|| Penulis: Erwin Prastyo*
Setiap 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Sekolah menggelar berbagai kegiatan, instansi memasang spanduk, media sosial dipenuhi ucapan selamat, dan pejabat menyampaikan komitmen untuk melindungi anak. Semuanya tampak meriah. Namun, di balik seremoni itu, terselip satu pertanyaan mendasar: apakah kita benar-benar sedang merayakan anak, atau sekadar merayakan sebuah tanggal?
Hari Anak Nasional semestinya bukan agenda seremonial tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi pengingat bahwa negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat masih memiliki pekerjaan besar untuk memenuhi hak-hak anak sebagai manusia yang sedang tumbuh.
Anak berhak memperoleh pendidikan yang bermakna, bukan sekadar duduk di ruang kelas. Mereka berhak tumbuh dalam keluarga yang menghadirkan kasih sayang, bukan menjadi saksi konflik yang berujung pada perceraian. Mereka juga berhak hidup aman dari perundungan, kekerasan seksual, eksploitasi, hingga paparan konten digital yang mengganggu perkembangan psikologisnya.
Realitas menunjukkan tantangan itu belum selesai. Berbagai laporan memperlihatkan kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Lebih mengkhawatirkan lagi, anak tidak lagi hanya menjadi korban, tetapi juga mulai terlibat sebagai pelaku perundungan, kekerasan, bahkan kejahatan digital. Fenomena tersebut tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan menjadi cermin lingkungan sosial yang gagal menyediakan ruang tumbuh yang sehat.
Di rumah, banyak orang tua disibukkan oleh tuntutan ekonomi sehingga waktu bersama anak semakin berkurang. Gawai perlahan mengambil alih peran pengasuh. Percakapan keluarga semakin singkat, sementara durasi menatap layar terus bertambah. Anak tumbuh di tengah akses internet tanpa batas, tetapi dengan pendampingan yang semakin terbatas.
Di sekolah, guru menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mereka dituntut mengejar capaian akademik sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dibawa peserta didik dari rumah. Pendidikan karakter terus digaungkan, tetapi sering kali kalah oleh tekanan nilai, ujian, dan beban administrasi. Pada saat yang sama, ruang digital menawarkan pengalaman yang jauh lebih menarik dibandingkan ruang kelas. Algoritma media sosial bekerja tanpa henti, memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi anak.
Akibatnya, anak hidup dalam paradoks. Mereka memiliki akses informasi yang melimpah, tetapi semakin sulit membedakan fakta dan disinformasi. Mereka semakin terhubung secara digital, tetapi tidak sedikit yang merasa kesepian secara emosional.
Lebih dari seabad lalu, Ki Hadjar Dewantara telah mengingatkan bahwa anak bukanlah objek yang dapat dibentuk sesuai kehendak orang dewasa. Anak memiliki kodratnya sendiri. Tugas pendidikan adalah menuntun segala potensi yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat.
Konsep menuntun itu menjadi sangat relevan hari ini. Menuntun berarti hadir, mendampingi, memahami, sekaligus memberi ruang agar anak berkembang sesuai potensinya. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di keluarga dan masyarakat sebagai tiga pusat pendidikan.
Sayangnya, ketiga ruang tersebut sedang menghadapi tantangan yang sama. Keluarga kehilangan waktu bersama anak, sekolah menghadapi berbagai tekanan, sementara ruang digital justru sering menjadi sumber nilai yang bertentangan dengan tujuan pendidikan.
Negara pun belum sepenuhnya berhasil menghadirkan ekosistem yang berpihak kepada anak. Regulasi perlindungan anak memang semakin lengkap, tetapi implementasinya masih menyisakan banyak pekerjaan. Literasi digital belum merata, pengawasan terhadap platform digital masih lemah, layanan kesehatan mental anak terbatas, dan pendidikan pengasuhan bagi orang tua belum menjadi gerakan yang sistematis.
Akibatnya, kita sering terlambat bertindak. Ketika anak menjadi korban kekerasan, perhatian baru muncul setelah peristiwa terjadi. Ketika anak kecanduan media sosial, teknologi yang disalahkan. Ketika anak terjerat kriminalitas, mereka dihakimi tanpa melihat lingkungan yang membentuk perilakunya. Padahal, setiap anak yang kehilangan masa kecil sesungguhnya mencerminkan kegagalan kita bersama.
Karena itu, Hari Anak Nasional perlu dimaknai sebagai momentum untuk berpindah dari sekadar perayaan menuju pemenuhan hak anak. Hak memperoleh pendidikan yang berkualitas, kasih sayang yang utuh, ruang bermain yang aman, kesempatan menyampaikan pendapat, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.
Di era digital, pesan Ki Hadjar Dewantara semakin relevan. Ketika media sosial, gim daring, dan kecerdasan buatan menjadi “guru” baru bagi anak-anak, persoalannya bukan lagi apakah teknologi hadir dalam kehidupan mereka. Yang jauh lebih penting adalah apakah orang dewasa hadir mendampingi ketika teknologi membentuk cara berpikir dan karakter mereka.
Pada akhirnya, refleksi Hari Anak Nasional bukanlah bertanya apa yang telah dilakukan anak bagi bangsa. Pertanyaan yang lebih penting adalah: sudahkah negara, pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat memenuhi janji mereka kepada anak-anak?
Sebab keberhasilan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, megahnya infrastruktur, atau pesatnya teknologi. Ukurannya juga terletak pada seberapa aman anak-anak bermain, seberapa bahagia mereka belajar, dan seberapa besar mereka merasa dicintai.
Jika jawaban atas pertanyaan itu masih menyisakan keraguan, maka Hari Anak Nasional belum sepenuhnya bermakna. Perayaan itu baru benar-benar selesai ketika setiap anak Indonesia dapat tumbuh sebagai manusia yang merdeka—selamat hidupnya, bahagia tumbuhnya, dan utuh kemanusiaannya, sebagaimana dicita-citakan Ki Hadjar Dewantara.
||* Guru SDN 1 Curugsewu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan Fasilitator Program Numerasi Tanoto Foundation.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
