Reporter: harianjatim
Surabaya-harianjatim.com. Upaya menjaga ketahanan energi nasional terus diperkuat melalui kolaborasi strategis antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem pengamanan sektor hulu migas, baik di wilayah darat maupun laut, mengingat fasilitas migas merupakan bagian dari objek vital nasional yang memiliki peran penting terhadap keberlangsungan pasokan energi Indonesia.
Penguatan kerja sama itu menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Kerja Kesekuritian Tahun 2026 yang digelar SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) di Badung, Bali, baru-baru ini.
Forum tersebut melibatkan unsur SKK Migas, KKKS, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, serta pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan strategi pengamanan sektor hulu migas yang lebih adaptif menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, hingga ancaman terhadap infrastruktur energi nasional.
Salah satu langkah strategis dalam kegiatan tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara SKK Migas dan TNI Angkatan Laut terkait pengamanan fasilitas migas lepas pantai (offshore).
Kerja sama itu menjadi pijakan penting dalam memperkuat koordinasi pengamanan instalasi migas di wilayah laut yang berkontribusi terhadap produksi dan lifting migas nasional.
Selain itu, para pihak juga menyepakati implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 sebagai pedoman tata kelola pengamanan sektor hulu migas yang lebih terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.
Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jabanusa, Anggono Mahendrawan, mengatakan ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan produksi migas, tetapi juga oleh kepastian keamanan seluruh fasilitas pendukung kegiatan hulu migas.
“Ketahanan energi hanya dapat diwujudkan apabila seluruh fasilitas hulu migas berada dalam kondisi aman dan operasionalnya terjamin. Kolaborasi dengan TNI menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman,” kata Anggono sebagaimana keterangan tertulis yang diterima media ini, Sabtu
Menurut dia, pengamanan sektor hulu migas harus terus berkembang mengikuti perubahan ancaman global agar industri migas tetap produktif dan berkelanjutan.
“Dengan sistem pengamanan yang kuat, industri hulu migas dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Paban VII/Kermater Sterad Mabes AD, Kolonel Inf. Hipni Maulana F., S.Sos., menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung pengamanan objek vital nasional, termasuk sektor energi.
Ia menyebut energi memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas pembangunan nasional.
“Ketika keamanan sektor energi terjaga, maka stabilitas ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat juga akan ikut terpelihara,” katanya.
Menurut Hipni, sinergi antara TNI dan SKK Migas merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Di sektor maritim, Penasihat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Retiono Kunto H., menilai tantangan pengamanan instalasi migas lepas pantai semakin kompleks.
Ancaman tidak hanya berupa gangguan fisik, tetapi juga mencakup ancaman siber, pelanggaran hukum di laut, hingga aktivitas ilegal yang dapat mengganggu operasi migas.
“Pengamanan instalasi migas di laut membutuhkan pendekatan terpadu antara kekuatan pertahanan, penegakan hukum, teknologi pengawasan maritim, serta keterlibatan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Sementara itu, Paban VI Binkuat Sopsal Mabesal, Kolonel Laut Awang Bawono, menjelaskan sejumlah potensi ancaman terhadap operasi hulu migas, seperti perompakan bersenjata, pencurian aset, sabotase, illegal fishing, kecelakaan kerja, cuaca ekstrem, terorisme maritim, gangguan instalasi bawah laut, hingga serangan siber.
Untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut, TNI Angkatan Laut menyiapkan langkah antisipatif melalui pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam menjaga keamanan wilayah perairan strategis Indonesia.
Melalui Rapat Kerja Kesekuritian Tahun 2026, SKK Migas Jabanusa bersama TNI dan seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmen membangun sistem pengamanan hulu migas yang kuat, terpadu, dan adaptif.
Penguatan tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan produksi migas nasional sekaligus memperkokoh fondasi ketahanan energi Indonesia.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(Red)
