Surabaya — harianjatim.com Seorang pengusaha perikanan budidaya asal Jawa Timur, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau biasa dikenal Gus Lilur, menyampaikan surat elektronik resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, ia mengajukan usulan strategis terkait kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL) dan meminta perubahan skema ekspor ke produk lobster berukuran 50 gram.
Gus Lilur memperkenalkan dirinya dalam surat itu sebagai Founder Owner PT Bandar Laut Dunia Grup (BALAD Grup) sekaligus penulis buku Prabowo Untuk Indonesia Raya (2014). Ia menulis:
“Saya bangga dan bahagia, Sosok yang Saya dukung jadi Presiden pada 2014 akhirnya terpilih menjadi Presiden pada 2024. Alhamdulillah,” ungkapnya.
Ia menjelaskan pengalamannya dalam industri lobster, termasuk observasi langsung ke Vietnam.
“Saya adalah Pengusaha Perikanan Budidaya. Selama 19 Bulan sejak Awal Tahun 2024 sampai Juli 2025 Saya mempelajari Budidaya Lobster di Vietnam dan sedang berbudidaya Lobster di beberapa Teluk di Gugusan Teluk Kangean Sumenep Jawa Timur,” lanjutnya
Dalam suratnya, ia menyampaikan apresiasi atas kebijakan Presiden yang menyetop ekspor BBL.
“Saya sangat bahagia ketika Bapak Presiden menyetop dan memberhentikan Ekspor Benih Bening Lobster per 1 Agustus 2025 kemudian mengambil alih otoritas pengaturan Ekspor BBL dari Kepmen KKP No. 7 Tahun 2024 menjadi di bawah PERPRES meskipun PERPRES tersebut belum terbit,” imbuhnya.
Namun, Gus Lilu mengajukan usulan baru agar pemerintah mengganti ekspor benih dengan ekspor lobster siap jual.
“Stop dan hentikan Ekspor Benih Bening Lobster / BBL dari Republik Indonesia ke Republik Sosialis Vietnam. Gantikan Ekspor Benih Bening Lobster dari Republik Indonesia ke Republik Sosialis Vietnam dengan Ekspor Lobster dengan berat 50 Gram,” tambahnya.
Menurutnya, perubahan ini dapat berdampak luas.
“Pergantian Ekspor BBL menjadi Ekspor Lobster 50 Gram ini akan membuat Para Pengekspor BBL harus berbudidaya Lobster setidaknya selama Dua Bulan. Kegiatan Budidaya Lobster 50 Gram selama Dua Bulan ini akan membuka Ratusan Ribu Lapangan Kerja serta menaikkan Harga jual Lobster,” paparnya.
Dalam perhitungannya, potensi nilai ekonominya lebih besar.
“Jika Penjualan BBL berkisar 1.5 US$ – 3 US$, maka penjualan Lobster 50 Gram setidaknya bisa dipatok di harga 5 US$ dan Pemerintah RI bisa menetapkan tarif Ekspor minimal 1 US$ per Ekor,” jelasnya.
Dia juga menilai Vietnam akan diuntungkan.
“Republik Sosialis Vietnam malah akan semakin bahagia karena terhindar dari 1 proses pergantian kulit dari BBL menjadi Lobster 50 Gram yg berpotensi menyebabkan kematian baik akibat kanibalisme sesama Lobster maupun akibat penyakit saat pergantian kulit,” pungkasnya.
Gus Lilur turut menyinggung monopoli dan kebijakan kuota.
“Ekspornya silahkan diatur oleh Negara dengan membebaskan siapa pun Rakyat Republik Indonesia bisa jualan tanpa kuota-kuotaan yang ujungnya hanya dimonopoli Mafia Lobster,” imbuhnya.
Ia mengutip langsung pernyataan Presiden yang menurutnya selaras dengan aspirasi pelaku usaha.
“Saya bahagia ketika melihat Video Bapak di Media Sosial di mana Bapak Presiden mengatakan begini: Jangan ada lagi kuota-kuotaan, bebaskan saja siapapun mengimpor dan mengekspor,” lanjutnya.
Dalam surat tersebut, ia juga menyampaikan bahwa pejabat Vietnam menyambut baik usulan ekspor lobster ukuran 50 gram.
“Tadi pagi (Senin 13 Oktober 2025 pukul 09.00 WIB) Saya menelp 3 Pejabat Vietnam yang mengatur Impor dan Karantina BBL, Saya menanyakan pada Beliau bertiga bagaimana kalau Ekspor BBL diganti Ekspor Lobster 50 Gram? Jawaban 3 Pejabat di MAE sungguh melegakan, Beliau bertiga setuju,” jelasnya.
Ia menutup surat dengan doa dan penghormatan kepada Presiden.
“Saya yakin dan percaya, di tangan Bapak Presiden, Republik Indonesia akan berjaya di Darat, di Laut dan di Udara. Mohon dimaafkan jika Rakyat Biasa seperti Saya lancang mengajukan Usulan ini. Saya doakan Bapak Presiden panjang umur dan sukses membawa Indonesia menjadi Negara yang dihormati Negara lainnya di Seluruh Dunia,” tulisnya.
Surat tersebut ditandatangani di Surabaya pada 13 Oktober 2025 dari kantor BALAD Grup di Graha Pena Ekstensi.
(SY)
