Reporter: harianjatim
Sumenep-harianjatim.com. — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai memetakan arah pembangunan daerah tahun 2026 dengan menetapkan enam sektor prioritas sebagai fondasi kebijakan pembangunan. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjawab tantangan perlambatan ekonomi, kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tengah dinamika nasional.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemkab Sumenep menegaskan bahwa pembangunan tahun depan tidak lagi hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi, melainkan sejauh mana hasil pembangunan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan arah kebijakan pembangunan 2026 disusun dengan mempertimbangkan berbagai indikator pembangunan daerah, mulai dari kondisi ekonomi, kualitas pelayanan publik, hingga kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Prioritas pembangunan ini merupakan komitmen bersama agar pembangunan Kabupaten Sumenep berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Arif.
Pemerintah Kabupaten Sumenep mengusung tema pembangunan tahun 2026, yaitu “Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing SDM, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.” Tema tersebut mencerminkan upaya pemerintah memperkuat fondasi pembangunan setelah beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi ekonomi hingga kebutuhan percepatan pembangunan wilayah kepulauan.
Ekonomi Produktif Menjadi Mesin Pertumbuhan
Sektor ekonomi menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah daerah menargetkan penguatan sektor-sektor yang selama ini menjadi penopang perekonomian Kabupaten Sumenep, seperti pertanian, perikanan, ketahanan pangan, perdagangan, dan pariwisata.
Kelima sektor tersebut dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus berpotensi menciptakan nilai tambah apabila didukung oleh kebijakan yang tepat, mulai dari peningkatan produktivitas, penguatan rantai pasok, hingga perluasan akses pasar.
Di sisi lain, Pemkab juga menyiapkan program padat karya sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Program ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal, terutama di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi.
Penguatan ekonomi kerakyatan juga menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan. Pemerintah berencana meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas akses kewirausahaan, serta mengembangkan pelatihan kerja berbasis kompetensi agar tenaga kerja lokal memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Investasi pada Manusia
Selain ekonomi, pembangunan kualitas manusia ditempatkan sebagai investasi jangka panjang. Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa didukung SDM yang sehat, terdidik, dan produktif.
Karena itu, sektor pendidikan akan difokuskan pada peningkatan kualitas sarana pembelajaran, penguatan kompetensi tenaga pendidik, serta pengembangan budaya literasi sebagai fondasi peningkatan kualitas generasi muda.
Di bidang kesehatan, perhatian diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dasar, pemerataan akses pelayanan hingga wilayah kepulauan, serta penguatan fasilitas kesehatan agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat dan berkualitas.
Pemerataan Menjadi Tantangan
Sebagai daerah yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan, Sumenep menghadapi tantangan pembangunan yang berbeda dibandingkan banyak kabupaten lain di Jawa Timur. Ketersediaan infrastruktur, akses layanan publik, hingga distribusi pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap.
Karena itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah sebagai penopang aktivitas ekonomi sekaligus sarana memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep.
Arif menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, sinergi antarperangkat daerah, serta konsistensi pelaksanaan program.
“Seluruh perangkat daerah harus menyelaraskan program kerjanya dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan agar setiap kebijakan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dengan enam sektor prioritas tersebut, Pemkab Sumenep berharap pembangunan tahun 2026 tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, tetapi juga mampu memperkecil kesenjangan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah dalam jangka panjang.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(Red)
