Penyelenggaraan negara dalam sebuah kepentingan bersama hanya diakomodir dalam sebuah sistem yang disebut sebagai demokrasi.
Konten yang diperjuangkan untuk mengarah kepada kebaikan dari demokrasi adalah persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh masyarakat yang ada.
Secara jelas kemudian demokrasi lahir dari ketentuan kebersamaan dan keadilan untuk melakukan penyelenggaraan negara.
Sehingga pada saat ini sangat banyak negara di dunia yang menggunakan sistem demokrasi ini untuk menjadi tonggak keadilan dan persamaan dalam segala macam permasalahan yang hadir dalam suatu negara.
Amerika Serikat, Indonesia, Inggris dan Australia merupakan contoh dari negara yang menganut sistem demokrasi.
Lantas mengapa begitu banyak negara menganut sistem ini? Ujung dari pertanyaan ini adalah mengenai hasil dan juga mekanisme yang diharapkan untuk membuahkan hasil dalam penyelenggaraan negara.
Secara teori begitu jelas bahwa ketika sebuah negara menerapkan kunci dan penerapan demokrasi, maka akan ada dua output asumsi yang ingin didapatkan yaitu keadilan dan kepemimpinan.
Keadilan berakar pada konsepsi dasar dari demokrasi bahwa setiap manusia memiliki keunggulan dan juga kekurangan, namun itu sifatnya personal, kemudian yang menjadi penting adalah pemberian porsi yang sama kepada setiap individu untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.
Akar penentuan itu adalah penamaan dari persamaan hak dan kewajiban, alur berpikir ini kemudian dilanjutkan menjadi sebuah skema untuk penentuan pemimpin yang akan menjadi pengambil keputusan tertinggi dalam sebuah negara.
Maka dari itu biasanya pemilihan pemimpin dalam sebuah negara demokrasi adalah mengenai mekanisme pemilihan umum yang mengakomodir semua suara untuk menjadikan seseorang sebagai pemimpin.
Akhirnya banyak pendapat kemudian mengarahkan bahwa sistem demokrasi adalah padanan kata “tepat” dalam proses bernegara dan bermasyarakat karena memperhatikan keadilan dan merawat semua ide dan gagasan dari masyarakat. Akan tetapi semua gagasan baik tersebut ternyata tidak banyak terimplementasi di masyarakat, khususnya di Indonesia.
Demokrasi berjalan hampir sejak awal berdirinya Indonesia, namun dalam prakteknya cenderung terkooptasi oleh kepentingan segelintir orang, mulai dari mekanismenya yang diganti untuk memenangkan salah satu calon, serangan fajar money politic dan kecurangan lainnya.
Contohnya adalah ketika fase orde baru, terlampau banyak hak rakyat malah terbatasi karena pemerintahan yang otoriter, demokrasi juga tidak dapat berjalan dengan baik sebagai sebuah metode pemilihan presiden, karena MPR pada saat itu telah terkooptasi oleh pengaruh istana kepresidenan Soeharto yang cenderung super power.
Begitu pula dengan proses pemilihan umum sebelumnya, terpantau begitu banyak laporan yang masuk mengenai kecurangan dalam pemilu ke pengadilan dan Bawaslu.
Akhirnya pendekatan keadilan tersebut tidak bisa dijalankan dengan lancar, metode pemilihan yang memiliki cita-cita luhur dan baik juga tidak bisa dicapai dengan sempurna karena permainan-permainan politik yang menggunakan segala macam cara tanpa memikirkan konsekuensi dan etika dalam berbangsa dan bernegara.
Padahal akar dari demokrasi tersebut sendiri tepat guna dan bisa dijalankan dengan baik sesuai cita-cita jika semua instrumennya berjalan dengan lancar.
Achmad Surya Hadi Kusuma
HMI Cabang Surabaya
