Reporter: harianjatim
Sumenep-harianjatim.com. Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengajukan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan sejumlah penyesuaian akibat perubahan kebijakan fiskal nasional dan kondisi ekonomi terkini.
Dalam rapat paripurna DPRD Sumenep, Selasa (18/8/2026), pemerintah daerah menyampaikan bahwa pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 mengalami penurunan sebesar Rp175,164 miliar atau 7,09 persen dibandingkan target awal.
Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim yang menyampaikan nota keuangan mewakili Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, pendapatan daerah yang semula diproyeksikan mencapai Rp2,471 triliun berubah menjadi Rp2,296 triliun.
“Perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah pusat, pergeseran program, serta kebutuhan pembiayaan daerah pada semester kedua 2026,” ujar Imam dalam rapat paripurna.
Penurunan terbesar terjadi pada sektor pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Anggaran transfer yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp2,126 triliun berkurang Rp212,718 miliar menjadi Rp1,913 triliun.
Menurut pemerintah daerah, penyesuaian tersebut dipengaruhi perubahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta penetapan pagu definitif bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Berbeda dengan pendapatan transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan. Target PAD naik Rp40,778 miliar atau 12,20 persen, dari semula Rp334,303 miliar menjadi Rp375,082 miliar.
Kenaikan PAD menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah di tengah berkurangnya dukungan transfer dari pemerintah pusat.
Belanja Modal Naik, Defisit Ditutup Pembiayaan
Dari sisi belanja, perubahan APBD 2026 juga mengalami penyesuaian. Belanja daerah turun Rp42,347 miliar atau 1,59 persen, dari Rp2,655 triliun menjadi Rp2,613 triliun.
Namun, sejumlah pos belanja mengalami peningkatan. Belanja operasi bertambah sekitar Rp38,604 miliar menjadi Rp1,998 triliun. Sementara belanja modal meningkat Rp46,185 miliar atau 32,37 persen, dari Rp142,698 miliar menjadi Rp188,884 miliar.
Belanja tidak terduga juga mengalami kenaikan cukup besar, yakni bertambah Rp26,275 miliar sehingga menjadi Rp31,275 miliar.
Sementara itu, belanja transfer mengalami pengurangan cukup signifikan, dari Rp547,724 miliar menjadi Rp394,311 miliar atau turun Rp153,413 miliar.
Perubahan struktur pendapatan dan belanja tersebut menyebabkan rancangan perubahan APBD 2026 mengalami defisit sebesar Rp317,032 miliar.
Pemerintah daerah kemudian menutup defisit tersebut melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari peningkatan pembiayaan daerah. Nilainya naik dari Rp187,441 miliar menjadi Rp317,032 miliar.
Dengan skema tersebut, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp317,032 miliar dan digunakan sepenuhnya untuk menutup defisit anggaran.
Tantangan Kemandirian Fiskal Daerah
Pemerintah Kabupaten Sumenep menyatakan perubahan APBD 2026 tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka anggaran, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Optimalisasi PAD, inovasi pengelolaan potensi daerah, serta efisiensi belanja menjadi sejumlah strategi yang akan dilakukan pemerintah daerah.
Rancangan perubahan APBD tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Sumenep sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumenep H Zainal Arifin dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah, camat, serta tokoh masyarakat.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com
(jd/red)
