Jakarta – Wakil Ketua Umum Lingkar Nusantara (LISAN), Erlan Nopri, SH., M.Hum, menilai langkah aparat penegak hukum dalam menangani berbagai kasus dugaan korupsi seperti dalam kasus Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Silmy Karim. Kemudian Kepala BGN, Dadan Hindayana dan kedua wakilnya menunjukkan komitmen kuat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurut Erlan Nopri, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara. Lebih dari itu menghambat pembangunan dan tentunya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Karena ini kejahatan luar biasa maka siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum,” ujar Erlan dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).
Ia menegaskan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Selama bukti-buktinya cukup, maka aparat penegak hukum harus bertindak secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Presiden memahami bahwa korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pembangunan. Karena itu, setiap dugaan tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Erlan juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap program strategis Presiden Prabowo. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada integritas penyelenggara negara dan tata kelola transparan dan bersih.
Lanjut Erlan, makan bergizi gratis (mbg), koperasi desa merah putih, kampung nelayan, sekolah rakyat, dan sekolah garuda yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas harus bebas dari korupsi.
“Program-program ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada praktik korupsi yang menggerogoti anggaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Erlan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program-program pembangunan agar berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerinatahan saat ini.
“Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Dengan demikian, pengawasan publik menjadi penting dalam mencegah terjadinya praktik korupsi,” ujarnya.
“Semangat pemberantasan korupsi harus terus dijaga. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku korupsi, terutama dalam program-program yang menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
