|| Penulis: Sapa Redaksi*
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap 20 Mei semestinya tidak sekadar dipahami sebagai agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, momentum ini merupakan pengingat bahwa kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keberanian kolektif untuk menolak penjajahan, ketidakadilan, dan berbagai bentuk penindasan terhadap kemanusiaan.
Lebih dari satu abad setelah kebangkitan nasional itu tumbuh, dunia kembali dihadapkan pada krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Gaza, Palestina. Korban sipil terus berjatuhan. Anak-anak kehilangan keluarga, tempat tinggal, dan masa depan. Infrastruktur sipil termasuk fasilitas kesehatan mengalami tekanan berat, sementara akses bantuan kemanusiaan menghadapi berbagai keterbatasan di lapangan.
Dalam konteks tersebut, perhatian publik internasional terus menguat, termasuk dari Indonesia yang sejak lama konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Sikap ini tidak hanya bertumpu pada solidaritas kemanusiaan, tetapi juga berakar pada amanat konstitusi yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Namun, di tengah menguatnya keprihatinan global, muncul pula sorotan terhadap respons internasional yang dinilai belum sepenuhnya seimbang dalam menempatkan nilai kemanusiaan sebagai pijakan utama. Dalam sejumlah situasi konflik global, tekanan diplomatik dapat bergerak cepat, sementara pada kasus lain, termasuk Gaza, dinamika penyelesaiannya kerap berjalan lebih kompleks dan berlarut.
Di titik ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan diplomasi yang tidak sederhana. Penahanan relawan dan jurnalis Indonesia yang terlibat dalam misi kemanusiaan menuju Gaza menambah dimensi baru yang tidak hanya berkaitan dengan isu kemanusiaan global, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan warga negara di luar negeri.
Pemerintah dituntut untuk menjaga keseimbangan antara upaya diplomatik yang terukur dan ketegasan dalam memastikan keselamatan warganya. Pada saat yang sama, ruang diplomasi Indonesia di tingkat internasional juga diharapkan tetap diarahkan pada dorongan terhadap penghormatan hukum humaniter internasional serta perlindungan warga sipil di wilayah konflik.
Hari Kebangkitan Nasional pada dasarnya mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak berhenti pada terbebasnya suatu bangsa dari kolonialisme. Lebih jauh, ia menuntut konsistensi sikap dalam menjaga nilai kemanusiaan di tengah perubahan zaman dan dinamika global yang terus berkembang.
Dalam lanskap dunia yang kian dipengaruhi kepentingan geopolitik dan ekonomi, keberpihakan terhadap nilai kemanusiaan sering kali menghadapi ruang yang tidak sederhana. Di sinilah relevansi kebangkitan nasional kembali diuji, bukan hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi sebagai kompas moral dalam melihat persoalan dunia hari ini.
Indonesia, dengan pengalaman historisnya sebagai bangsa yang pernah mengalami kolonialisme, memiliki posisi moral yang khas dalam mendorong agenda kemanusiaan global. Namun posisi tersebut juga menuntut konsistensi, terutama ketika prinsip-prinsip kemanusiaan diuji oleh realitas politik internasional yang kompleks.
Pada akhirnya, kebangkitan nasional tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa sejarah, tetapi sebagai proses yang terus hidup. Ia tercermin dalam kemampuan bangsa ini menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, tanggung jawab diplomatik, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.
Sebab pada titik tertentu, ukuran kedewasaan sebuah bangsa bukan hanya terletak pada kemampuannya mengenang sejarah, tetapi juga pada keteguhannya menjaga nurani ketika berhadapan dengan penderitaan kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
||* Tim Kreator HarianJatim.Com
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com dan Saluran WhatsApp. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
