Untuk kasus E-KTP, survei ini menunjukkan yang tahu atau pernah mendengar pendapat bahwa Ganjar terlibat dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP hanya 18 persen dan 82 persen yang tidak tahu. Dari yang tahu, yang percaya dengan pendapat tersebut 33 persen, yang tidak percaya 46 persen, dan tidak jawab 21 persen.
Saiful menyatakan bahwa penilaian publik atas kasus ini berbeda dengan kasus pemberhentian Prabowo. Pada kasus E-KTP, lebih banyak yang tidak percaya pandangan bahwa Ganjar terlibat dibanding yang percaya.
“Kalau pun yang tahu naik, yang tidak percaya kemungkinan tetap akan lebih banyak kalau polanya seperti ini,” ungkap Saiful.
Bagaimana pengaruhnya pada elektabilitas Bacapres? Dari yang tahu pandangan bahwa Ganjar terlibat dalam kasus E-KTP, 33 persen memilih Prabowo, 32 persen Ganjar, dan 27 persen Anies. Masih ada 7 persen yang belum menjawab. Sementara dari yang tidak tahu, 37 persen memilih Ganjar, 34 persen Prabowo, dan Anies 19 persen. Masih ada 11 persen yang tidak menjawab.
Saiful menyatakan bahwa tingkat pengetahuan publik pada kasus tersebut tidak punya pengaruh pada persaingan antara Prabowo dan Ganjar. Namun pengaruh pengetahuan pada kasus ini terlihat cukup berpengaruh pada Anies. Ada 27 persen dari yang tahu memilih Anies, sementara yang tidak tahu 19 persen.
Pada aspek sikap, dari yang percaya pendapat bahwa Ganjar terlibat dalam kasus E-KTP, 43 persen memilih Anies, 37 persen Prabowo, dan Ganjar hanya 17 persen. Ada 3 persen yang tidak menjawab. Sedangkan dari yang tidak percaya pandangan tersebut, 48 persen memilih Ganjar, 29 persen Prabowo, dan hanya 18 persen Anies. Masih terdapat 5 persen yang tidak menjawab.
Bagi yang percaya pandangan tersebut, kecenderungan suaranya pada Anies dan Prabowo. Sementara yang tidak percaya, lebih banyak memilih Ganjar dan kurang memilih Anies. Menurut Saiful, efek dari kasus ini lebih banyak pada persaingan antara Anies dan Ganjar.
“Ada efeknya dan signifikan (kasus E-KTP), terutama untuk persaingan Anies dengan Ganjar,” ungkap Saiful.
Namun Saiful memberi catatan bahwa karena yang percaya pandangan tersebut lebih sedikit dibanding dengan yang tidak percaya atau karena yang tidak percaya lebih banyak, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang ingin memainkan isu ini.
“Karena basis orang yang percayanya itu lebih kecil, itu menjadi tantangan tersendiri bagi orang yang mau memainkan isu E-KTP ini. Begitu disosialisasikan bahwa kasus E-KTP seperti itu, yang percaya, kalau linier, cenderung akan kalah dengan jumlah orang yang tidak percaya,” jelas penulis buku Muslim Demokrat tersebut.
47 Persen Yakin Ada Korupsi di Formula E dan 65 Persen Yakin Anies Terlibat
