Reporter: harianjatim
Sumenep-harianjatim.com. Di balik setiap proyek pembangunan yang terlihat secara fisik, terdapat satu fondasi yang kerap luput dari perhatian publik: data. Tanpa data yang akurat, pembangunan berisiko meleset dari kebutuhan masyarakat, anggaran menjadi tidak efektif, dan program strategis sulit dievaluasi hasilnya.
Kesadaran atas pentingnya fondasi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memperkuat kualitas perencanaan melalui pemenuhan data pendukung Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah itu diwujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep dengan menggelar Rapat Desk Pemenuhan Data Dukung PSN yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Forum tersebut bukan sekadar agenda administratif. Lebih dari itu, rapat menjadi ruang sinkronisasi agar arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan prioritas pembangunan nasional sekaligus berbasis kondisi riil di lapangan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan kualitas data menentukan kualitas kebijakan yang akan dihasilkan pemerintah.
“Pemenuhan data dukung PSN merupakan elemen penting agar perencanaan pembangunan daerah dapat terintegrasi secara optimal dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Arif, pembangunan yang efektif tidak cukup hanya didukung oleh besarnya anggaran maupun banyaknya program. Seluruh kebijakan harus disusun berdasarkan data yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menggambarkan kebutuhan masyarakat secara objektif.
Karena itu, setiap perangkat daerah didorong memiliki standar yang sama dalam pengelolaan data. Mulai dari proses pengumpulan, validasi, hingga pelaporan harus dilakukan secara sistematis agar tidak terjadi perbedaan informasi antarinstansi yang dapat memengaruhi kualitas perencanaan.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD memaparkan data sektoral sesuai bidang tugasnya. Pembahasan mencakup berbagai sektor strategis yang menjadi perhatian pemerintah, di antaranya percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta ketahanan pangan.
Selain melakukan verifikasi data, forum juga menjadi sarana menyamakan persepsi mengenai indikator pembangunan, target kinerja, dan mekanisme pelaporan yang digunakan pemerintah pusat. Keseragaman tersebut dinilai penting agar setiap program pembangunan memiliki ukuran keberhasilan yang sama, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
Bagi Kabupaten Sumenep, penguatan kualitas data bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah pusat. Data yang valid juga menjadi instrumen penting dalam menentukan prioritas pembangunan daerah, mengukur efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis bukti (evidence-based policy), kualitas data menjadi salah satu indikator penting akuntabilitas birokrasi. Semakin baik data yang dimiliki pemerintah, semakin besar peluang lahirnya kebijakan yang tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, Pemkab Sumenep berharap proses perencanaan pembangunan semakin terintegrasi, adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional, sekaligus mampu memperkuat daya saing daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pembangunan tidak hanya ditentukan oleh proyek yang selesai dibangun, tetapi juga oleh kualitas perencanaan yang mendasarinya. Di titik itulah data menjadi pijakan utama, memastikan setiap kebijakan lahir dari kebutuhan nyata masyarakat dan setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan dampak pembangunan yang terukur.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(Red)
