Pada 29 Juli 2025, saya mendapat informasi penting dari seorang sahabat saya. Sahabat saya ini seorang ilmuwan, pemikir, peneliti, penulis sekaligus pakar. Teman saya orang yang konsisten melakukan penelitian persoalan Papua Barat dimana hidupnya, ilmunya dan waktunya ia persembahkan untuk Papua Barat.
Dia sampaikan begini “Saya dengar Presiden Prabowo perintahkan Timnya untuk mempersiapkan kerangka acuan untuk penyelesaian konflik Papua dengan pendekatan Adat masyarakat Papua.”
Saya sampaikan respon begini “Presiden Prabowo jangan menghina kami. Itu pendekatan yang terlalu rendah dan tidak bermartabat. Persoalan konflik Papua harus diselesaikan dengan melibatkan komunitas global.”
Mengapa demikian? sebab ini masalah politik, ini masalah kemanusiaan, ini masalah ketidakadilan, ini masalah pelanggaran HAM berat, ini masalah kekerasan negara, ini masalah genosida, ini masalah marginalisasi penduduk orang asli Papua Barat, ini masa depan sebuah bangsa yang dijajah oleh pemerintah pusat selama puluhan tahun. Jadi ini bukan masalah adat istiadat.
Yang jelas dan pasti, persoalan Papua Barat sejak awal ada keterlibatan komunitas internasional, yaitu PBB, Amerika Serikat dan Belanda.
Pada awal proses negosiasi pembuatan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan pelaksanaan Pepera 1969, pemimpin Adat Papua Barat dan perwakilan rakyat Papua Barat tidak pernah dikibatkan dan benar-benar diabaikan.
Maaf, jangan buang dosa-dosa PBB, Amerika, Indonesia dan Belanda di wajah pemimpin adat papua barat.
PBB, Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia harus bertanggungjawab atas penderitaan rakyat dan bangsa Papua Barat yang sudah berlangsung sejak 19 Desember 1969 sampai sekarang.
Konspirasi politik PBB, Amerika Serikat, Indonesia dan Belanda yang menyebabkan rakyat dan bangsa Papua menjadi korban selama ini diremehkan dan tidak pernah dihargai waktunya, seperti kejadian 14 Juli-2 Agustus 1969.
Pepera 14 Juli-2 Agustus 1969 Pemimpin Adat bangsa Papua Barat dari Sorong-Merauke tidak pernah dilibatkan dalam proses politik penggabungan Papua Barat ke dalam wilayah Indonesia tahun 1969. 1.025 orang anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) dipilih dan ditunjuk oleh ABRI. Dan Pepera 1969 dimenangkan oleh ABRI.
Sudah waktunya Pak Prabowo menunjuk Special Envoy untuk penyelesaian konflik antar Papua Barat dan Indonesia yang sudah menjadi seperti luka membusuk dan bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia.
Penyelesaian konflik Papua Barat harus dimediasi pihak ketiga di tempat netral seperti GAM Aceh-Pemerintah RI di Elsinki, 15 Agustus 2005 bukan lewat Adat.
*Penulis adalah Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP)
