Oleh : Ponirin Mika
Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton dan Anggota Community of Critical Social Research, Probolinggo
Probolinggo.HarianJatim.Com-Nahdlatul Ulama tengah bersiap memasuki babak baru. Muktamar ke-35 yang dijadwalkan berlangsung 1–5 Agustus 2026 bukan sekadar forum lima tahunan biasa, melainkan muktamar pertama di abad kedua perjalanan organisasi ini, dengan tema besar “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa” (NU Online, 22/6/2026). Di tengah persiapan itu, satu nama yang kian sering disebut dalam bursa kepemimpinan PBNU adalah KH Muhammad Yusuf Chudlori, atau yang akrab disapa Gus Yusuf. Menelusuri jejak juangnya di NU sekaligus menempatkannya dalam kebutuhan organisasi hari ini menjadi relevan untuk dibaca bersama.
Gus Yusuf lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 9 Juli 1973, dan dibesarkan sepenuhnya dalam tradisi pesantren. Ia nyantri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, di bawah asuhan KH Idris Marzuki, kemudian memperdalam ilmu di Pesantren Salafiyah Kedung Banteng Purwokerto dan Pesantren Salafiyah Bulus, Kebumen, sebelum akhirnya meneruskan kepengasuhan Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Magelang, sepeninggal sang kakak, KH Abdurrahman Chudlori (Mbah Dur), pada 2011 (Pecihitam.org; Tirto.id). Selain mengasuh pesantren, Gus Yusuf juga dikenal sebagai budayawan yang rutin menggelar perhelatan seni-budaya Suran Tegalrejo dan aktif membina komunitas kesenian tradisional serta gerakan anti-narkoba di Magelang (BangkitMedia).
Jejaknya di jam’iyyah NU tidak berjalan di ruang hampa dari dunia politik. Dari 1999 hingga 2007 ia memimpin DPC PKB Kabupaten Magelang, sempat menjadi pejabat sementara Ketua DPW PKB Jawa Tengah saat konflik internal partai pada 2007, lalu kembali definitif memimpin DPW PKB Jawa Tengah sejak 2013. Namun pada awal 2026, langkah yang justru menegaskan karakter kepemimpinannya terjadi: Gus Yusuf memilih mundur total dari struktur PKB, baik di level DPW maupun DPP, begitu masa jabatannya berakhir pada 29 Januari 2026 — sebuah keputusan yang menurutnya sudah lama dipertimbangkan, bukan reaksi sesaat, dan telah ia komunikasikan langsung kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Kompas.com, 6–9/2/2026). Ia memilih kembali “khidmah” penuh ke dunia pendidikan pesantren, termasuk merintis Ma’had Aly dan sekolah vokasi berbasis pesantren di Ibu Kota Nusantara.
Langkah mundur dari politik praktis itu justru memperkuat posisinya di mata warga nahdliyin akar rumput. Dalam setengah tahun terakhir, Gus Yusuf mengaku telah menyambangi lebih dari 200 Pengurus Cabang NU (PCNU) dan sekitar 12 Pengurus Wilayah NU (PWNU) di seluruh Indonesia (Kompas.com, 15/6/2026). Organisasi Kita Muda Nahdliyin (KMN) secara terbuka mendorongnya maju sebagai calon Ketua Umum PBNU, dan namanya kini masuk dalam bursa bersama tokoh-tokoh senior lain seperti Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya, petahana), Muhaimin Iskandar, dan Zulfa Musthofa — sebagaimana diungkap Abdussalam Shohib (Gus Salam), cucu pendiri NU KH Bisri Syansuri (CNN Indonesia, 6/6/2026).
Yang menarik, penerimaan terhadap Gus Yusuf tidak datang dari satu kubu politik semata. Ketua IKA PMII Jawa Timur, H. Muslih Hasyim, menilai NU justru membutuhkan sosok “dari garis tengah” di tengah potensi polarisasi antara kubu petahana dan kubu yang dekat dengan kekuasaan. Menurutnya, “Gus Yusuf tumbuh dari rahim pesantren, menjadi pengasuh pondok pesantren, serta memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam organisasi dan dunia politik,” sebuah kombinasi yang ia sebut sarat nilai tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), dan i’tidal (tegak lurus) — empat prinsip yang menjadi fondasi karakter kepemimpinan ala pesantren (Javasatu.com, 25/6/2026). Jejak juang Gus Yusuf akan menjadi relevan bukan karena popularitasnya semata, melainkan karena ia berpotongan langsung dengan tiga kebutuhan mendesak NU menjelang Muktamar ke-35.
Pertama, kebutuhan akan figur pemersatu di tengah dinamika kontestasi yang mulai memanas. Sejumlah tokoh menyebut ada porsi cukup besar NU daerah yang menginginkan perubahan di tubuh PBNU (CNN Indonesia, 3/6/2026), sementara di sisi lain barisan petahana tetap memiliki basis dukungan kuat. Dalam situasi tarik-menarik semacam ini, sejarah NU justru berulang kali diselamatkan oleh figur jalan tengah yang tidak lahir dari elite birokrasi negara maupun elite politik praktis yang terlalu dominan — persis profil yang melekat pada Gus Yusuf.
Kedua, kebutuhan untuk menegaskan kembali kemandirian NU dari godaan kekuasaan tanpa kehilangan kemampuan berdialog dengan negara. Keputusan Gus Yusuf mundur dari jabatan struktural PKB di saat namanya justru tengah naik daun adalah sinyal penting: bahwa jam’iyyah dapat diperjuangkan tanpa harus terus-menerus menempel pada kekuasaan partai. Ini selaras dengan tema besar Muktamar ke-35, “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah”, yang menuntut PBNU ke depan lebih dahulu menjaga wibawa keulamaan sebelum bicara kepentingan politik praktis.
Ketiga, kebutuhan modal kultural pesantren yang otentik untuk menjawab agenda besar abad kedua NU. Munas-Konbes 2026 telah menampung puluhan isu strategis dari PWNU se-Indonesia, mulai dari perlindungan anak di pesantren, pemanfaatan kecerdasan buatan dengan pendekatan spiritual, hingga tata kelola dana kemaslahatan umat (NU Online, Juni 2026). Isu-isu ini menuntut pemimpin yang akrab dengan denyut pesantren dari dalam — bukan sekadar memahaminya secara birokratis — agar kebijakan besar organisasi tetap membumi hingga ke tingkat ranting dan akar rumput.
Rekam jejak Gus Yusuf Chudlori — dari santri Lirboyo, pengasuh Tegalrejo, politisi yang memilih pulang ke pesantren, hingga figur yang disambut lintas kubu — menempatkannya sebagai salah satu jawaban atas pertanyaan besar yang akan digelar di Muktamar ke-35: pemimpin seperti apa yang sanggup menjaga marwah NU sekaligus memperkaya khidmahnya untuk bangsa? Terlepas dari siapa pun yang akhirnya terpilih, kehadiran figur seperti Gus Yusuf dalam bursa kepemimpinan setidaknya mengingatkan jam’iyyah ini pada satu hal mendasar: bahwa kepemimpinan NU sejatinya lahir dari pesantren, dirawat oleh ukhuwah, dan diuji oleh kemaslahatan umat — bukan oleh hiruk-pikuk kontestasi semata.
