|| Salam Redaksi*
Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi nasional, Jawa Timur tetap menempati posisi penting sebagai salah satu penopang utama ekonomi Indonesia. Provinsi ini bukan hanya pusat industri dan perdagangan, tetapi juga ruang hidup bagi jutaan pelaku UMKM, petani, nelayan, buruh, dan masyarakat kelas menengah yang menjadi fondasi ekonomi rakyat.
Namun di balik pertumbuhan yang relatif stabil, ada pertanyaan mendasar yang mulai terasa relevan untuk diajukan: apakah arah pembangunan ekonomi Jawa Timur saat ini benar-benar sedang memperkuat rakyat, atau justru semakin memperlebar jarak antara pertumbuhan dan kesejahteraan?
Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Jawa Timur memang menunjukkan daya tahan cukup baik. Aktivitas industri pengolahan tetap bergerak, perdagangan tumbuh, kawasan perkotaan berkembang cepat, dan investasi terus masuk. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya menghapus persoalan lama yang masih nyata di banyak wilayah.
Ketimpangan pembangunan antardaerah masih terlihat jelas.
Kawasan metropolitan seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik berkembang jauh lebih cepat dibanding sebagian wilayah Madura, pesisir utara, maupun kawasan selatan Jawa Timur. Infrastruktur ekonomi, akses pekerjaan, kualitas pendidikan, hingga pelayanan publik masih belum sepenuhnya merata.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara sebagian masyarakat di daerah lain masih bertahan dalam ekonomi berproduktivitas rendah.
Fenomena ini sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan angka kemiskinan, tetapi juga menyangkut kualitas pertumbuhan itu sendiri.
Ekonomi daerah bisa saja tumbuh cukup tinggi, tetapi jika kesempatan ekonomi hanya berputar di pusat-pusat industri dan perkotaan, maka pertumbuhan akan kehilangan daya dorong sosialnya.
Dalam konteks inilah ekonomi rakyat menjadi isu yang semakin penting.
Jawa Timur memiliki kekuatan besar pada sektor ekonomi berbasis masyarakat:
- UMKM,
- pertanian,
- perdagangan tradisional,
- perikanan, dan
- industri rumahan.
Sektor-sektor inilah yang selama ini menjadi bantalan ekonomi ketika krisis terjadi. Namun ironisnya, kelompok ini pula yang paling rentan menghadapi tekanan ekonomi.
Kenaikan harga pangan, biaya distribusi, mahalnya pupuk, lemahnya akses permodalan, hingga perubahan pasar digital sering kali lebih cepat menekan usaha kecil dibanding kemampuan mereka untuk beradaptasi.
Sementara itu, transformasi ekonomi digital juga menghadirkan tantangan baru. Perubahan pola perdagangan yang semakin berbasis teknologi belum sepenuhnya diikuti kesiapan pelaku usaha kecil di daerah. Banyak UMKM masih menghadapi keterbatasan literasi digital, akses pasar, dan daya saing produk.
Jika situasi ini tidak segera diantisipasi, maka modernisasi ekonomi justru berisiko menciptakan ketimpangan baru antara pelaku usaha besar dan ekonomi rakyat.
Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah soal generasi muda.
Jawa Timur sedang menikmati bonus demografi dengan jumlah usia produktif yang sangat besar. Namun bonus tersebut hanya akan menjadi keuntungan apabila tersedia lapangan kerja dan ruang mobilitas sosial yang memadai.
Jika tidak, yang muncul justru keresahan sosial:
1. pengangguran muda,
2. urbanisasi berlebihan, dan
3. tumbuhnya sektor informal yang tidak stabil.
Karena itu, pembangunan ekonomi ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik semata. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pembangunan mampu memperkuat produktivitas masyarakat secara luas.
Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi sangat menentukan.
Pemerintah tidak hanya dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan arah pertumbuhan tersebut tetap inklusif. Kebijakan anggaran, pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan UMKM harus benar-benar diarahkan untuk memperbesar ruang tumbuh ekonomi rakyat.
Efisiensi anggaran, misalnya, tidak boleh dimaknai sekadar pengurangan belanja. Efisiensi seharusnya menjadi momentum memperbaiki kualitas belanja publik agar lebih menyentuh kebutuhan masyarakat produktif:
● pendidikan vokasi,
● hilirisasi pertanian,
● penguatan koperasi,
● serta akses pasar dan teknologi bagi usaha kecil.
Demikian pula sektor pertanian.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Timur membutuhkan kebijakan pertanian yang lebih berorientasi jangka panjang. Regenerasi petani muda, modernisasi pertanian, dan stabilitas harga hasil panen harus menjadi perhatian serius.
Tanpa itu, ketahanan pangan daerah akan semakin rapuh di tengah tekanan perubahan iklim dan alih fungsi lahan yang terus meningkat.
Pada akhirnya, masa depan ekonomi Jawa Timur tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau tingginya angka pertumbuhan statistik.
Ukuran paling penting justru terletak pada kemampuan menghadirkan rasa aman ekonomi bagi masyarakat:
harga kebutuhan pokok yang stabil, kesempatan kerja yang layak, serta peluang hidup yang lebih baik bagi generasi berikutnya.
Sebab pembangunan ekonomi yang sehat bukan hanya tentang kota-kota yang tumbuh megah, melainkan juga tentang desa-desa yang tetap hidup, petani yang mampu bertahan, dan anak-anak muda yang masih memiliki harapan terhadap masa depan daerahnya.
||* Tim Redaksi HarianJatim.com
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com dan Saluran WhatsApp. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
