Reporter: harianjatim
Sumenep-harianjatim.com. Lembaga Bantuan Hukum & Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sumenep siap memberikan bantuan hukum gratis kepad warga yang kurang mampu.
Ketegasn tersebut ditegaskan pada rapat perdana pasca terbitnya Surat Keputusan (SK) pendirian LBH AP dari PDM Sumenep. Rapat tersebut menjadi langkah awal penguatan peran Muhammadiyah dalam penyadaran dan pendampingan hukum di tengah masyarakat.
Ketua PDM Sumenep, Dr. Moh. Zeinuddin dalam sambutannya menegaskan, kehadiran LBH AP PDM Sumenep diharapkan menjadi instrumen strategis Muhammadiyah dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat sekaligus melakukan pendampingan hukum secara gratis (pro bono) bagi masyarakat kurang mampu.
“LBH AP harus hadir sebagai bentuk nyata kepedulian Muhammadiyah terhadap keadilan sosial dan penyadaran hukum di masyarakat, khususnya bagi mereka yang selama ini sulit mengakses layanan hukum,” tegasnya.
Rapat yang berlangsung di Kanca Konah, pada Rabu, 17 Desember 2025, ini juga menjadi forum perumusan langkah konkret operasional LBH AP ke depan.
Salah satu agenda utama adalah persiapan pengukuhan LBH AP PDM Sumenep yang direncanakan akan digelar pada Januari 2026abuari 2026, dengan menghadirkan tokoh nasional, yakni Busro Muqoddas (mantan Ketua KPK) dan Sunarto (Ketua Mahkamah Agung RI).
Ketua LBH AP PDM Sumenep, Syafrawi, SH, yang juga merupakan tokoh pengacara senior di Kabupaten Sumenep sekaligus Ketua PERADI Sumenep, memaparkan visi dan misi LBH AP yang akan dituangkan dalam bentuk program kerja berkelanjutan.
Menurutnya, LBH AP PDM Sumenep diposisikan sebagai ujung tombak penegakan dan pembelaan hukum yang berkeadilan, dengan pendekatan kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Kabupaten Sumenep.
“LBH AP tidak hanya fokus pada litigasi, tetapi juga membangun kesadaran hukum masyarakat hingga tingkat Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) se-Kabupaten Sumenep, termasuk membuka layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu,” ujar Syafrawi.
Adapun sejumlah program prioritas yang akan dijalankan LBH AP PDM Sumenep meliputi; Pelayanan bantuan hukum pro bono bagi masyarakat tidak mampu, Penyuluhan dan pendidikan hukum bagi masyarakat, Penguatan kelembagaan dan jaringan advokasi, Advokasi kebijakan publik yang berkeadilan
Dengan terbentuk dan mulai berjalannya LBH AP PDM Sumenep, Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam memperjuangkan keadilan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat di Kabupaten Sumenep.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Atau melalui aplikasi HarianjatimCom dan saluran Harian Jatim di WhatsApp
(jd/red)
