Reporter: harianjatim
Jakarta-harianjatim.com. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memperkirakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 berada di kisaran Rp174 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pagu indikatif yang sebelumnya mencapai Rp270,2 triliun, seiring evaluasi terhadap kebutuhan riil program.
Menurut Said, penyesuaian dilakukan setelah memperhitungkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai cukup sekitar 21.000 titik, bukan 27.000 titik sebagaimana asumsi awal. Perhitungan tersebut juga diselaraskan dengan sasaran penerima manfaat, yakni sekitar 84 juta peserta didik, ditambah kelompok prioritas seperti ibu hamil dan balita yang mengalami stunting.
“Kalau dihitung berdasarkan kebutuhan riil SPPG dan jumlah penerima manfaat, kebutuhan anggaran diperkirakan tidak lebih dari Rp174 triliun,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Meski lebih rendah dari proyeksi awal, Said menegaskan penyesuaian anggaran tidak dimaksudkan untuk mengurangi kualitas Program Makan Bergizi Gratis. Menurut dia, efisiensi justru diarahkan pada penyempurnaan tata kelola agar anggaran lebih tepat sasaran.
Ia menilai besarnya anggaran tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan program. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan setiap penerima manfaat memperoleh asupan gizi sesuai standar, sementara pelaksanaan program berlangsung transparan dan akuntabel.
“Yang penting menjaga kualitas, baik kualitas tata kelola maupun kualitas gizi yang diterima anak-anak. Dengan penyesuaian anggaran, kualitas program tetap harus terjaga,” ujarnya.
Said juga mengingatkan bahwa angka Rp174 triliun masih berupa estimasi. Besaran anggaran final akan diputuskan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 antara DPR dan pemerintah sebelum pengesahan APBN pada September mendatang.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menyampaikan pagu indikatif lembaganya untuk 2027 mencapai Rp270,2 triliun. Anggaran tersebut disiapkan untuk melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat melalui Program Makan Bergizi Gratis.
Namun, Agustina menegaskan pagu tersebut belum bersifat final karena masih dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
Pemerintah juga tengah mengevaluasi sasaran penerima manfaat dan kebutuhan anggaran. Salah satu simulasi menunjukkan jumlah penerima manfaat berpotensi berkurang sekitar delapan juta orang sebagai bagian dari penajaman sasaran sekaligus upaya meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.
Selain penyesuaian jumlah penerima manfaat, evaluasi juga mencakup tata kelola SPPG sebagai dapur penyedia makanan. Langkah tersebut diharapkan membuat Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif dengan penggunaan anggaran yang efisien, tanpa mengurangi kualitas layanan maupun nilai gizi yang diterima masyarakat.
Dengan demikian, pembahasan RAPBN 2027 diperkirakan tidak hanya berfokus pada besaran anggaran, tetapi juga pada efektivitas desain program agar setiap rupiah belanja negara menghasilkan manfaat yang optimal bagi peningkatan kualitas gizi dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(Rls/Red)
