Reporter: harianjatim
Sumenep-harianjatim.com. Menyerap aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dari upaya memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan warga. Melalui kegiatan reses masa persidangan III Tahun Sidang 2026, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep membawa sejumlah persoalan utama masyarakat untuk diperjuangkan dalam kebijakan pembangunan daerah.
Kegiatan reses yang dilaksanakan anggota Fraksi PAN DPRD Sumenep pada 30 Juni hingga 7 Juli 2026 di masing-masing daerah pemilihan menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari persoalan kekeringan dan kebutuhan air bersih, kondisi infrastruktur, hingga tantangan di sektor pendidikan.
Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Sumenep, H. Hairul Anwar, menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan sarana untuk memastikan suara masyarakat dapat masuk dalam perencanaan dan kebijakan pemerintah daerah.
“Reses merupakan bentuk komitmen kami sebagai wakil rakyat untuk hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung persoalan yang mereka hadapi, sekaligus memastikan setiap aspirasi menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujar Hairul.
Dari hasil penjaringan aspirasi tersebut, persoalan kekeringan dan keterbatasan akses air bersih menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Fraksi PAN menilai persoalan kekeringan yang terjadi setiap musim kemarau membutuhkan penanganan yang lebih permanen, bukan hanya solusi darurat.
Fraksi PAN mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep mempercepat pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air, seperti embung, waduk, jaringan irigasi, hingga program pipanisasi air bersih ke wilayah pedesaan dan kepulauan. Selain itu, penghijauan kawasan kritis juga dinilai penting untuk menjaga cadangan air tanah.
Sejumlah wilayah yang masih menghadapi persoalan kekeringan di antaranya Kecamatan Manding, Pasongsongan, Rubaru, Pragaan, Ganding, Guluk-Guluk, Ambunten, Batang-Batang, Batuputih, Saronggi, Talango, serta sejumlah desa lainnya.
“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah perlu menghadirkan solusi permanen agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau,” kata Hairul.
Selain persoalan air bersih, Fraksi PAN juga membawa aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur, khususnya jalan dan drainase. Infrastruktur yang berkualitas dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari distribusi hasil pertanian, perikanan, hingga mobilitas warga.
Fraksi PAN meminta Pemkab Sumenep memperkuat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dengan memastikan kualitas pekerjaan serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek.
“Kami masih menemukan jalan yang baru selesai dibangun namun dalam waktu singkat sudah mengalami kerusakan. Karena itu, kualitas pembangunan dan pengawasan harus menjadi perhatian bersama,” ujar Hairul.
Persoalan drainase juga menjadi perhatian karena banyak saluran air mengalami pendangkalan dan penyumbatan sehingga menyebabkan genangan saat musim hujan serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
Selain itu, Fraksi PAN mendorong peningkatan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU), termasuk pemanfaatan teknologi tenaga surya untuk wilayah kepulauan dan daerah yang belum terjangkau jaringan listrik secara maksimal.
Di sektor pendidikan, hasil reses Fraksi PAN juga menemukan masih adanya persoalan anak putus sekolah yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan data DTSEN yang diterima saat reses, faktor ekonomi, tuntutan bekerja, hingga keputusan sebagian masyarakat untuk merantau menjadi penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan.
Masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait kondisi bangunan sekolah, keterbatasan sarana pembelajaran, serta kesejahteraan guru honorer.
Fraksi PAN mendorong pemerintah daerah memperluas program beasiswa bagi keluarga kurang mampu, mengoptimalkan program Sekolah Rakyat, mempercepat rehabilitasi sarana pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru honorer, serta memastikan alokasi anggaran pendidikan sesuai ketentuan minimal 20 persen APBD.
“Pendidikan adalah investasi terbaik bagi masa depan Kabupaten Sumenep. Karena itu, sektor pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan daerah,” tegas Hairul.
Melalui hasil reses tersebut, Fraksi PAN DPRD Sumenep berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah daerah.
Dari reses menuju kebijakan, Fraksi PAN menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebutuhan dasar masyarakat agar pembangunan Kabupaten Sumenep semakin merata, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(Ikn/Red)
