Reporter: harianjatim
Sumenep-harianjatim.com. Ketidak kooperatifnya Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sumenep, Jawa Timur untuk memenuhi undangan menimbulkan reaksi keras. Bahkan Komisi I DPRD setempet menilai keputusan Pj Sekda telah mencederai institusi DPRD setempat.
Hal itu sebagai buntut mangkirnya Pj Sekda atas undangan yang dilayangkan Komisi I. “Kami undang secara resmi, bukan sekali tapi dua kali, dan tetap tidak hadir. Ini jelas bentuk ketidakpatuhan, bisa dibilang contempt of parliament,” kata Hairul Anwar, Anggota Komisi I DPRD Sumenep.
Kamis, 8 Januari 2026 Komisi DPRD Sumenep mengundang Pj Sekda, Plt BKPSDM, dan Kabag Organisasi. Undangan ini merupakan yang ke dua kalinya setelah undangan yang pertama, terundang tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
Undangan itu dilayangkan untuk melakukan rapat dengan pendapat terkait proses pengisian jabatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Saat ini terdapat OPD yang dijabat oleh pelaksana tugas atau Plt sejak tahun 2025, seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat.
“Jika kekosongan jabatan ini dibiarkan terlalu lama tanpa mekanisme yang jelas dan transparan, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat. Pelayanan publik bisa terganggu,” jelas dia.
Politisi PAN itu mengungkapkan undangan yang dilayangkan sebagai bentuk pengawasan sekaligus kontrol terhadap kinerja eksekutif, terutama dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Secara konstitusi, kami sebagai representasi perwakilan rakyat memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Dan setiap penyelenggara pemerintahan daerah yang menggunakan APBD wajib dan harus patuh diawasi, ini uang rakyat,” jelas dia.
Hairul menekankan bahwa penerapan sistem meritokrasi dan transparansi di Kabupaten Sumenep menjadi hal yang sangat penting, khususnya dalam pengisian jabatan pimpinan OPD yang saat ini banyak mengalami kekosongan.
Hairul mengatajan eksekutif tidak mengabaikan fungsi pengawasan legislatif dan bersikap kooperatif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional.
“Kita kan mengundang mereka untuk bertanya, kita ini bukan aparat penegak hukum yang bisa menghadirkan secara paksa, tiga kali tidak hadir ya kita datangi,” tegasnya.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com dan Saluran WhatsApp. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(jd/red)
