|| Penulis: Sapa Redaksi
Ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab setelah kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur bergulir: apakah dana publik benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat, atau justru menjadi ruang pertemuan antara kepentingan politik dan kekuasaan?
Pertanyaan itu bukan sekadar persoalan hukum. Ia menyentuh jantung demokrasi lokal: bagaimana kekuasaan menggunakan uang rakyat, siapa yang mengawasi, dan sejauh mana masyarakat memiliki kendali terhadap anggaran yang seharusnya kembali kepada mereka.
Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022 yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi alarm keras bagi tata kelola pemerintahan daerah. KPK menyebut perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) dan telah menetapkan sejumlah tersangka dari berbagai unsur.
Namun, yang harus dibaca lebih jauh bukan hanya daftar nama yang terseret perkara. Persoalan fundamentalnya adalah bagaimana sebuah sistem memungkinkan dana yang berasal dari APBD memiliki celah untuk dipengaruhi oleh jaringan kepentingan tertentu.
Dana Hibah: Antara Aspirasi dan Risiko Politik
Dalam sistem pemerintahan daerah, dana hibah memiliki tujuan mulia. Ia menjadi instrumen untuk memperkuat partisipasi masyarakat, membantu organisasi sosial, lembaga pendidikan, kelompok keagamaan, hingga berbagai komunitas yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Besarnya anggaran hibah menunjukkan bahwa sektor ini bukan wilayah kecil dalam keuangan daerah. KPK mencatat bahwa pada tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur merealisasikan belanja hibah sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, dan organisasi masyarakat di Jawa Timur.
Angka tersebut menggambarkan dua hal.
Pertama, pemerintah memiliki komitmen besar untuk mendukung masyarakat melalui skema hibah.
Kedua, semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang kuat.
Di titik inilah persoalan muncul. Dana hibah berada dalam ruang yang sangat dekat dengan politik karena berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang sering disampaikan melalui jalur anggota legislatif.
Hubungan antara wakil rakyat dan konstituen sebenarnya merupakan bagian dari demokrasi. Namun hubungan tersebut menjadi bermasalah ketika akses terhadap anggaran publik tidak lagi sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat, melainkan berubah menjadi ketergantungan politik.
Ketika bantuan publik dianggap sebagai “pemberian” seorang tokoh politik, maka masyarakat bukan lagi ditempatkan sebagai pemilik anggaran, melainkan sebagai penerima belas kasihan kekuasaan.
Padahal, uang tersebut bukan uang pribadi pejabat atau politisi. Itu adalah uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak dan berbagai sumber pendapatan negara.
Masalah Lama: Politik Anggaran dan Budaya Patronase
Persoalan dana hibah tidak bisa dilihat hanya sebagai kasus individu. Ada persoalan budaya politik yang lebih dalam: hubungan patron dan klien.
Dalam politik patronase, bantuan publik sering kali tidak hanya dipahami sebagai program pemerintah, tetapi juga sebagai simbol kedekatan antara elite dan masyarakat.
Di satu sisi, pola seperti ini dapat memperkuat hubungan politik. Namun di sisi lain, ia membuka risiko bahwa anggaran negara berubah menjadi alat mempertahankan pengaruh.
Demokrasi kemudian kehilangan substansinya.
Rakyat memang menerima bantuan, tetapi negara kehilangan prinsip bahwa pelayanan publik harus diberikan berdasarkan aturan, kebutuhan, dan keadilan.
Karena itu, pemberantasan korupsi dana hibah tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku. Yang jauh lebih penting adalah membongkar desain sistem yang memungkinkan penyalahgunaan terjadi.
APBD Bukan Mesin Elektoral
Anggaran daerah seharusnya menjadi instrumen pembangunan, bukan mesin elektoral.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan bahwa setiap program memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Siapa penerimanya, apa manfaatnya, bagaimana proses seleksinya, dan bagaimana hasilnya harus dapat diketahui publik.
Keterbukaan data penerima hibah menjadi langkah penting. Masyarakat harus dapat melihat dengan mudah siapa penerima dana, berapa jumlahnya, dan untuk kegiatan apa anggaran tersebut digunakan.
Sebab transparansi bukan sekadar kewajiban administratif. Transparansi adalah cara negara membangun kepercayaan.
Tanpa keterbukaan, masyarakat hanya menjadi penonton dalam pengelolaan uang yang sebenarnya berasal dari mereka sendiri.
Ujian Bagi Demokrasi Jawa Timur
Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam politik nasional. Dengan jumlah penduduk besar, kekuatan ekonomi yang kuat, serta peran penting dalam pembangunan Indonesia, kualitas tata kelola pemerintahan Jatim menjadi perhatian publik.
Karena itu, persoalan dana hibah harus menjadi momentum pembenahan.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang mampu membangun infrastruktur, tetapi juga pemerintah yang mampu menjaga integritas anggaran.
Sebab pembangunan bukan hanya soal berapa banyak uang yang dibelanjakan, tetapi bagaimana uang itu digunakan secara benar.
Korupsi anggaran pada akhirnya bukan hanya mencuri uang negara. Ia mencuri kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
Satu sekolah yang tidak dibangun, satu fasilitas kesehatan yang tertunda, atau satu kelompok masyarakat yang kehilangan kesempatan berkembang adalah dampak nyata dari buruknya tata kelola anggaran.
Mengembalikan Makna Kekuasaan
Kekuasaan dalam demokrasi pada dasarnya adalah amanah.
Jabatan publik bukan pintu untuk menguasai sumber daya negara, melainkan tanggung jawab untuk mengelola kepentingan bersama.
Karena itu, kasus dana hibah Jawa Timur harus menjadi titik balik. Hukuman terhadap pelaku penting, tetapi reformasi sistem jauh lebih penting.
Jika sistem tidak diperbaiki, kasus serupa hanya akan berganti nama dan pelaku.
Dana rakyat harus kembali pada tujuan awalnya: melayani rakyat.
Sebab ketika dana rakyat terjebak dalam politik kekuasaan, yang hilang bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri.
||* Tim Kreator HarianJatim.Com
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com
