Oleh: Mahbubi, S.Sy., M.H*
Pendahuluan
Politik Islam telah menjadi bagian integral dari dinamika hukum ketatanegaraan di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pengaruh Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik dan hukum. Namun, pertanyaan yang selalu muncul adalah: apakah politik Islam berperan sebagai sinergi yang memperkaya hukum ketatanegaraan Indonesia, atau justru menjadi tantangan yang menguji keberagaman dan keadilan dalam sistem hukum kita?
Sinergi Politik Islam dalam Ketatanegaraan Indonesia
Politik Islam dapat dilihat sebagai sinergi dalam konteks hukum ketatanegaraan Indonesia melalui beberapa aspek. Pertama, nilai-nilai Islam telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan moral dan etika dalam hukum nasional. Prinsip-prinsip seperti keadilan (‘adl), kesejahteraan umum (maslahah), dan persamaan (musawah) merupakan landasan normatif yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Selain itu, ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah berperan aktif dalam proses legislasi dan kebijakan publik, seringkali memberikan perspektif yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Mereka juga terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dan pendidikan, yang pada gilirannya mendukung pembangunan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Dalam praktiknya, sinergi ini terlihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi nilai-nilai Islam tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Contohnya adalah Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan Zakat yang tidak hanya memenuhi kebutuhan umat Muslim, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional.
Tantangan Politik Islam dalam Ketatanegaraan Indonesia
Di sisi lain, politik Islam juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah potensi konflik antara hukum agama dan hukum negara. Misalnya, penerapan syariah di beberapa daerah sering kali berbenturan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.
Lebih lanjut, terdapat perdebatan yang berkepanjangan mengenai peran politik Islam dalam sistem demokrasi Indonesia. Beberapa kelompok Islam konservatif kadang-kadang mendorong agenda yang bertentangan dengan nilai-nilai pluralisme dan toleransi yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ini menimbulkan ketegangan sosial dan politik yang bisa mengancam kohesi nasional.
Selain itu, fragmentasi dalam tubuh politik Islam sendiri sering kali menghambat terwujudnya sinergi yang diharapkan. Persaingan antar kelompok Islam untuk mendapatkan pengaruh politik kadang-kadang menyebabkan polarisasi dan melemahkan posisi mereka dalam memperjuangkan kepentingan bersama umat Islam.
Menuju Sinergi yang Berkelanjutan
Untuk mencapai sinergi yang berkelanjutan, diperlukan upaya kolaboratif antara berbagai elemen bangsa. Pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mencari titik temu antara hukum agama dan hukum negara. Dialog yang konstruktif dan inklusif sangat penting untuk menjembatani perbedaan dan menghindari konflik yang tidak produktif.
Lebih jauh lagi, pendidikan mengenai nilai-nilai kebangsaan dan agama perlu diperkuat agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya sinergi antara politik Islam dan hukum ketatanegaraan. Kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan dalam keragaman adalah kunci untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penutup
Politik Islam dalam hukum ketatanegaraan Indonesia adalah fenomena yang dinamis dan multifaset. Ia bisa menjadi sinergi yang memperkaya sistem hukum kita, namun juga bisa menjadi tantangan yang menguji ketahanan dan keadilan nasional. Melalui dialog yang konstruktif dan inklusif, serta pendidikan yang holistik, kita bisa mengarahkan politik Islam untuk berkontribusi positif terhadap pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia. Sinergi yang harmonis antara politik Islam dan hukum ketatanegaraan bukanlah utopia, tetapi sebuah tujuan yang bisa dicapai dengan komitmen bersama.
*)Dosen Tetap HKI STAI Al Mujtama Pamekasan
