Reporter: harianjatim
Surabaya-harianjatim.com. Dinamika profesi hukum yang terus berubah menuntut organisasi advokat tidak hanya memperkuat kapasitas anggotanya, tetapi juga membangun tata kelola organisasi yang semakin profesional. Tantangan tersebut menjadi perhatian Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Sulaisi Abdurrazaq, yang mulai menyiapkan agenda konsolidasi organisasi secara nasional.
Bagi Sulaisi, penguatan organisasi tidak cukup dilakukan melalui aktivitas seremonial atau pergantian kepengurusan semata. Organisasi profesi harus mampu membangun sistem yang kokoh agar dapat menjawab perkembangan hukum, perubahan sosial, hingga pesatnya transformasi teknologi yang kini memengaruhi praktik advokat.
Karena itu, APSI dalam waktu dekat akan memprioritaskan tiga agenda besar, yakni konsolidasi internal organisasi, penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum, serta peningkatan literasi digital bagi seluruh anggota.
“Kami akan memaksimalkan konsolidasi serta penataan internal agar APSI semakin solid dan mampu menjalankan program organisasi secara lebih efektif,” ujar Sulaisi.
Menurut advokat asal Kabupaten Sumenep tersebut, konsolidasi menjadi fondasi utama sebelum organisasi menjalankan berbagai program strategis. Struktur yang tertata dengan baik diyakini akan memperkuat koordinasi antarwilayah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan organisasi kepada anggotanya.
Ia menilai organisasi profesi memiliki tanggung jawab tidak hanya menjaga kehormatan profesi advokat, tetapi juga menciptakan ruang pembelajaran yang berkelanjutan sehingga anggotanya mampu mengikuti perkembangan hukum yang semakin kompleks.
Selain pembenahan internal, APSI juga menempatkan penguatan hubungan kelembagaan sebagai agenda penting. Organisasi berencana memperluas komunikasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Langkah tersebut dipandang sebagai upaya membangun hubungan kelembagaan yang lebih produktif tanpa mengurangi independensi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum.
“Kami juga akan memperkuat hubungan dengan aparat penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun kabupaten dan kota, sehingga terbangun sinergi yang lebih baik,” katanya.
Sulaisi berpandangan bahwa sistem peradilan yang sehat membutuhkan komunikasi yang baik antarpemangku kepentingan. Dalam kerangka itu, organisasi advokat memiliki posisi strategis untuk mendorong terciptanya penegakan hukum yang profesional, akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Di sisi lain, APSI juga menaruh perhatian terhadap perubahan lanskap profesi hukum akibat perkembangan teknologi digital. Digitalisasi layanan hukum, penggunaan dokumen elektronik, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan mulai menjadi bagian dari praktik advokat di berbagai negara.
Kondisi tersebut, menurut Sulaisi, menuntut peningkatan kompetensi baru yang tidak hanya bertumpu pada kemampuan memahami regulasi, tetapi juga kecakapan memanfaatkan teknologi secara etis dan bertanggung jawab.
“Ke depan APSI akan memaksimalkan literasi digital agar seluruh anggota memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan di era digital,” ujarnya.
Program literasi digital itu diharapkan tidak sekadar meningkatkan kemampuan teknis anggota, melainkan juga memperkuat daya saing advokat syariah dalam menghadapi perubahan dunia hukum yang semakin terdigitalisasi.
Sulaisi optimistis tiga agenda tersebut dapat menjadi pijakan bagi transformasi APSI menjadi organisasi profesi yang lebih modern, terbuka terhadap perubahan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan profesi advokat maupun pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Kami ingin APSI tumbuh sebagai organisasi yang kuat, adaptif, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi anggota serta masyarakat di seluruh Indonesia,” tegas dia.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(Red)
