banner 728x90

BPPKAD Sumenep Optimis 2024 Pungutan PBB-P2 Meningkat

  • Bagikan
Salah satu warga saat berada di ruang lobi Kabtor BPPKAD Sumenep. (Foto: Junaidi/harianjatim) 

Reporter: harianjatim

Sumenep-harianjatim.com. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur optimis tahun 2024 penarikan atau pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lebih maksimal dibandingkan tahun sebelumnya.

banner 728x90

Kepala BPPKAD Sumenep R. Titik Suryati melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah AKH Sugiharto mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir BPKAD telah melakukan berbagai troboson baru, salah satunya melakukan kerjasama dengan pemerintah desa.

“Dalam proses penyampaian SPPT PBB P2 dan pemungutannya merupakan kerja sama BPPKAD dan seluruh Aparat Desa di Kabupaten Sumenep,” katanya.

Selain itu BPKAD juga rutin menyalurkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (DBH PDRD) setiap tahun.

Baca Juga :  Kahmi Guluk-Guluk Bersama Yayasan Insan Cita Madura Santuni Anak Yatim

Penyaluran ini sambung dia merupakan amanah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tatacara Perhitungan Alokasi, Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH PDRD).

Adapun DBH PDRD merupakan amanat dalam Permendagri 77 Tahun 2020 dengan nilai minimal 10% dari nilai PAD di APBD tahun berjalan.

“Harapannya dengan penyediaan dana tersebut dapat menambah efektifitas pemungutan pajak daerah,” kata Sugiharto,

Sehingga lanjut Sugiharto tahun depan diharapkan penarikan atau pungutan PBB-P2 meningkat. “Harapannya dengan penyediaan dana tersebut dapat menambah efektifitas pemungutan pajak daerah,” kata Sugiharto,

Penggunaan DBH PDRD diperioritaskan untuk kegiatan optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di desa setempat. Ketika dianggap cukup, DBH PDRD itu dapat digunakan untuk kegiatan pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Baca Juga :  PMI Sumenep Santuni Abang Becak dan Pemulung Jelang Lebaran

“Untuk alokasi yang diterima setiap desa memang akan tergantung dari kinerja pelunasan PBB P2 pada tahun 2022 untuk desa bersangkutan,” jelas Sugiharto.

Jika nilai pelunasannya tinggi atau mendekati 100% dari pagu total Tagihan SPPT PBB P2, termasuk pembayaran Piutang PBB, Sugiharto menyampaikan nilai penerimaaan DBH PDRD untuk tahun 2023 juga cukup baik.

Karena itu, pihaknya berharap kepada Kepala Desa beserta aparat desa atau petugas penyampai SPPT PBB P2 untuk lebih semangat dalam proses pemungutan PBB P2.

Baca Juga :  Ketua Bayangkari dan Kapolres Naik Vespa Sapa Warga Sumenep

“Dengan begitu, harapannya penerimaan DBH PDRD pada tahun 2024 akan semakin meningkat karena nilainya akan sangat tergantung nilai pelunasan PBB tahun 2023,” sambung Sugiharto.

BPPKAD Sumenep juga meminta agar seluruh desa di Kota Keris segera mengajukan proses pengajuan pencairan Dana Bagi Hasil PDRD, serta lebih bersemangat membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak daerah, khususnya PBB P2.

“Saat ini kanal pembayaran semakin mudah dan banyak pilihannya, baik manual melalui teller Bank Jatim, Agen Bank Jatim, PT Pos, Gerai Alfamart & Indomart, maupun via online seperti Mobile Banking Bank Jatim, Tokopedia, OVO, PosPay,” tegas Sugiharto.


Ikuti informasi terkini melalui harianjatim.com.

(red)

banner 336x280
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 336x280