Reporter: harianjatim
Sumenep-harianjatim.com. Di tengah tuntutan pembangunan yang kian kompleks, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menegaskan bahwa setiap kebijakan tidak boleh hanya dirancang untuk menjawab kebutuhan sesaat. Perencanaan pembangunan harus menjadi kompas yang menghubungkan persoalan hari ini dengan cita-cita pembangunan jangka panjang.
Pandangan tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU, ASEAN Eng., yang menilai kualitas pembangunan tidak diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan dari kemampuan kebijakan menjawab tantangan masa depan secara berkelanjutan.
Menurut Arif, perencanaan merupakan fondasi utama pembangunan. Tanpa arah yang jelas, kebijakan publik berisiko berubah menjadi sekadar respons atas persoalan jangka pendek, kehilangan kesinambungan, bahkan gagal menciptakan dampak yang bertahan lama bagi masyarakat.
“Perencanaan menjadi instrumen penting yang menghubungkan kondisi daerah saat ini dengan target pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Karena itu, penyusunannya harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus visi pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia mengingatkan, pembangunan tidak boleh terjebak pada dua kutub yang sama-sama berisiko. Di satu sisi, gagasan yang terlalu ideal tanpa mempertimbangkan kemampuan daerah sulit diwujudkan. Di sisi lain, kebijakan yang hanya mengejar kepentingan jangka pendek berpotensi mengorbankan arah pembangunan yang telah dirancang.
Karena itu, menurutnya, perencanaan harus mampu menjadi titik temu antara realitas yang dihadapi masyarakat saat ini dengan tujuan pembangunan yang hendak dicapai pada masa mendatang.
Karakter Kabupaten Sumenep sebagai daerah yang memiliki wilayah daratan sekaligus kepulauan, lanjut Arif, menjadikan perencanaan pembangunan membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif. Perbedaan akses layanan publik, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi di kedua wilayah tersebut tidak dapat dijawab dengan kebijakan yang bersifat seragam.
Pemerataan pembangunan, kata dia, harus dimaknai sebagai upaya memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati layanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga pertumbuhan ekonomi.
Pendekatan itu dinilai penting untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah yang selama ini masih menjadi salah satu tantangan pembangunan daerah.
Di sisi lain, Arif menilai perubahan global juga menuntut pemerintah daerah memiliki kemampuan membaca berbagai dinamika, mulai dari perkembangan teknologi, perubahan struktur ekonomi, hingga ketidakpastian yang dapat memengaruhi pembangunan daerah.
Dalam kondisi tersebut, perencanaan tidak lagi sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk menentukan prioritas pembangunan, mengarahkan penggunaan anggaran secara efektif, serta menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
“Dengan perencanaan yang matang, arah pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan yang berkelanjutan,” kata Arif.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan daerah tidak cukup diukur melalui capaian fisik atau target tahunan semata. Yang lebih penting ialah memastikan setiap kebijakan menjadi bagian dari agenda pembangunan yang konsisten, inklusif, dan mampu memperkuat daya saing daerah dalam jangka panjang.
Bagi Kabupaten Sumenep yang memiliki tantangan geografis sekaligus potensi ekonomi yang besar, konsistensi dalam perencanaan menjadi salah satu prasyarat agar pembangunan tidak berhenti sebagai rutinitas birokrasi, melainkan benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah, termasuk kawasan kepulauan.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(Red)
