Reporter: harianjatim.com.
Sumenep-harianjatim.com. Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sekaligus meningkatkan pendapatan warga secara berkelanjutan.
Berdasarkan data yang menjadi rujukan pemerintah daerah, jumlah penduduk miskin di Sumenep pada 2025 berkurang sekitar 7.940 jiwa. Meski demikian, persentase penduduk miskin masih mencapai 17,02 persen sehingga upaya penanganan dilakukan melalui sejumlah program yang menyasar kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, penanganan kemiskinan perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis setiap wilayah. Karena itu, pemerintah daerah mendorong pendekatan yang tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh penghasilan.
“Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Intervensi harus menyentuh akar persoalan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan pendekatan berbasis wilayah,” kata Fauzi, Rabu (21/10/2026).
Menurut dia, kebijakan pengentasan kemiskinan mencakup dua aspek utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pada aspek perlindungan sosial, pemerintah menjalankan program bantuan sosial, dukungan pendidikan, layanan kesehatan, bantuan pangan, serta perlindungan bagi kelompok rentan.
Sementara itu, peningkatan pendapatan masyarakat didorong melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya tersebut juga didukung pelatihan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, dan kegiatan padat karya.
Untuk memperkuat pelaksanaan program, Pemkab Sumenep mengembangkan kolaborasi lintas sektor melalui Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL). Pendekatan ini melibatkan berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, hingga ketenagakerjaan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
Melalui strategi tersebut, pemerintah daerah berupaya menghubungkan bantuan sosial dengan program peningkatan kapasitas ekonomi warga. Dengan demikian, penanganan kemiskinan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membuka peluang kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Pemkab Sumenep masih menghadapi tantangan untuk menekan angka kemiskinan lebih jauh. Keberlanjutan program, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan dampaknya terhadap pendapatan rumah tangga menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(Ikn/Red)
