama, mengalami puncak tertinggi di April 2009, 95 persen. Namun mengalami titik terendah pada survei Juli 2014, 75 persen. Ini, menurut Saiful, terjadi pasca Pemilu 2014, ketika Pemilu banyak dikaitkan dengan agama. Muncul perasaan tidak aman untuk menjalankan agama karena agama dikait-kaitkan dengan politik.
Saiful menjelaskan bahwa secara keseluruhan, setelah 25 tahun Indonesia mengalami demokratisasi atau reformasi, tidak terjadi perbaikan dalam pelaksanaan demokrasi. Banyak komponen demokrasi terkait kebebasan yang belum pulih ke kondisi sebelum Pemilu 2019.
Penulis buku Muslim Demokrat itu melihat bahwa dalam empat tahun terakhir, kondisi demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Dia menilai hal ini mungkin terkait dengan pandemi yang di dalamnya terjadi banyak pembatasan.
“Dalam empat tahun terakhir, (demokrasi) mengalami pemburukan. Bisa jadi karena pandemi. Karena di masa pandemi banyak terjadi pembatasan,” jelasnya.
Video utuh presentasi Prof. Saiful bisa disimak di sini:
