||* Sapa Redaksi
Demokrasi yang sehat membutuhkan partai politik yang kuat, terbuka, dan mampu menyiapkan generasi muda sebagai penerus kepemimpinan bangsa. Dalam konteks itu, dana bantuan politik (banpol) bukan sekadar anggaran rutin dari pemerintah, melainkan instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi sesuai amanat konstitusi.
Di Jawa Timur, isu dana banpol menjadi sorotan setelah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menaikkan bantuan keuangan partai politik tahun 2026 dari Rp5.000 menjadi Rp7.500 per suara sah. Kenaikan sebesar 50 persen tersebut membuat total dana banpol mencapai sekitar Rp165 miliar untuk 10 partai politik di DPRD Jawa Timur.
Kebijakan itu memang memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur bahwa bantuan keuangan negara diberikan untuk menunjang pendidikan politik dan operasional partai. Namun, besarnya anggaran tersebut juga menghadirkan pertanyaan penting: apakah kenaikan dana banpol sudah sejalan dengan peningkatan kualitas demokrasi?
Pertanyaan ini menjadi relevan karena kepercayaan publik terhadap partai politik masih menghadapi tantangan serius. Di tengah derasnya arus informasi digital, generasi muda mulai kritis terhadap praktik politik yang dianggap elitis, tertutup, dan jauh dari kebutuhan rakyat.
Padahal, masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada keterlibatan anak muda dalam sistem politik. Pemilih muda kini menjadi kelompok dominan dalam pemilu. Mereka bukan hanya penonton demokrasi, tetapi penentu arah kebijakan bangsa ke depan.
Karena itu, kenaikan dana banpol seharusnya tidak hanya dipandang sebagai tambahan anggaran bagi partai politik. Dana tersebut harus menjadi momentum untuk membangun demokrasi yang lebih sehat, transparan, dan berpihak pada pendidikan politik generasi muda.
Selama ini, penggunaan dana banpol masih sering dipahami secara administratif. Sebagian besar anggaran terserap untuk kebutuhan internal partai, sementara program pendidikan politik yang menyentuh masyarakat masih terbatas.
Padahal, jika dikelola secara inovatif, dana banpol dapat menjadi motor penguatan demokrasi daerah.
Partai politik di Jawa Timur seharusnya mulai membangun pusat pendidikan demokrasi bagi pemuda. Program-program seperti sekolah politik kebangsaan, pelatihan kepemimpinan desa, literasi digital anti-hoaks, hingga forum diskusi kebijakan publik perlu diperluas.
Anak muda harus diberi ruang memahami demokrasi secara substantif, bukan sekadar diajak menjadi peserta kampanye menjelang pemilu.
Selain itu, transparansi menjadi syarat mutlak. Semakin besar dana publik yang diterima partai, semakin besar pula tanggung jawab moral untuk membuka penggunaan anggaran kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) perlu mendorong sistem pelaporan digital yang dapat diakses publik secara terbuka dan berkala. Setiap partai politik penerima dana banpol harus menampilkan laporan penggunaan anggaran secara rinci, program yang dijalankan, serta dampak kegiatan bagi masyarakat.
Langkah tersebut penting untuk membangun budaya politik yang sehat dan akuntabel.
Jawa Timur memiliki modal besar untuk menjadi daerah percontohan demokrasi nasional. Tradisi pesantren yang kuat, keberadaan perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, komunitas kreatif, hingga tingginya partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial merupakan kekuatan demokrasi yang tidak dimiliki semua daerah.
Potensi ini harus dihubungkan dengan kebijakan politik yang progresif.
Partai politik perlu membuka ruang kaderisasi yang lebih inklusif bagi anak muda. Rekrutmen politik tidak boleh lagi didominasi faktor kedekatan elite atau kekuatan finansial. Demokrasi akan kehilangan arah apabila generasi muda yang memiliki kapasitas justru sulit masuk ke ruang politik.
Karena itu, sebagian dana banpol idealnya diarahkan untuk beasiswa kader demokrasi, inkubasi kepemimpinan pemuda daerah, hingga program magang politik di lembaga legislatif dan pemerintahan.
Dengan cara itu, partai politik tidak hanya menjaga eksistensi organisasi, tetapi juga menyiapkan generasi pemimpin masa depan yang memahami etika politik, tata kelola pemerintahan, dan nilai-nilai konstitusi.
Demokrasi yang benar bukan hanya tentang pemilu yang berjalan lancar. Demokrasi yang sehat adalah ketika rakyat merasa dilibatkan, anak muda mendapat ruang tumbuh, dan partai politik mampu menjadi jembatan antara negara dan masyarakat.
Momentum kenaikan dana banpol tahun 2026 harus menjadi titik evaluasi bersama. Publik tentu berharap kenaikan anggaran tersebut diikuti peningkatan kualitas pendidikan politik, transparansi penggunaan dana, serta lahirnya kader-kader muda yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah.
Jika tata kelola dana banpol dapat dijalankan secara terbuka, profesional, dan sesuai amanat undang-undang, maka Jawa Timur berpeluang besar menjadi contoh perjalanan demokrasi yang matang, modern, dan berintegritas di Indonesia.
Sebab pada akhirnya, kekuatan demokrasi tidak hanya terletak pada besarnya anggaran, melainkan pada sejauh mana politik mampu menghadirkan harapan bagi generasi masa depan.
||* Tim Redaksi HarianJatim.Com
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com dan Saluran WhatsApp. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
