“Lalu belakangan ini, sejarah palsu dikembangkan bahwa Papua sejak dulu berada dibawah kekuasaan Kesultanan Tidore. Kebohongan sejarah dihidupkan dan dipaksa untuk diterima, tapi dalam waktu yang sama bangsa Papua dipaksa lupakan sejarah bangsa Papua Barat. Aneh juga orang-orang ini.”
Oleh Gembala Dr. Ambirek/t G.Socratez Yoman
Watak bangsa kolonial biasanya menggelapkan dan menghancurkan sejarah bangsa yang diduduki dan dijajah, bahkan sejarah dimusnahkan dengan cara membakar buku-buku, buletin, majarah, koran dan situs-situs yang berkaitan dengan bangsa yang diduduki.
Ada beberapa senior dari Papua menjadi juru bicara bangsa kolonial modern Indonesia dan mengkampanyekan, “kita lupakan sejarah masa lalu, karena itu sudah berlalu dan hanya catatan sejarah. Kita melihat ke depan untuk hal-hal yang positif dan lebih baik.”
Saya setuju untuk kita melihat ke depan. Kita tidak melihat ke belakang. Tapi, saya 100% tidak setuju kalau dikatakan melupakan sejarah masa lalu.
Kalau kita melupakan sejarah masa lalu berarti ada tiga hal yang berbahaya, yaitu:
(1) Kita akan mengulangi kesalahan yang sama karena kami melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu;
(2) Kita hidup tanpa identitas dan jati diri sebagai sebuah bangsa;
(3) Karena kita lupakan sejarah dan tidak ada catatan sejarah, maka bangsa lain atau bangsa kolonial akan mengajarkan kepalsuan sejarah bangsanya dan menginjak-injak kita seperti bangsa yang tidak punya sejarah, martabat dan harga diri.
Dalam upaya pengaburan, penghilangan dan penggelapan sejarah rakyat dan bangsa Papua Barat dilakukan oleh beberapa senior bangsa Papua Barat. Setidaknya ada tiga senior dan tahun ini ada muncul kader satu kader muda.
Ada senior yang selalu tampil di media dan mengatakan, dalam Sidang Umum PBB dalam proses pembahasan hasil Pepera 1969 pada September 1969 tidak ada negara yang tolak, mayoritas menerima dan mendukung hasil Pepera 1969 dengan Resolusi PBB 2504.
Senior Papua ini benar, tapi tidak melihat proses. Sebelum diterima Resolusi PBB 2504, dalam proses Sidang Umum PBB ada 15 Negara Afrika menolak hasil Pepera 1969.
Karena itu, Resolusi PBB 2504 dua butir yang tidak jelas yang dikutip ini:
(1) Mencatat laporan Sekretaris Jenderal dan mengakui dengan penghargaan atas pemenuhan tugas Sekretaris Jenderal dan wakilnya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Persetujuan tanggal 15 Agustus 1962 antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda tentang Irian Barat (Irian Barat);
(2) Menghargai setiap bantuan yang diberikan melalui Bank Pembangunan Asia, melalui lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau melalui sarana lain kepada Pemerintah Indonesia dalam usahanya memajukan pembangunan ekonomi dan sosial Irian Barat. (Sumber: rapat pleno ke-1813, 19 November 1969).
Senior ini tidak jelaskan, hanya take note (dicatat) dan appreciates (dihargai) tidak acknowledments (pengakuan).
Ada senior Papua yang lain juga selalu tampil diberbagai media atas nama bangsa Papua Barat dan mengatakan kita lupakan sejarah masa lalu, dan sekarang waktunya kita melihat dan masa depan yang lebih baik.
(3) Ada senior Papua yang satu sering kami dua komunikasi pertelepon antara senior dan junior. Saya sebagai adik mendengar saran dan nasihat berbasis pengalaman senior ini.
Pada Minggu, 7 Mei 2023, pagi sebelum pergi ibadah minggu, saya telepon kaka senior saya. Senior sampaikan banyak hal. Banyak hal sangat bernilai kami berdua sebagai kakak beradik saling membagi ilmu. Itu sudah sering kami berdua tukar pikiran.
Dalam komunikasi kami berdua, senior ini sampaikan, “kita lupakan sejarah dan melihat dan membangun ke depan.”
Saya langsung sampaikan: “Kaka, adik 100% tidak setuju lupakan sejarah. Kaka, itu berbahaya bagi bangsa Papua Barat. Tapi, lihat ke depan itu adik dukung tanpa melupakan sejarah masa lalu. Karena, akar masalah Papua ada dalam kesalahan sejarah itu.
(4) Ada seorang anak muda Papua yang muncul membatah tulisan-tulisan saya sesuai bahasa para senior dan para penguasa kolonial modern Indonesia di Jakarta. Saya menduga anak muda ini dibina untuk tampil dalam upaya-upaya penggelapan sejarah rakyat dan bangsa Papua Barat.
Tiga senior Papua dan 1 orang anak muda Papua berperan menjadi penyambung lidah Jakarta dan berusaha melestarikan dan menjaga perilaku bangsa kolonial modern Indonesia yang membakar buku-buku sejarah rakyat dan bangsa Papua Barat seperti yang sering saya kutip berkali-kali dalam artikel saya sebagai berikut.
Buku-buku tentang Dokumen Sejarah Bangsa Papua Barat Dibakar oleh ABRI/TNI.
Pastor Frans Lieshout, OFM memberitahukan kepada kita semua perilaku kejam dan barbar penguasa kolonal firaun modern Indonesia dan TNI membakar buku-buku sejarah dan dokumen-dokumen penting tentang Papua.
“Di mana-mana ada kayu api unggun: buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda di bakar.” (Gembala dan Guru Bagi Papua, 2020: hal. 593).
Dewan Gereja Papua (WPCC) pada 5 Juli 2020 menyatakan: “Begitu mendapat tempat di Papua (setelah UNTEA tanggal 1 Mei 1963), para elit Indonesia yang menampakkan kekuatannya dan membakar semua buku, dokumen-dokumen, jurnal dan semua tulisan tentang Sejarah, etnografi, penduduk, pemerintahan; semua dibakar di depan orang banyak di halaman Kantor DPRP sekarang di Jayapura” (Lihat, Acub Zainal dalam memoarnya: I Love the Army).
“Pembakaran besar-besaran tentang semua buku-buku teks dari sekolah, sejarah dan semua simbol-simbol nasionalisme Papua di Taman Imbi yang dilakukan ABRI (sekarang: TNI) dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Indonesia, Mrs.Rusilah Sardjono.”
Pastor Frans Leishout,OFM melayani di Papua selama 56 tahun sejak tiba di Papua pada 18 April 1969 dan kembali ke Belanda pada 28 Oktober 2019. Pastor Frans dalam surat kabar Belanda De Volkskrant (Koran Rakyat) diterbitkan pada 10 Januari 2020, menyampaikan pengalamannya di Tanah Papua.
“Saya sempat ikut salah satu penerbangan KLM yang terakhir ke Hollandia, dan pada tanggal 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian.”
“Saat itu saya sendiri melihat amukan mereka. Menjarah barang-barang bukan hanya di toko-toko, tetapi juga di rumah-rumah sakit. Macam-macam barang diambil dan dikirim dengan kapal itu ke Jakarta. Di mana-mana ada kayu api unggun: buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda di bakar.” (Gembala Dan Guru Bagi Papua, 2020: hal. 593).
Fakta lain ialah pada bulan April 1963, Adolof Henesby Kepala Sekolah salah satu Sekolah Kristen di Jayapura ditangkap oleh pasukan tentara Indonesia. Sekolahnya digebrek dan cari simbol-simbol nasional Papua, bendera-bendera, buku-buku, kartu-kartu, sesuatu yang berhubungan dengan budaya orang-orang Papua diambil. Adolof Henesby dibawa ke asrama tentara Indonesia dan diinterogasi tentang mengapa dia masih memelihara dan menimpan lambang-lambang Papua” (TAPOL, Buletin No.53, September 1982).
Presiden Republik Indonesia, Ir. Sukarno mengeluarkan Surat Larangan pada Mei Nomor 8 Tahun 1963.
“Melarang/menghalangi atas bangkitnya cabang-cabang Partai Baru di Irian Barat. Di daerah Irian Barat dilarang kegiatan politik dalam bentuk rapat umum, demonstrasi-demonstrasi, percetakan, publikasi, pengumuman-pengumula, penyebaran, perdagangan atau artikel, pemeran umum, gambaran-gambaran atau foto-foto tanpa ijin pertama dari gubernur atau pejabat resmi yang ditunjuk oleh Presiden.”
Rakyat dan bangsa West Papua tidak tahu apa itu Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya? Rakyat dan bangsa West Papua juga tidak tahu Pancasila, 17 Agustus 1945 dan bendera merah putih. Rakyat dan bangsa West Papua tidak tahu nama-nama pahlawan seperti Diponegoro dan lain-lain.
Lalu belakangan ini, sejarah palsu dikembangkan bahwa Papua sejak dulu berada dibawah kekuasaan Kesultanan Tidore. Kebohongan sejarah dihidupkan dan dipaksa untuk diterima, tapi dalam waktu yang sama bangsa Papua dipaksa lupakan sejarah bangsa Papua Barat.
Pertanyaan yang dipertanyakan dalam tulisan ini ialah mengapa sejarah Belanda di West Papua dan sejarah bangsa West Papua tidak pernah diajarkan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi di West Papua?
Rakyat dan bangsa West Papua sejak 1 Mei 1963 sampai tahun 2026 ini hidup dan hafal serta belajar sejarah bangsa kolonial Indonesia.
Mari, kita sadar, bangkit, bersatu dan lawan kejahatan kemanusiaan dan ketidakadilan, rasisme, fasisme, dan militerisme Indonesia yang berlangsung secara konstitusional, sistematis, terstruktur, masif dan kolektif di Tanah West Papua dan berdampak sangat buruk terhadap keberlangsungan kehidupan rakyat dan bangsa West Papua.
Penulis adalah Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP); Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC); Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC); dan Anggota Baptist World Alliance (BWA)
