Magetan, Harianjatim.Com – Gelar sosiaalisasi empat pilar di Kabupaten kelahirannya, Riyono berpesan kepada para tokoh masyarakat, Pokmas dan para pengurus Partai Keadilan (PKS) di Magetan betapa pentingnya meneladani pahlawan bangsa.
Riyono juga mengatakan bahwa dalam negara demokrasi seperti Indonesia, peran para pendiri bangsa dan keteladanan mereka berjuang bersama menyepakati Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 45 sebagai Konstitusi Negara, serta NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, harus tetap di kedepankan.
Hal itu penting, agar ketika rakyat yang mengisi kemerdekaan akan mempergunakan kedaulatan yang ada di tangan mereka, dapat berlaku dengan baik, benar, dan tidak menyimpang dari cita-cita kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Sebab, berjalannya demokrasi sesuai jalurnya, hanya bisa terjadi jika rakyat betul-betul memahami dengan benar sejarah dan cita-cita bangsa, dan ketika rakyat menjaga haknya tersebut dan menggunakannya secara bijak dan tepat.
Lebih lanjut, Riyono juga mengatakan bahwa rakyat harus paham betul dengan hak istimewanya itu, yang sangat berpengaruh untuk keberlanjutan berjalannya Republik ini. Namun, hal itu tak lepas dari sinergitas yang baik dengan penyelenggara negara. Tahun Politik 2029 nanti, adalah momen yang tepat untuk melihat apakah kedaulatan yang dimiliki rakyat itu, akan dihormati dan dinomersatukan atau diabaikan.
“Rakyat harus meyakini karena ingin kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya, tentu saja akan menggunakan hak pilihnya dengan tepat saat hal tetsebut harus dilakukan. Hal ini semestinya didukung penuh oleh semua elemen bangsa termasuk oleh penyelenggara negara,” terangnya.
Hal tersebut disampaikan Riyono kepada sekitar 200 orang Pimpinan dan kader PKS, Tokoh Masyarakat dan para Pokmas di Kabupaten Magetan dalam peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR.
Namun, Riyono mengaku saat ini sangat miris dengan beberapa hal yang sangat menganggu pelaksanaan pemilu 2029 sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat, salah satunya mencuatnya usul tentang perubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup. Dengan sistem tertutup, rakyat yang berdaulat tidak bisa memilih calon wakil rakyat yang mereka sukai dan percayai. Rakyat hanya diarahkan untuk memilih partai.
“Hal itu sangat bertentangan dengan UUD yang menegaskan bahwa pemilu bukan untuk memilih partai tapi, memilih calon anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Ini entah darimana pemikiran itu,” ungkapnya.
Riyono juga berpesan dan mengajak kepada seluruh elemen bangsa yang hadir dalam.sosialisasinya, untuk selalu saling mengingatkan tentang pentingnya menjaga, memegang teguh dan menghormati amanah UUD NRI Tahun 1945. Seperti tentang kedaulatan yang sepenuhnya sudah diberikan oleh UUD kepada rakyat, tinggal dilaksanakan saja, jangan dipermasalahkan atau diutak-atik lagi.
