|| Penulis : Decookta Diyuma
|| Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif semakin menguat di era digital. Namun, wajah birokrasi di banyak daerah masih identik dengan prosedur panjang, layanan lambat, serta orientasi kerja yang lebih menekankan proses dibandingkan hasil.
Dalam konteks ini, manajemen berbasis kinerja (performance-based management) menjadi pendekatan yang relevan untuk mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola sektor publik. Pendekatan ini menempatkan hasil sebagai tolok ukur utama keberhasilan organisasi. Program dan kegiatan tidak lagi dinilai dari banyaknya aktivitas, melainkan dari dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.
Konsekuensinya, birokrasi dituntut memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Hal ini mendorong terciptanya tata kelola yang lebih profesional, akuntabel, serta berorientasi pada output dan outcome.
Namun, manajemen kinerja tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan sistem penganggaran yang selaras. Di sinilah peran performance-based budgeting (PBB) menjadi penting. Pendekatan ini mengaitkan penggunaan anggaran dengan capaian kinerja yang ingin diraih. Anggaran tidak lagi sekadar membiayai kegiatan, melainkan menjadi instrumen strategis untuk menghasilkan dampak nyata.
Perkembangan teknologi kemudian memperkuat pendekatan tersebut melalui data-driven performance management. Dalam model ini, data menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Kebijakan tidak lagi berbasis asumsi, tetapi ditopang oleh analisis data yang sistematis dan real time, sehingga respons pemerintah menjadi lebih cepat, tepat, dan terukur.
Ketiga pendekatan tersebut tercermin dalam Program Smart Kampung di Banyuwangi. Inovasi ini mengintegrasikan teknologi digital dengan sistem manajemen kinerja hingga tingkat desa. Dampaknya, pelayanan administrasi menjadi lebih cepat, akses informasi semakin terbuka, dan proses pengambilan keputusan berbasis data semakin kuat. Transparansi dan akuntabilitas pun meningkat.
Perbaikan ini tidak hanya terlihat pada sistem pelayanan, tetapi juga pada indikator kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita Kabupaten Banyuwangi meningkat dari sekitar Rp 47,56 juta pada 2020 menjadi Rp 67,08 juta pada 2025. Tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan dari 8,06 persen menjadi 6,13 persen—terendah dalam sejarah daerah tersebut.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang sempat terkontraksi akibat pandemi, yakni minus 3,58 persen pada 2020, berhasil pulih menjadi 5,65 persen pada 2025. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari Rp 81,1 triliun menjadi Rp 118,37 triliun, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 71,85 menjadi 75,17.
Capaian tersebut menunjukkan adanya korelasi antara penerapan manajemen berbasis kinerja dengan peningkatan kualitas pembangunan daerah. Prestasi ini semakin diperkuat dengan diraihnya predikat sebagai kabupaten dengan kinerja terbaik se-Indonesia dalam LPPD 2026.
Meski demikian, keberhasilan ini tetap perlu dilihat secara kritis. Pengukuran berbasis indikator berpotensi mendorong birokrasi lebih fokus pada pencapaian angka dibandingkan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Dalam beberapa kasus, capaian statistik yang tinggi belum tentu mencerminkan kepuasan publik secara utuh.
Selain itu, pendekatan berbasis data juga memiliki keterbatasan apabila kualitas data belum optimal. Data yang tidak akurat berisiko menghasilkan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan kualitas data, integrasi sistem digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci keberlanjutan transformasi ini.
Faktor kepemimpinan juga memegang peranan penting. Transformasi manajemen kinerja membutuhkan pemimpin yang visioner dan mampu mendorong perubahan budaya kerja. Tanpa komitmen yang kuat, inovasi seperti Smart Kampung berpotensi berhenti sebagai program, bukan berkembang menjadi sistem yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, pengalaman Banyuwangi melalui Smart Kampung menunjukkan bahwa transformasi manajemen berbasis kinerja di sektor publik bukanlah hal yang mustahil. Integrasi antara performance-based management, performance-based budgeting, dan data-driven performance management terbukti mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.
Namun, reformasi birokrasi sejati tidak berhenti pada capaian indikator maupun penghargaan. Ukuran keberhasilan sesungguhnya terletak pada sejauh mana kebijakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Smart Kampung bukan sekadar inovasi digital, melainkan representasi dari upaya menghadirkan negara yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com dan Saluran WhatsApp. Ikuti terus updatetopik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
