|| Sapa Redaksi*
Madura memiliki sebuah paradoks ekonomi yang telah berlangsung cukup lama. Pulau ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil tembakau penting di Indonesia, tetapi besarnya produksi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari komoditas tersebut.
Persoalan utama bukan terletak pada kemampuan petani dalam menghasilkan tembakau. Tradisi budidaya yang telah berlangsung lintas generasi menunjukkan bahwa Madura memiliki modal sosial dan ekonomi yang kuat. Tantangan terbesar justru berada pada bagaimana menciptakan rantai nilai yang lebih panjang agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada tahap produksi bahan mentah.
Selama ini, tembakau Madura banyak dipasarkan keluar daerah untuk memasuki proses pengolahan lebih lanjut. Akibatnya, nilai tambah terbesar dari komoditas tersebut belum sepenuhnya berputar di wilayah penghasil. Petani masih menghadapi persoalan klasik berupa ketidakpastian harga, lemahnya posisi tawar, serta ketergantungan terhadap mekanisme pasar.
Dalam konteks itulah gagasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura mulai mendapat perhatian. Konsep ini tidak hanya berbicara mengenai pembangunan kawasan industri, tetapi juga tentang upaya menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu mempertemukan produksi pertanian, industri pengolahan, teknologi, dan pasar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan di empat kabupaten di Madura menjadi sinyal bahwa berbagai aktivitas ekonomi produktif memiliki peran penting dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan pembangunan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut memiliki fondasi yang berkelanjutan.
Sektor tembakau memiliki peluang untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi karena melibatkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, tenaga kerja, perdagangan, hingga industri pengolahan. Akan tetapi, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila masyarakat lokal tidak berhenti sebagai pemasok bahan baku.
Ketua Penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura Komunitas Muda Madura (KAMURA), Subairi Muzakki, dalam seminar nasional bertajuk “KEK Tembakau: Instrumen Pemerataan dan Transformasi Ekonomi Madura” menyampaikan bahwa persoalan utama tembakau Madura bukan pada produksi, melainkan pada belum optimalnya penguasaan nilai tambah.
“Ada sebab mengapa KAMURA akhirnya membahas tembakau, yaitu munculnya fenomena geliat pabrik rokok rakyat. Sebelumnya, hal ini belum pernah terjadi di Madura. Tembakau Madura selama ini hanya dikirim ke luar daerah dan pada akhirnya tidak memberikan dampak signifikan bagi Madura itu sendiri. Padahal, Madura adalah produsen tembakau terbesar di Indonesia,” ujar Subairi, sebagaimana dilansir dari website KAMURA
Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan ekonomi berbasis komoditas. Banyak daerah memiliki sumber daya melimpah, tetapi belum mampu menguasai proses pengolahan dan distribusi yang menghasilkan nilai ekonomi lebih besar.
Dalam perspektif pembangunan daerah, peningkatan produksi memang penting, tetapi menciptakan nilai tambah jauh lebih menentukan. Daerah yang mampu membangun industri turunan akan memiliki peluang lebih besar menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi lokal.
“Kunci pertumbuhan ekonomi adalah perputaran uang. Tanpa itu, mustahil suatu daerah dapat maju. Perputaran uang hanya mungkin terjadi jika ada nilai tambah,” kata Subairi tambahnya.
Dukungan Publik dan Catatan Kritis
Gagasan besar seperti KEK Tembakau Madura selalu memiliki dua sisi: peluang dan tantangan.
Survei KAMURA menunjukkan dukungan yang cukup kuat dari masyarakat. Dari 502 responden petani, sebanyak 71,7 persen menyatakan sangat setuju dan 24,5 persen menyatakan setuju terhadap gagasan KEK Tembakau Madura.
Di kalangan mahasiswa dan civitas akademika, dukungan juga terlihat dominan. Sebanyak 48,8 persen menyatakan sangat setuju dan 33,1 persen menyatakan setuju.
Dukungan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat melihat KEK sebagai peluang untuk memperbaiki persoalan lama, terutama terkait kepastian harga dan peningkatan kesejahteraan petani.
Namun, dukungan publik juga disertai kekhawatiran. Survei yang sama mencatat sebanyak 48,8 persen petani khawatir kehilangan lahan pertanian, 18,3 persen mengkhawatirkan KEK hanya menguntungkan pengusaha besar, dan 10,6 persen menilai KEK berpotensi menjadi sekadar slogan pembangunan.
Kekhawatiran tersebut tidak boleh diabaikan. Sebab, pengalaman pembangunan di berbagai daerah menunjukkan bahwa investasi besar tidak selalu otomatis menciptakan pemerataan apabila masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam prosesnya.
Karena itu, keberhasilan KEK Tembakau Madura sangat bergantung pada desain kebijakan yang memastikan petani menjadi bagian utama dari ekosistem ekonomi tersebut.
Tantangan Sumber Daya Manusia
Selain investasi dan infrastruktur, faktor manusia menjadi kunci keberhasilan.
Kepala Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK, Paulus Riyanto, mengingatkan bahwa fasilitas KEK membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai perkembangan industri.
Kehadiran teknologi baru, mesin produksi, dan sistem industri modern harus diikuti dengan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, serta regenerasi petani menjadi pekerjaan penting agar masyarakat Madura tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga pelaku utama dalam rantai ekonomi baru.
Klaster Ekonomi dan Pemerataan Madura
Konsep pembagian klaster yang dirancang KAMURA menjadi salah satu pendekatan untuk mendorong pemerataan antarwilayah.
Bangkalan diarahkan sebagai pusat administrasi dan logistik; Sampang sebagai pusat riset, sertifikasi mutu, dan pemberdayaan; Pamekasan sebagai sentra produksi, pengemasan, gudang, serta bank petani; sementara Sumenep diarahkan sebagai pusat perdagangan transparan, gudang penyangga modern, dan wisata tembakau.
Konsep tersebut menunjukkan bahwa KEK tidak harus dipahami sebagai pembangunan yang terpusat pada satu wilayah. Jika dirancang dengan baik, setiap kabupaten dapat memiliki peran dalam rantai ekonomi yang saling terhubung.
Namun, semua itu membutuhkan satu syarat utama: tata kelola yang transparan dan keberpihakan kepada masyarakat.
KEK Tembakau Madura bukanlah solusi otomatis atas seluruh persoalan ekonomi. Ia adalah instrumen kebijakan yang membutuhkan perencanaan matang, pengawasan publik, dan komitmen agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani.
Pada akhirnya, keberhasilan KEK bukan diukur dari seberapa besar investasi yang masuk atau seberapa luas kawasan yang dibangun. Ukuran terpenting adalah apakah petani tembakau Madura memperoleh posisi yang lebih kuat dalam menentukan masa depan ekonominya.
Madura memiliki potensi besar. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi nilai tambah yang kembali dinikmati oleh masyarakat Madura sendiri.
Sebab pembangunan ekonomi yang sesungguhnya bukan hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut menghadirkan keadilan.
||* Tim Kreator HarianJatim.Com
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
