|| Penulis : Bobby Ciputra*
Siapa sebenarnya yang mengatur dunia hari ini: negara atau pasar?
Atau justru segelintir orang di belakang layar?
Ketegangan antara Amerika Serikat dan China tampaknya diredam melalui kalkulasi transaksional.
Pertemuan yang Mengganti Bendera Negara dengan Meja Runding CEO
Pada Kamis, 15 Mei 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kunjungan kenegaraan dan bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing. Ini merupakan kunjungan presiden AS ke China yang pertama dalam hampir satu dekade.
Kunjungan kenegaraan kali ini tidak terlihat sekadar sebagai diplomasi antarnegara. Pertemuan tersebut justru semakin menyerupai rapat direksi global. Trump tampak sengaja mengaburkan batas tegas antara otoritas negara dan kekuatan penetrasi korporasi swasta. Hal ini menandai pergeseran paradigma menuju diplomasi bisnis yang agresif, ketika kepentingan korporasi menjadi instrumen diplomasi.
Trump membawa rombongan CEO korporasi paling berpengaruh di AS. Rombongan tersebut terbagi dalam dua sektor, yakni teknologi dan keuangan. Tokoh dari sektor teknologi antara lain Elon Musk (Tesla dan SpaceX), Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia), Kelly Ortberg (Boeing), Cristiano Amon (Qualcomm), Sanjay Mehrotra (Micron Technology), Jim Anderson (Coherent), Jacob Thaysen (Illumina), dan H. Lawrence Culp Jr. (GE Aerospace).
Sementara itu, dari sektor keuangan hadir Larry Fink (BlackRock), Stephen Schwarzman (Blackstone), David Solomon (Goldman Sachs), Jane Fraser (Citigroup), Ryan McInerney (Visa), dan Michael Miebach (Mastercard).
Pesannya cukup jelas. Trump memanfaatkan daya tawar korporasi sebagai tameng sekaligus alat tekan dalam negosiasi bilateral. Diplomasi kini tidak lagi sepenuhnya dijalankan oleh negara. Korporasi menjadi instrumen politik luar negeri.
Semua raksasa teknologi, keuangan, dan industri yang dibawa memiliki kepentingan krusial di China. Mereka berkaitan langsung dengan rantai pasok, manufaktur, investasi, hingga pembatasan cip kecerdasan buatan (AI). Trump tampaknya sedang membangun model baru: negara dan pasar bergerak bersamaan.
Scott Bessent, Sang Arsitek Diplomasi Korporasi
Presiden Donald Trump dikenal sebagai pemimpin yang tidak bergantung pada satu penasihat tunggal. Lingkaran pengaruhnya merupakan konstelasi individu dengan agenda dan kepentingan yang beragam.
Dalam kunjungan ke Beijing ini, Trump juga didampingi para penasihat dan pejabat Gedung Putih, antara lain Marco Rubio (Menteri Luar Negeri), Pete Hegseth (Menteri Pertahanan), Jamieson Greer (USTR), Scott Bessent (Menteri Keuangan), Stephen Miller (Deputy Chief of Staff for Policy), dan Robert Gabriel (Deputy National Security Advisor).
Di antara lingkar pengaruh Trump, Scott Bessent tampak muncul sebagai figur paling menonjol dalam memfasilitasi jalur ekonomi menuju Beijing.
Bessent merupakan Menteri Keuangan Amerika Serikat, figur yang jarang disebut, tetapi memiliki pengaruh besar. Ia muncul sebagai salah satu pengatur jalur ekonomi paling penting dalam pemerintahan Trump. Bessent disebut telah membangun jalur komunikasi awal dengan pihak China, khususnya Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, sejak akhir 2025. Ia merancang kerangka kesepakatan yang saling menguntungkan, terutama terkait tarif, AI, rare earth, Taiwan, dan Iran.
Pertemuan pendahuluan mereka di Seoul, sebelum Bessent bergabung dengan delegasi Trump di Beijing, menggarisbawahi perannya sebagai pengatur utama agenda ekonomi dan perdagangan.
Bessent mengambil peran terdepan dalam urusan China dengan pendekatan yang menekankan “stabilitas dan keseimbangan” antara dua ekonomi terbesar dunia. Menariknya, isu China tampaknya tidak melibatkan Steve Witkoff dan Jared Kushner, yang biasanya dominan dalam isu Gaza, Ukraina, dan Iran. Beijing menjadi domain Bessent sebagai penasihat Trump dalam negosiasi ekonomi dan perdagangan dengan China.
Bessent juga dikenal sebagai tangan kanan George Soros. Melalui Soros Fund Management (SFM), pada 1992 ia disebut berperan dalam strategi yang memicu Black Wednesday, yakni krisis melemahnya pound sterling terhadap dolar AS. Ia juga dikaitkan dengan strategi pasar pada 2013 yang berkontribusi terhadap pelemahan yen terhadap dolar AS.
Pencapaiannya bukan hanya soal keuntungan finansial, melainkan juga kemampuan membaca perubahan tren makroekonomi global, mulai dari pergerakan mata uang, obligasi, hingga pasar komoditas.
Kedaulatan Negara di Persimpangan Pasar
Pertemuan Trump–Xi di Beijing memberi pelajaran sederhana, tetapi mengusik. Ini bukan sekadar diplomasi kepala negara, melainkan cermin bagaimana tatanan dunia baru bekerja.
Trump tampaknya membaca perubahan zaman lebih cepat dibandingkan banyak pemimpin lain. Ia memahami bahwa pengaruh dunia modern tidak lagi sepenuhnya berada di ruang parlemen, kementerian, atau markas militer. Sebagian kekuatan telah berpindah ke ruang direksi korporasi global.
Delegasi CEO yang dibawanya merupakan instrumen strategis. Mereka membawa kepentingan, jaringan, pasar, teknologi, dan daya tekan ekonomi yang dalam banyak situasi bahkan bekerja lebih cepat dibandingkan diplomasi formal.
Model diplomasi baru ini memang menjanjikan stabilitas ekonomi dan akses pasar global bagi korporasi. Namun, model tersebut juga datang dengan risiko pengikisan transparansi, subordinasi nilai strategis terhadap kepentingan komersial, serta pelemahan mekanisme demokrasi dalam pengawasan kebijakan luar negeri.
Ketika Scott Bessent yang berjejaring kuat di pasar modal memainkan peran sentral, terlihat bagaimana kebijakan ekonomi digunakan sebagai instrumen geopolitik, bukan hanya untuk mengelola hubungan bilateral, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan politik domestik.
Bagi negara-negara Global South, implikasinya tidak bersifat abstrak. Indonesia menjadi salah satu contoh nyata. Sebagai eksportir nikel terbesar dunia—komoditas penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dan teknologi AI—Indonesia berada di persimpangan kepentingan AS dan China.
Ketika Trump dan Xi bernegosiasi mengenai rare earth dan rantai pasok teknologi di Beijing, arah kebijakan hilirisasi mineral Indonesia ikut dipertaruhkan di meja yang sama, tanpa kehadiran langsung Jakarta.
Ruang manuver negara-negara seperti Indonesia pun semakin sempit. Perjanjian dagang dan akses teknologi kini dapat dipertukarkan melalui konsesi strategis antara dua kekuatan besar tanpa transparansi dan tanpa mekanisme konsultasi bagi pihak ketiga yang terdampak.
Ini bukan sekadar ketidakadilan struktural. Ini adalah alarm.
Negara-negara Global South, termasuk Indonesia, perlu memperkuat kedaulatan ekonominya melalui diversifikasi mitra strategis, membangun kebijakan industri nasional yang tahan terhadap guncangan eksternal, serta secara aktif menuntut peran dalam forum-forum penentu aturan ekonomi global.
Memulihkan keseimbangan antara negara dan pasar bukan sekadar perdebatan akademis. Ini merupakan kebutuhan mendesak demi masa depan kedaulatan dan tatanan dunia yang tidak hanya baru, tetapi juga adil.
||* Ketua AMSI (Angkatan Muda Sosialis Indonesia)
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com dan Saluran WhatsApp. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
