Reporter: harianjatim
Malang-harianjatim.com. Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum lepas dari sejumlah pertanyaan mendasar. Program pembangunan yang digadang-gadang sebagai jalan menuju kesejahteraan dinilai perlu diuji tidak hanya dari besarnya anggaran dan target yang ditetapkan, tetapi juga dari tata kelola, dampak sosial, serta manfaatnya bagi masyarakat.
Persoalan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Mengkaji Indonesia, 2 Tahun Pemerintahan Prabowo” yang digelar Renaissance Political Research and Studies (RePORT) di Kampung Mahasiswa, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jumat (4/9/2026).
Sejumlah akademisi, budayawan, dan pemerhati politik dalam forum tersebut mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari Asta Cita, Proyek Strategis Nasional (PSN), Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga food estate.
Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Malang Raya Prof. Wahyudi Winarjo menilai Asta Cita memiliki gagasan pembangunan yang baik. Namun, ia mempertanyakan sejauh mana gagasan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut Wahyudi, Asta Cita berpotensi berhenti sebagai narasi politik apabila tidak diikuti ukuran keberhasilan yang jelas.
“Namun Asta Cita hanya dipakai sebagai, kalau kata Gramsci, sebatas hegemoni ke rakyat. Sehingga ketika nanti ada yang memprotes, akan dijawab setidaknya saya punya cita-cita yang mulia meski belum jalan,” ujar Wahyudi.
Ia kemudian menyinggung PSN. Menurut dia, pembangunan infrastruktur dan proyek strategis pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, desain dan tata kelola proyek tetap harus diperhatikan agar tidak membuka ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Publik sekarang ini juga mengalami ambiguitas respons. Banyak yang tidak suka dengan Prabowo, tetapi kalau diganti, masak dia (Gibran). Kita terbelah, psikologi kita terbelah,” katanya.
Pernyataan tersebut menggambarkan persoalan lain yang dinilai penting dalam dua tahun pemerintahan Prabowo, yakni kondisi psikologis dan politik masyarakat setelah kontestasi Pemilu 2024.
Pendidikan Tidak Cukup dengan Nutrisi
Kritik berbeda disampaikan budayawan Malang Bambang AW. Ia menyoroti program MBG dan KDMP yang menjadi bagian dari agenda pemerintahan Prabowo.
Bambang mempertanyakan hubungan antara pemenuhan kebutuhan nutrisi anak dan persoalan pendidikan yang jauh lebih kompleks. Menurut dia, perbaikan kualitas pendidikan tidak cukup dilakukan melalui pemberian makanan bergizi.
“Tidak ada jaminan anak yang diberi MBG nanti akan menjadi profesor. Bahkan baru-baru ini, malah menghasilkan keracunan,” ujar Bambang.
Ia menilai persoalan pendidikan seharusnya juga dilihat dari kondisi guru dan sistem pendidikan secara keseluruhan.
“Tatanan pendidikan Indonesia tidak mengarah ke sana. Hari ini masih terdapat guru yang hanya digaji Rp 300.000. Saya ragu permasalahan pendidikan dijawab dengan solusi pemberian nutrisi kepada anak,” katanya.
Bambang juga mengaitkan persoalan pembangunan dengan kebudayaan. Ia mencontohkan China yang, menurut dia, mampu membangun negaranya sembari mempertahankan unsur budaya.
Ia menilai Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, memiliki modal budaya berupa kearifan dan kemampuan menjaga harmoni. Namun, nilai tersebut dinilai semakin tergerus.
“Tapi hari ini, manusia Jawa kocar-kacir. Karena tidak pernah lagi dibimbing oleh keluarga yang paham budaya Jawa. Kalau kata Ronggowarsito itu zaman edan,” ujar Bambang.
Kabinet dan Kepentingan Politik
Dari perspektif politik dan hukum, Direktur Lembaga Riset Politik dan Hukum PAR Alternatif PAR Andi Saputra menyoroti struktur kabinet pemerintahan Prabowo.
Andi mengaitkan komposisi kabinet saat ini dengan perubahan aturan mengenai jumlah kementerian. Menurut dia, perubahan ketentuan tersebut telah memberikan ruang yang lebih besar bagi Presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan.
Namun, ia menilai persoalannya bukan semata-mata pada jumlah kementerian, melainkan pada komposisi dan dasar penempatan orang di dalamnya.
“Kabinet sekarang itu bukan tim kerja, tapi tongkrongan parpol. Sejak awal anatomi kekuasaan sudah salah. Padahal merit system tidak seperti itu,” kata Andi.
Ia menilai komposisi kabinet saat ini lebih banyak mencerminkan kompromi politik dibandingkan pertimbangan kapasitas.
“Komposisi kabinet saat ini tidak sesuai kapasitas, dan problemnya itu sah secara politik,” ujarnya.
Menurut Andi, konfigurasi politik tersebut juga membuat pemerintahan Prabowo tidak sepenuhnya bebas dari berbagai kepentingan politik yang terbentuk sejak pemerintahan sebelumnya.
Food Estate dan Tanah Masyarakat Adat
Sementara itu, Kepala Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Awan Setia Dharmawan menyoroti kebijakan food estate.
Menurut Awan, proyek tersebut perlu dilihat tidak hanya dari target peningkatan produksi pangan, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat yang telah lebih dahulu mengelola lahan.
Ia bahkan menyebut food estate berpotensi menjadi bentuk kolonialisasi baru apabila pembangunan dilakukan dengan mengabaikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
“Banyak daerah di luar sana yang tidak cocok dengan kondisi aslinya namun tetap dipaksakan,” ujar Awan.
Persoalan tanah masyarakat adat menjadi salah satu hal yang menurut dia perlu mendapat perhatian dalam pembangunan proyek pangan skala besar.
“Tanah-tanah di daerah itu bukan tanah kosong, tapi tanah yang memang sudah dikelola sejak lama oleh masyarakat adat,” katanya.
Awan menilai pemerintah perlu mencari pendekatan baru dalam menjalankan pembangunan agar agenda ketahanan pangan tidak berujung pada pengabaian hak masyarakat.
“Dan kita harus bisa membentuk atau membuat formula baru melawan bentuk kolonialisasi baru,” ujarnya.
Berbagai kritik tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo tidak semata-mata berkaitan dengan apakah program pemerintah berjalan atau tidak. Pertanyaan yang lebih jauh adalah bagaimana program tersebut dirancang, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung dampaknya, dan sejauh mana kekuasaan digunakan untuk memastikan kebijakan tetap berpihak kepada kepentingan publik.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com
(Rls/Red)
