|| Penulis :Khanya Bela Shafitri*
Melihat perkembangan dunia kerja saat ini, praktik Work From Home (WFH) memang belum sepenuhnya ditinggalkan. Namun, mempertahankan sistem ini tanpa evaluasi kritis justru dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami perubahan yang sedang terjadi. Pada masa pandemi, WFH muncul sebagai solusi darurat yang memungkinkan aktivitas kerja tetap berjalan di tengah keterbatasan mobilitas. Dalam situasi tersebut, WFH memiliki legitimasi yang kuat sebagai bentuk adaptasi terhadap krisis. Akan tetapi, memasuki tahun 2026, posisinya menjadi lebih kompleks. WFH tidak lagi sekadar alat bertahan, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari sistem kerja modern yang masih menyimpan berbagai persoalan.
Fleksibilitas WFH
Pada tingkat individu, WFH sering dipandang sebagai simbol fleksibilitas kerja. Sejumlah data menunjukkan bahwa sekitar 76% pekerja merasa memiliki keleluasaan waktu yang lebih besar ketika bekerja dari rumah. Selain itu, 68% pekerja mengaku dapat menghemat waktu serta biaya perjalanan, sementara 61% lainnya menilai bahwa keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan menjadi lebih mudah dicapai. Temuan ini memperkuat anggapan bahwa WFH memberikan kendali yang lebih luas terhadap ritme kerja sehari-hari. Secara umum, sistem ini terlihat menawarkan efisiensi sekaligus kenyamanan bagi pekerja.
Namun demikian, jika ditelaah lebih jauh, fleksibilitas tersebut tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Data lain menunjukkan bahwa sekitar 41% pekerja justru mengalami peningkatan durasi kerja saat menjalankan WFH. Selain itu, 46% pekerja melaporkan mengalami kelelahan mental atau burnout, dan 56% kesulitan memisahkan waktu kerja dengan kehidupan pribadi. Fakta ini menunjukkan bahwa batas antara ruang kerja dan ruang privat menjadi semakin kabur. Fleksibilitas yang semula dianggap sebagai keunggulan, dalam praktiknya dapat mendorong peningkatan beban kerja yang tidak selalu terlihat. Dengan kata lain, WFH berpotensi mengaburkan batas kerja secara sistematis dan menuntut pekerja untuk terus berada dalam kondisi “siap bekerja”.
Pada aspek lingkungan dan fasilitas, efektivitas WFH juga sangat dipengaruhi oleh kondisi tempat tinggal masing-masing individu. Tidak semua pekerja memiliki akses terhadap ruang kerja yang memadai. Data menunjukkan bahwa sekitar 38% pekerja tidak memiliki ruang kerja khusus di rumah. Selain itu, 27% pekerja masih menghadapi kendala koneksi internet yang tidak stabil, dan 44% lainnya terganggu oleh aktivitas di lingkungan sekitar. Hal ini menegaskan bahwa pengalaman WFH tidak dirasakan secara merata. Alih-alih menciptakan sistem kerja yang inklusif, WFH justru berpotensi memperlebar kesenjangan produktivitas antarindividu.
Kondisi tersebut penting untuk diperhatikan karena WFH sering kali dipersepsikan sebagai solusi universal yang dapat diterapkan oleh semua pekerja. Padahal, tanpa dukungan fasilitas yang memadai, fleksibilitas yang ditawarkan hanya akan dirasakan oleh kelompok tertentu. Dalam konteks ini, WFH tidak hanya berkaitan dengan efisiensi kerja, tetapi juga menyangkut keadilan akses terhadap sumber daya yang menunjang produktivitas.
Fleksibilitas Menjadi Tekanan
Di balik narasi positif tersebut, terdapat realitas yang lebih kompleks. Sekitar 41% pekerja justru mengalami peningkatan durasi kerja. Sebanyak 46% mengalami burnout, dan 56% kesulitan memisahkan waktu kerja dengan kehidupan pribadi. Fakta ini menunjukkan bahwa fleksibilitas tidak selalu berarti keringanan—ia dapat berubah menjadi tekanan yang tidak terlihat.
Bekerja dari rumah membuat batas antara ruang kerja dan ruang pribadi semakin kabur. Pekerja tidak lagi “pulang” dari pekerjaan, karena pekerjaan itu sendiri hadir di dalam ruang hidup mereka. Dalam kondisi ini, tuntutan kerja tidak berkurang, tetapi justru menyebar ke seluruh waktu. Lebih jauh lagi, terjadi pergeseran dalam mekanisme kontrol kerja. Jika sebelumnya kontrol berbasis kehadiran fisik, kini bergeser menjadi kontrol berbasis ketersediaan. Pekerja diharapkan selalu siap, selalu responsif, dan selalu terhubung. Ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi perubahan struktural. Kontrol menjadi lebih fleksibel, tetapi sekaligus lebih invasif.
Ketimpangan yang Tidak Terlihat
WFH juga sering dianggap sebagai sistem yang bisa diterapkan secara universal. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Tidak semua pekerja memiliki kondisi rumah yang mendukung. Sebanyak 38% pekerja tidak memiliki ruang kerja khusus. Sementara itu, 27% menghadapi kendala koneksi internet, dan 44% terganggu oleh lingkungan sekitar.
Artinya, pengalaman WFH sangat ditentukan oleh kondisi sosial-ekonomi. Mereka yang memiliki ruang, perangkat, dan akses yang memadai akan lebih diuntungkan. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki fasilitas tersebut harus bekerja dalam kondisi yang jauh dari ideal. Dalam konteks ini, fleksibilitas berubah makna: bukan lagi hak yang setara, melainkan privilese.
Organisasi Masih Mencari Bentuk
Dari sudut pandang organisasi, penerapan WFH juga belum sepenuhnya stabil. Data menunjukkan bahwa pola kerja pada tahun 2026 cenderung mengarah pada sistem hybrid, dengan sekitar 45% perusahaan mengombinasikan kerja dari rumah dan kantor. Sementara itu, 37% perusahaan masih menerapkan kerja penuh di kantor, dan hanya 18% yang sepenuhnya menjalankan WFH.
Distribusi ini menunjukkan bahwa organisasi masih berada dalam tahap penyesuaian untuk menemukan model kerja yang paling efektif. Kehadiran fisik tetap dianggap penting, terutama dalam menjaga koordinasi, membangun budaya kerja, serta memastikan pengawasan terhadap kinerja.
Menata Ulang Makna Fleksibilitas
Jika dilihat secara lebih luas, fenomena ini menegaskan bahwa WFH bukan sekadar perubahan teknis dalam cara bekerja, melainkan bagian dari transformasi struktural dalam dunia kerja. Perkembangan teknologi memang memungkinkan pekerjaan dilakukan tanpa batas ruang, tetapi tidak secara otomatis menjamin terciptanya kondisi kerja yang ideal. Tanpa adanya regulasi yang jelas, fleksibilitas justru dapat berubah menjadi mekanisme yang memperpanjang jam kerja secara tidak formal.
Permasalahan utama dalam WFH bukan terletak pada konsepnya, melainkan pada cara penerapannya. Fleksibilitas tanpa batasan yang tegas berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan pribadi. Dalam banyak kasus, pekerja tidak lagi bekerja berdasarkan jam kerja yang jelas, melainkan berdasarkan tuntutan untuk selalu tersedia. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran bentuk kontrol kerja, dari yang sebelumnya berbasis kehadiran fisik menjadi berbasis ketersediaan yang berlangsung terus-menerus.
Dengan demikian, menjawab apakah WFH di tahun 2026 merupakan bentuk normalisasi atau sekadar warisan pandemi tidak dapat dilakukan secara sederhana. WFH berada dalam fase transisi yang melibatkan berbagai faktor, baik dari sisi individu, lingkungan, maupun organisasi. Sistem ini memang membuka peluang menuju pola kerja yang lebih fleksibel, tetapi juga menghadirkan tantangan baru yang tidak dapat diabaikan.
Ke depan, tantangan utama bukan hanya memilih antara bekerja dari rumah atau di kantor, melainkan bagaimana menetapkan batas-batas kerja yang jelas dan adil. Tanpa adanya aturan mengenai jam kerja, hak untuk beristirahat, serta dukungan fasilitas yang merata, WFH berpotensi menjadi bentuk tekanan kerja baru yang tidak selalu terlihat. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam WFH seharusnya tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai sistem kerja yang tetap membutuhkan regulasi dan perlindungan yang memadai bagi pekerja.
*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com dan Saluran WhatsApp. Ikuti terus updatetopik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
