Jakarta, harianjatim.com – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), turut menanggapi soal sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dituding melakukan kerja politik mendukung bakal calon presiden (capres) tertentu.
Hal tersebut ia sampaikan melalui tulisannya yang berjudul “Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi)” yang dipaparkan kepada kader Partai Demokrat dalam forum Mimbar Demokrat di Jakarta, Senin (26/6).
Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa sikap Presiden Jokowi tersebut bukan sebuah kesalahan.
“Adalah hak Presiden Jokowi untuk memberikan endorsement kepada siapapun untuk menjadi Capres dan atau Cawapres. Tidak boleh endorsement yang berarti dukungan dan ‘keberpihakan’ itu dianggap keliru,” ungkapnya.
Dalam berbagai keterangannya, ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bukan suatu kekeliruan.
“Jika untuk menyukseskan ‘jago’ yang didukungnya Presiden Jokowi melakukan kerja politik, menurut pendapat saya itu juga tidak keliru,” lanjut SBY.
Kendati demikian, SBY tetap mengingatkan agar Jokowi dalam mendukung kandidat tertentu menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tidak melanggar undang-undang dan menggunakan fasilitas negara.
Lebih lanjut, SBY menuturkan, bahwa Presiden Jokowi sebagai pemimpin harus memastikan penyelenggaraan Pilpres 2024 adil dan terbuka untuk semua pihak.
SBY lantas berharap, agar Jokowi tidak menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan perangkat negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI, penegak hukum, badan usaha milik negara (BUMN) dan perangkat negara yang lain buat memenangkan kandidat tertentu.
“Siapapun di negeri ini, tentu termasuk Presiden, jika melakukan perbuatan sehingga sebuah pemilihan umum, termasuk Pilpres, benar-benar tidak bebas, tidak jujur dan tidak adil (istilah lain yang sering kita dengar Pilpres tidak lagi free and fair) ini sudah berkategori melanggar konstitusi,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan tidak bisa bersikap netral dan melakukan cawe-cawe (ikut campur) menjelang ajang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Salah satu alasannya adalah Jokowi menginginkan sejumlah programnya tetap berjalan setelah masa kepemimpinannya selesai.
