|| Pemulis : Safraji*
Dalam teori kebijakan publik, terdapat satu prinsip yang sering kali terlupakan ketika sebuah program memasuki tahap implementasi, yakni bahwa seluruh instrumen kebijakan sejatinya hanya alat untuk mencapai tujuan. Ketika alat mulai lebih banyak dibicarakan daripada tujuan itu sendiri, maka sesungguhnya ada sesuatu yang sedang bergeser dalam orientasi kebijakan.
Fenomena tersebut tampaknya sedang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam beberapa pekan terakhir, ruang publik dipenuhi berbagai keluhan dari pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait keterlambatan pencairan dana. Sebagian mengaku mengalami kesulitan operasional, sebagian lainnya bahkan terancam menghentikan layanan karena keterbatasan modal kerja.
Ironisnya, di tengah kegaduhan tersebut, suara yang paling jarang terdengar justru berasal dari kelompok yang menjadi alasan utama lahirnya program ini, yakni siswa dan anak-anak penerima manfaat.
Fenomena ini menarik karena memperlihatkan bagaimana sebuah program sosial yang dirancang untuk kepentingan masyarakat dapat berubah menjadi perdebatan yang lebih banyak berkutat pada mekanisme internal dibandingkan substansi manfaat yang hendak diwujudkan.
Tentu saja, tidak ada yang salah dengan tuntutan para pengelola dapur. Mereka menjalankan fungsi vital dalam rantai pelaksanaan MBG. Mereka membeli bahan baku, mengelola produksi makanan, membayar tenaga kerja, menjaga standar kualitas, sekaligus memastikan distribusi berjalan tepat waktu. Ketika pembayaran tertunda, mereka menanggung konsekuensi ekonomi yang tidak kecil.
Namun persoalan yang lebih penting bukanlah apakah mereka berhak menyuarakan keluhan atau tidak. Persoalan utamanya adalah mengapa perbincangan publik mengenai MBG kini lebih didominasi oleh masalah operasional daripada dampak program terhadap kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Dalam perspektif administrasi publik, kondisi tersebut dapat menjadi indikasi bahwa implementasi program mulai mengalami apa yang disebut sebagai goal displacement, yakni situasi ketika tujuan awal sebuah kebijakan perlahan tergeser oleh kepentingan dan kebutuhan sistem pelaksanaannya sendiri.
Awalnya, MBG dibangun sebagai instrumen pembangunan manusia. Program ini lahir dari kesadaran bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan gizi yang serius. Berbagai laporan menunjukkan bahwa masalah stunting, kekurangan protein, hingga ketimpangan akses terhadap makanan bergizi masih menjadi tantangan besar yang dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Karena itu, MBG sesungguhnya bukan sekadar program pembagian makanan. Ia merupakan investasi negara terhadap masa depan. Setiap porsi makanan yang diterima siswa memiliki makna strategis karena berkaitan dengan perkembangan fisik, kemampuan belajar, produktivitas, bahkan daya saing bangsa beberapa dekade mendatang.
Sayangnya, ketika program memasuki tahap pelaksanaan, perhatian publik sering kali tersedot pada persoalan teknis yang menyertainya. Besarnya anggaran, mekanisme penyaluran dana, kontrak kerja sama, proses pengadaan, hingga konflik kepentingan antaraktor pelaksana menjadi topik yang lebih dominan dibandingkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas program itu sendiri.
Akibatnya, ukuran keberhasilan pun perlahan mengalami pergeseran. Yang semula diukur berdasarkan dampak sosial berubah menjadi sekadar ukuran administratif.
Padahal, dalam kebijakan publik modern, keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang berhasil diserap. Keberhasilan juga tidak ditentukan oleh berapa banyak dapur yang berhasil dibangun atau berapa juta paket makanan yang didistribusikan.
Ukuran yang sesungguhnya jauh lebih substantif. Apakah angka kekurangan gizi menurun? Apakah tingkat konsentrasi belajar siswa meningkat? Apakah kesehatan anak-anak menjadi lebih baik? Apakah investasi anggaran yang sangat besar tersebut benar-benar menghasilkan perubahan sosial yang nyata?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya mendominasi diskursus publik.
Kondisi yang terjadi saat ini juga memperlihatkan adanya tantangan klasik dalam tata kelola program berskala nasional. Ketika sebuah kebijakan melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pelaksana, vendor, pemasok bahan pangan, hingga tenaga kerja lapangan, maka muncul risiko bahwa kepentingan masing-masing aktor akan berkembang menjadi tujuan tersendiri.
Dalam situasi seperti itu, penerima manfaat justru berpotensi menjadi pihak yang paling tidak terdengar. Mereka hadir sebagai objek yang dilayani, tetapi tidak memiliki ruang yang cukup besar dalam menentukan arah perdebatan publik.
Padahal dalam konsep citizen-centered policy, masyarakat penerima manfaat seharusnya menjadi pusat evaluasi. Perspektif mereka harus menjadi ukuran utama untuk menilai apakah sebuah program berhasil atau gagal.
Jika siswa tetap mendapatkan makanan bergizi secara rutin, kualitas layanan terjaga, dan kebutuhan gizi mereka terpenuhi, maka program masih berjalan pada rel yang benar. Sebaliknya, jika seluruh energi terserap untuk menyelesaikan konflik administratif sementara kualitas layanan mulai terabaikan, maka tujuan utama kebijakan sedang menghadapi ancaman yang lebih serius daripada sekadar keterlambatan pembayaran.
Polemik MBG juga memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya tata kelola yang adaptif dan profesional. Program sebesar ini tidak cukup hanya didukung niat baik dan komitmen politik. Ia membutuhkan sistem pendanaan yang presisi, manajemen risiko yang matang, mekanisme pengawasan yang kuat, serta jalur komunikasi yang transparan antara pemerintah dan pelaksana.
Keterlambatan pembayaran yang berulang bukan hanya persoalan administratif. Ia dapat menurunkan kepercayaan pelaksana, mengganggu rantai pasok pangan, memengaruhi kualitas layanan, bahkan berpotensi mengurangi efektivitas program secara keseluruhan.
Karena itu, pemerintah perlu memandang persoalan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, bukan sekadar menyelesaikan tunggakan yang sedang terjadi.
Lebih jauh lagi, publik juga perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam dikotomi antara pengelola dan penerima manfaat. Kedua pihak bukanlah pihak yang saling berhadapan. Pengelola membutuhkan kepastian pembayaran agar dapat bekerja optimal. Sementara siswa membutuhkan layanan yang berkualitas agar memperoleh manfaat yang maksimal. Keduanya merupakan bagian dari ekosistem yang sama.
Namun dalam ekosistem tersebut, orientasi akhir tetap harus jelas. Semua proses administratif, seluruh mekanisme pendanaan, dan setiap instrumen pelaksanaan pada akhirnya hanya sarana untuk mencapai satu tujuan utama: meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia.
Oleh karena itu, ketika suara yang paling nyaring dalam polemik MBG berasal dari para pengelola, situasi tersebut seharusnya menjadi alarm bagi para pengambil kebijakan. Bukan karena pengelola tidak boleh bersuara, melainkan karena perhatian publik tampaknya mulai menjauh dari esensi program.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat berapa kali dana operasional terlambat dicairkan atau berapa banyak polemik yang muncul dalam pelaksanaannya. Sejarah akan menilai apakah program ini berhasil melahirkan generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi masa depan.
Sebab ukuran tertinggi sebuah kebijakan publik bukanlah ketenangan birokrasi, melainkan kesejahteraan masyarakat yang dilayaninya. Dan dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, pusat perhatian itu seharusnya tetap berada pada anak-anak Indonesia, bukan pada kegaduhan yang mengelilingi program tersebut.
||* Pengamat Kebijakan Publik dan Aktivis GENRI Jawa Timur
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
