Reporter: harianjatim
Surabaya-harianjatim.com. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam menggerakkan ekosistem perumahan sekaligus mendorong ekonomi rakyat secara berkelanjutan.
Apresiasi tersebut disampaikan saat Maruarar meninjau langsung rumah usulan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Minggu (3/5/2026).
Maruarar mengungkapkan, alokasi bantuan perumahan di Jawa Timur tahun ini meningkat signifikan, dari 3.000 unit menjadi 33.000 unit. Ia menilai Surabaya menjadi motor utama karena mampu mengintegrasikan program perbaikan rumah tidak layak huni dengan penguatan ekonomi keluarga.
“Di Surabaya ini paling besar. Kami tidak hanya bicara soal rumah bocor atau sanitasi, tetapi juga bagaimana ekonomi keluarga bisa terangkat,” ujar Maruarar, dikutip dari laman resmi Pemerintah Kota Surabaya.
Ia menjelaskan, pemerintah turut memasukkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan melalui Bank BTN dan PNM Mekaar dengan bunga rendah, sekitar 0,5 persen per bulan. Skema ini diharapkan dapat menekan praktik pinjaman informal berbunga tinggi.
Menurut Maruarar, program perbaikan rumah juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Dari 33.000 unit rumah yang dibantu, diperkirakan mampu menyerap hingga 99.000 tenaga kerja, termasuk sektor pendukung seperti distribusi logistik dan usaha bahan bangunan.
“Ini akan menggerakkan banyak sektor. Bahkan warung di sekitar proyek juga ikut terdampak karena aktivitas pekerja. Efeknya ke ekonomi sangat besar,” kata dia.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut, keberhasilan penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) di kotanya tidak lepas dari semangat gotong royong yang dibangun melalui program Kampung Pancasila.
Eri menjelaskan, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya dalam memperbaiki rutilahu berada di kisaran 2.400 unit per tahun. Namun, melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta, jumlah tersebut meningkat signifikan.
“Tahun ini, insyaallah bisa mencapai 4.000 unit. Pemkot menangani 2.400 unit, dari Kementerian PKP sekitar 1.000 unit, dan sisanya didukung pengembang seperti Pakuwon dan Ciputra,” ujar Eri.
Ia menegaskan, pembangunan kota tidak bisa hanya bergantung pada APBD, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Saya menggerakkan pengusaha melalui Kampung Pancasila. Setelah mereka melihat hasilnya, kepercayaan tumbuh, dan partisipasi meningkat,” tambahnya.
Selain program BSPS, pertemuan tersebut juga membahas pengembangan rumah susun milik (rusunami) bagi generasi muda. Eri menyebut, keterbatasan lahan di dalam kota menjadi alasan pengembangan rumah tapak subsidi diarahkan ke kawasan Surabaya Raya.
“Untuk rumah subsidi tapak akan dikembangkan di wilayah Surabaya Raya. Sementara di dalam kota, kita fokus pada rusunami,” ujarnya.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com dan Saluran WhatsApp. Ikuti terus updatetopik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(red)
