Magetan, Harianjatim.com – Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, Riyono minta untuk peternak ayam petelur rakyat harus ada jaminan harga dan serapan di MBG.
Hal itu bermula dari Demo para peternak ayam petelur di Magetan, harga telur jatuh ke titik rugi bagi para peternak. Di kandang telur hanya di beli dengan harga Rp 21.000 – Rp22.000/kg denga ongkos produksi kisaran Rp 23.000 maka sudah pasti peternak terancam gulung tikar.
Riyono, saat dikonfirmasi media meminta agar para peternak ayam petelur harus mendapatkan kepastian harga dan juga jaminan oenyerapan dari program pemerintah melalui instruksi langsung.
“Peternak ayam petelur harus mendapatkan kepastian harga dan jaminan penyerapan dari program pemerintah MBG melalui instruksi langsung dari BGN,” usul Riyono.
Aksi pembagian telur ke warga sebanyak 1 ton lebih di Magetan mendapat perhatian pusat dengan aksi pembelaan berupa pembelian oleh ASN Magetan dan juga pemberian jagung subsidi untuk peternak ayam lokal. Namun ternyata aksi ini belum mampu mengangkat kondisi harga telur di level peternak.
“Aksi pembagian 62 ton telur di Blitar menjadi puncak usaha para peternak lokal di Jatim, harga sudah gak masuk akal, penyerapan di program MBG juga belum maksimal, para tengkulak bisa mempermainkan harga, harga pakan lumayan tinggi,” terang Riyono.
Riyono juga menjelaskan bahwa stok telur nasional saat ini sebenarnya melimpah, akhir 2025 ada stok 6.52 juta ton dan kebutuhan nasional non MBG 6.225 juta ton. Masih ada kelebihan stok 295 ribu ton di lapangan. Ini memberikan jaminan harusnya harga bisa stabil dan menyejahterakan peternak.
“Melihat stok telur harusnya aman, kedua bahwa harga harusnya bisa stabil di kisaran 24 – 26 ribu per kg di peternak agar ada margin untuk produksi kembali, jika harga terus turun maka produksi nasional bisa terancam turun,” jelasnya.
Anggota DPR RI yang berasal dari Magetan, Riyono meminta agar Kondisi ini harus segera di atasi dengan cepat, koordinasi dan pengambilan keputusan bertindak cepat. Jangan menunggu sampai peternak melakukan aksi yang merugikan iklim usaha dan kedaulatan pangan nasional.
“pemerintah harus tegas dan jelas, pertama pastikan harga beli di kandang peternak lokal sesuai HAP dikisaran 22 – 25 ribu agar di konsumen maksimal 30 ribu, kedua Satgas Pangan harus tegas kepada pembeli besar jika membeli di bawah HAP maka bisa dikenakan sanksi, ketiga perlu jaminan harga dan pembelian dari semua SPPG yg berada di bawah BGN untuk membeli dan menyerap telur di peternak lokal,” pintanya.
