Mahfud MD Minta Ulama Jaga Moral Bangsa dan Pelaksanaan Pemilu 2024

  • Bagikan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat di Pamekasan. (foto: Tribunnews.com).

Reporter: harianjatim

Pamekasan-harianjatim.com. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta para ulama dan pengasuh pondok pesantren se-Madura, Jawa Timur, untuk ikut menjaga moral bangsa dan menjaga pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Mari gunakan pemilu ini untuk mencari pemimpin dan wakil rakyat kita yang bagus, tidak usah bermusuhan satu sama yang lainnya,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis diterima, Sabtu.

Hal tersebut dikatakan Mahfud saat diminta berorasi kebangsaan oleh Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Basra) bertema Berkhidmat Bersama dari Madura untuk Indonesia di Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu.

Baca Juga :  Kisah Tukang Pijit Naik Haji, Nabung Rp10 Ribu Selama 24 Tahun

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga meminta agar ulama ikut mengingatkan masyarakat untuk tidak terpecah hanya karena masalah politik elektoral.

“Kalau Anda mendukung si Andan, yang satunya dukung si B, dukung saja, tidak usah bertengkar. Karena apa? Karena sama-sama mencari pemimpin yang baik,” ujar Mahfud.

Mahfud mengingatkan siapa pun yang terpilih pada Pemilu 2024, masyarakat harus menerima itu sebagai konsekuensi dari kehidupan berkonstitusi.

Baca Juga :  Lindungi Petani, Bapemperda Dorong Revisi Perda Pembelian Tembakau

“Siapa pun yang menang harus diterima sebagai konsekuensi dari kehidupan berkonstitusi. Ini mengingat bahwa pemilu itu mencari pemimpin, bukan cari musuh,” pesan dia.

Ditekankan pula bahwa keutuhan negara harus dijaga. Masyarakat boleh menyampaikan protes kepada pemerintah, tetapi jangan sampai mencederai keutuhan negara.

“Protes terhadap kebijakan pemerintah boleh. Akan tetapi, jangan sampai menyebabkan lumpuhnya pemerintahan dan negara. Kalau negara runtuh, rakyat yang sengsara,” jelas Mahfud.

Baca Juga :  Kisah Tukang Pijit Naik Haji, Nabung Rp10 Ribu Selama 24 Tahun

Menurut dia, protes tidak dilarang jika memang ada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan bernegara.

“Setiap pemberontakan melahirkan kesengsaraan pada rakyat. Kalau ingin memprotes terhadap kebijakan pemerintah silakan, itu di bawah perlindungan saya sebagai Menkopolhukam,” ujarnya.


Baca Juga : Siap Bertarung di Muswil, DR. Agus Mahfud Jadi Pendaftar Pertama

Ikuti informasi terkini melalui harianjatim.com.

Sumber: Antaranews.com

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 336x280