|| Penulis : Arif*
Perdebatan mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) hampir selalu menjadi bagian dari kehidupan politik dan ekonomi Indonesia. Setiap kali harga naik, kritik bermunculan. Ketika harga dipertahankan, pemerintah mendapat apresiasi. BBM seolah menjadi indikator paling mudah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah pemerintahan.
Namun, apakah sesederhana itu?
Jika menengok perjalanan Indonesia sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Prabowo, sejarah menunjukkan bahwa persoalan BBM tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berkaitan dengan kondisi ekonomi nasional, harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta kebutuhan pembangunan yang terus berubah dari waktu ke waktu.
Pada era Orde Baru, ketika Indonesia masih menjadi eksportir minyak, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk memberikan subsidi energi. Harga BBM dapat dijaga tetap rendah karena sebagian biaya ditopang oleh penerimaan negara dari sektor migas. Dalam konteks saat itu, kebijakan tersebut relatif memungkinkan dilakukan.
Namun seiring berjalannya waktu, kondisi tersebut berubah. Produksi minyak dalam negeri terus menurun, sementara kebutuhan energi masyarakat meningkat tajam. Pertumbuhan jumlah kendaraan, aktivitas industri, dan mobilitas penduduk menyebabkan konsumsi BBM jauh melampaui kemampuan produksi nasional.
Indonesia yang dahulu dikenal sebagai negara pengekspor minyak kemudian bertransformasi menjadi negara pengimpor minyak. Perubahan inilah yang secara perlahan mengubah cara pemerintah memandang subsidi energi.
Setiap presiden menghadapi tantangan yang berbeda, tetapi memiliki dilema yang sama. Ketika harga minyak dunia meningkat dan beban subsidi membengkak, pemerintah harus memilih antara mempertahankan subsidi dengan konsekuensi tekanan terhadap anggaran negara atau melakukan penyesuaian harga dengan risiko menghadapi penolakan publik.
Karena itu, hampir seluruh pemerintahan sejak reformasi pernah mengambil kebijakan penyesuaian harga BBM. Keputusan tersebut selalu menimbulkan perdebatan, tetapi pada saat yang sama mencerminkan realitas ekonomi yang dihadapi negara.
Persoalannya, diskusi publik sering kali terjebak pada satu angka yang terlihat di papan harga SPBU. Padahal harga BBM hanyalah satu bagian kecil dari gambaran besar ekonomi nasional.
Yang lebih penting adalah apakah masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang semakin baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab kenaikan harga BBM akan terasa berbeda bagi masyarakat yang pendapatannya meningkat dibanding mereka yang penghasilannya stagnan.
Dalam konteks ini, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari murah atau mahalnya harga energi. Yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, memperluas akses pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, dan menghadirkan peluang yang lebih baik bagi masyarakat.
BBM murah memang memberikan manfaat langsung dalam jangka pendek. Namun subsidi yang terlalu besar juga memiliki konsekuensi. Anggaran negara yang digunakan untuk menahan harga energi adalah anggaran yang tidak dapat digunakan untuk kebutuhan pembangunan lainnya. Di sinilah pemerintah selalu dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah.
Di sisi lain, kenaikan harga BBM juga tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal. Setiap kebijakan penyesuaian harga harus diikuti perlindungan yang memadai bagi kelompok masyarakat rentan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa beban perubahan ekonomi tidak sepenuhnya ditanggung oleh rakyat kecil.
Karena itu, perdebatan mengenai BBM seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah harga naik atau turun. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebijakan energi ditempatkan dalam strategi pembangunan yang lebih luas.
Yang sering terlupakan dalam perdebatan BBM adalah kenyataan bahwa harga energi bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan. Sejarah mencatat bahwa pada masa ketika BBM masih dijual ratusan rupiah per liter, tingkat kemiskinan Indonesia masih berada pada angka yang relatif tinggi, akses pendidikan belum merata, infrastruktur antarwilayah masih terbatas, dan pendapatan masyarakat jauh lebih rendah dibanding saat ini.
Sebaliknya, ketika harga BBM terus meningkat dari tahun ke tahun, Indonesia juga mengalami perubahan besar. Jalan tol membentang di berbagai daerah, akses listrik menjangkau wilayah yang sebelumnya terisolasi, angka harapan hidup meningkat, layanan kesehatan semakin luas, dan pendapatan per kapita tumbuh berkali-kali lipat dibanding beberapa dekade lalu. Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, tetapi fakta tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak pernah bisa diukur hanya dari harga satu komoditas.
Di sisi lain, publik juga berhak menuntut agar setiap kenaikan harga energi diikuti peningkatan kualitas pelayanan negara. Masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan yang tidak populer apabila merasakan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jalan yang lebih baik, transportasi yang lebih terjangkau, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang mudah diakses, dan lapangan kerja yang tersedia merupakan bentuk kompensasi sosial yang sesungguhnya.
Karena itu, perdebatan mengenai BBM seharusnya tidak berubah menjadi sekadar ajang membandingkan satu presiden dengan presiden lainnya. Setiap era memiliki tantangan ekonomi, geopolitik, dan kapasitas fiskal yang berbeda. Membandingkan harga BBM tahun 1980 dengan tahun 2026 tanpa melihat perubahan nilai uang, inflasi, pendapatan masyarakat, serta struktur ekonomi nasional hanya akan menghasilkan kesimpulan yang dangkal.
Yang perlu dievaluasi bukan sekadar berapa kali harga BBM naik dalam suatu pemerintahan, melainkan apakah kebijakan tersebut menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat. Sebab sejarah tidak akan mengingat sebuah rezim hanya karena berhasil menjaga harga BBM tetap murah. Sejarah akan mengingat apakah pada masa itu rakyat memperoleh kesempatan hidup yang lebih layak, ekonomi tumbuh lebih kuat, dan masa depan menjadi lebih menjanjikan.
Dalam sejarah Indonesia modern, tidak ada pemerintahan yang sepenuhnya mampu menghindari dilema BBM. Harga energi selalu bergerak mengikuti dinamika ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan zaman yang tidak selalu dapat dikendalikan oleh pemerintah.
Karena itu, pelajaran terbesar dari perjalanan harga BBM sejak era Soeharto hingga Prabowo bukanlah soal siapa yang menaikkan atau mempertahankan harga. Pelajaran yang lebih penting adalah bagaimana negara mengelola perubahan tersebut agar tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukan terletak pada murahnya harga BBM semata, melainkan pada kemampuan negara memastikan bahwa setiap perubahan ekonomi tetap membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera, lebih produktif, dan lebih berkeadilan. Itulah tujuan yang seharusnya menjadi fokus utama, jauh melampaui angka yang tertera di dispenser SPBU.
|| * Aktivis Ekonomi dan Pengamat Kebijakan Publik
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
