|| Penulis : Sapa Redaksi
Momentum Iduladha selalu menjadi ruang refleksi tentang nilai pengorbanan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Dalam konteks itu, program penyaluran hewan kurban oleh Presiden Prabowo Subianto ke berbagai daerah di Indonesia memunculkan dua sisi respons publik: apresiasi atas semangat berbagi dan kritik terkait penggunaan anggaran negara. Perdebatan tersebut wajar dalam demokrasi, tetapi penting ditempatkan secara proporsional dan berbasis data.
Pemerintah melalui Sekretariat Presiden diketahui menyalurkan ribuan ekor sapi kurban ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Jika mengacu pada jumlah daerah administratif Indonesia yang mencapai lebih dari 500 kabupaten/kota serta distribusi tambahan ke pondok pesantren dan lembaga sosial, jumlah hewan kurban yang disalurkan diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 ekor sapi.
Dengan rata-rata bobot sapi berkisar antara 800 kilogram hingga lebih dari satu ton, nilai pengadaan tentu tidak kecil. Jika menggunakan asumsi harga sapi kurban premium di kisaran Rp80 juta hingga Rp120 juta per ekor—tergantung bobot dan daerah asal—maka total anggaran pengadaan diperkirakan mencapai puluhan hingga lebih dari seratus miliar rupiah. Angka tersebut sudah mencakup biaya pembelian ternak, distribusi antardaerah, pemeriksaan kesehatan hewan, pengawasan teknis, hingga pengiriman ke wilayah terpencil.
Meski demikian, angka itu perlu dilihat dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara keseluruhan. Dalam struktur APBN yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah, program sosial keagamaan seperti kurban presiden sejatinya berada dalam porsi yang relatif kecil. Negara memang memiliki ruang anggaran untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk bantuan sosial, dukungan kegiatan keagamaan, dan program pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Persoalannya kemudian bukan semata pada besar kecilnya anggaran, melainkan pada manfaat sosial yang dihasilkan. Dalam perspektif kebijakan publik modern, belanja negara tidak hanya diukur dari output fisik, tetapi juga dampak sosial dan psikologis yang dirasakan masyarakat. Dalam konteks itu, kurban presiden dapat dibaca sebagai instrumen distribusi manfaat sosial sekaligus simbol bahwa negara hadir dalam momentum keagamaan rakyat.
Di banyak daerah, terutama wilayah pedesaan dan kawasan dengan tingkat kesejahteraan rendah, Iduladha menjadi satu-satunya momentum masyarakat dapat menikmati daging dalam jumlah cukup. Karena itu, distribusi hewan kurban memiliki makna sosial yang nyata, terutama bagi kelompok masyarakat rentan yang sehari-hari memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan pangan bergizi.
Di sisi lain, program pengadaan sapi dalam jumlah besar juga berdampak terhadap sektor peternakan rakyat. Data Kementerian Pertanian setiap tahun menunjukkan kebutuhan hewan kurban nasional mencapai jutaan ekor sapi, kambing, dan domba. Permintaan tersebut menjadi penggerak ekonomi penting bagi peternak lokal di berbagai daerah.
Ketika negara melakukan pembelian sapi dari peternak rakyat, manfaat ekonominya tidak berhenti pada transaksi jual beli ternak. Ada rantai ekonomi yang ikut bergerak, mulai dari petani pakan, pedagang pasar hewan, jasa transportasi, tenaga kesehatan hewan, hingga pekerja distribusi di daerah. Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya merata, perputaran ekonomi seperti ini memberi dampak nyata terhadap pendapatan masyarakat kecil.
Karena itu, memandang program kurban presiden hanya sebagai beban anggaran negara menjadi pendekatan yang terlalu sempit. Belanja sosial pada dasarnya juga merupakan instrumen untuk menjaga kohesi sosial dan pemerataan manfaat ekonomi di tengah masyarakat.
Tentu saja, kritik publik tetap penting agar seluruh proses pengadaan berlangsung transparan dan akuntabel. Pemerintah harus memastikan mekanisme pembelian dilakukan sesuai aturan, harga pengadaan tetap wajar, dan distribusi benar-benar tepat sasaran. Transparansi menjadi syarat mutlak agar program sosial tidak menimbulkan persepsi negatif ataupun dianggap sekadar pencitraan politik.
Namun di sisi lain, publik juga perlu melihat bahwa fungsi negara tidak semata membangun infrastruktur atau menjaga stabilitas ekonomi makro. Negara juga memiliki fungsi sosial untuk menjaga solidaritas kebangsaan dan memastikan masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
Iduladha mengajarkan bahwa kekuatan sebuah bangsa dibangun bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kepedulian sosial. Dalam konteks itu, kurban presiden dapat dipahami sebagai simbol bahwa negara tidak ingin berjarak dengan rakyatnya. Sebab bagi masyarakat kecil, perhatian yang hadir secara nyata sering kali jauh lebih bermakna dibanding sekadar angka-angka dalam laporan kebijakan.
||* Tim Kreator HarianJatim.Com
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
