Reporter: harianjatim
Ponorogo-harianjatim.com. Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi (Monev) bagi pengurus MPKS Pimpinan Daerah Muhammadiyah wilayah IV dan VI di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Sabtu (1/8/2026).
Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) agar semakin profesional, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Peserta berasal dari sembilan kabupaten, yakni Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek. Selain menjadi forum peningkatan kapasitas, kegiatan itu juga diarahkan untuk menyamakan standar pelayanan dan sistem pembinaan LKS Muhammadiyah di Jawa Timur.
Ketua MPKS PWM Jawa Timur, Muhammad Himawan Sutanto, mengatakan pembinaan terhadap LKS tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi maupun regulasi, tetapi juga membangun budaya pelayanan yang berintegritas.
“Kami ingin LKS Muhammadiyah terus berkembang menjadi lembaga yang profesional dalam tata kelola, unggul dalam pelayanan, serta dipercaya masyarakat. Profesionalisme merupakan amanah agar setiap layanan benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan,” kata Himawan.
Menurut dia, tata kelola yang baik menjadi faktor penting agar pelayanan sosial kepada anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.
Dalam bimtek tersebut, MPKS juga memperkuat koordinasi antara pengurus tingkat wilayah dan daerah melalui penyamaan visi, standar pelayanan, mekanisme pembinaan, serta sistem monitoring dan evaluasi.
Pada sesi materi, Fadli Yulianto menekankan pentingnya membangun budaya evaluasi di setiap lembaga. Menurutnya, evaluasi bukan sekadar mengidentifikasi kekurangan, tetapi menjadi instrumen untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.
“Lembaga yang besar bukanlah lembaga yang merasa sempurna, tetapi lembaga yang tidak pernah berhenti mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangan, dan terus bertumbuh,” ujarnya.
Sementara itu, pemateri Luluk Dwi Kumalasari menjelaskan bahwa MPKS PWM Jawa Timur menerapkan pola pembinaan yang sistematis dan berjenjang. Program tersebut meliputi penguatan tata kelola kelembagaan, pelayanan sosial, pengasuhan, pengelolaan keuangan, administrasi, hingga monitoring dan evaluasi menggunakan instrumen yang terukur.
Selain pembinaan, MPKS juga memberikan pendampingan kepada LKS yang menghadapi persoalan tata kelola maupun legalitas serta mendorong kolaborasi antarlembaga untuk saling berbagi praktik baik dalam pelayanan sosial.
Melalui kegiatan tersebut, MPKS PWM Jawa Timur berharap seluruh LKS Muhammadiyah di Jawa Timur memiliki standar pelayanan yang lebih seragam, profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan sosial bagi masyarakat.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(rls/red)
