Repoeter: harianjatim
Surabaya-harianjatim.com. Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, mulai mengubah pendekatan dalam menangani kemiskinan. Tidak lagi hanya berfokus pada pemberian bantuan, Pemkot Surabaya kini berupaya memetakan karakter, kemampuan, dan potensi warga miskin agar program pemberdayaan yang diberikan lebih tepat sasaran.
Upaya tersebut dilakukan melalui inovasi Brida Step (Surabaya Talent Entrepreneurial Path) yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Surabaya.
Program ini dirancang untuk membaca kapasitas setiap warga sebelum diberikan intervensi pemberdayaan, seperti pelatihan, pendampingan usaha, maupun bantuan modal.
Kepala Brida Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji, mengatakan selama ini sejumlah program pemberdayaan masyarakat seperti Rumah Padat Karya (RPK), Sentra Wisata Kuliner (SWK), hingga bantuan modal masih menghadapi tantangan karena belum didasarkan pada pemetaan kemampuan penerima.
“Selama ini kita tidak pernah mengases atau membedakan kapasitas setiap warga. Semua disamaratakan, misalnya diberi rombong atau modal, tetapi besoknya bantuan justru tidak berjalan,” ujar Agus.
Menurut Agus, persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga menyangkut kesiapan individu untuk berkembang.
Ada warga yang memiliki kemampuan dan motivasi tinggi untuk berwirausaha, tetapi ada pula yang membutuhkan pendampingan mental serta penguatan motivasi sebelum diarahkan ke kegiatan produktif.
Melalui kerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (Unair), Brida melakukan penelitian awal terhadap 448 responden yang tersebar di 30 kecamatan di Surabaya.
Hasil penelitian tersebut kemudian mengelompokkan warga berdasarkan kapasitas dan kesiapan mereka dalam empat kategori.
Kelompok pertama merupakan warga yang membutuhkan penguatan motivasi, pembinaan mental, dan pembentukan sikap kerja. Kelompok kedua adalah warga yang sudah siap bekerja, tetapi masih membutuhkan arahan dan pendampingan.
Sementara kelompok ketiga merupakan pekerja mandiri yang memiliki ketangguhan dan kedisiplinan tinggi. Adapun kelompok keempat adalah warga yang memiliki potensi kepemimpinan dan dapat diarahkan menuju pengembangan usaha.
“Kelompok ketiga dan keempat akan diarahkan pada program wirausaha lanjutan dengan menggandeng perguruan tinggi bisnis seperti Universitas Ciputra, Universitas Surabaya, ITS, dan Unair,” kata Agus.
Sementara warga yang masuk kelompok pertama dan kedua akan mendapatkan pendekatan berbeda dengan fokus pada penguatan psikologis dan pembentukan mental kerja.
Dalam proses asesmen, Brida Step menggunakan sejumlah instrumen psikologi, seperti Tes Tipi untuk mengukur karakter kepribadian, Tes Grit untuk melihat daya tahan dan konsep diri, serta Tes Kewirausahaan untuk mengetahui potensi bisnis.
Saat ini, program tersebut masih memasuki tahap uji coba sistem dan lapangan. Uji coba awal dilakukan terhadap 77 pekerja Rumah Padat Karya (RPK) Paving di Surabaya.
Dari tahap tersebut, ditemukan sejumlah tantangan, terutama keterbatasan kepemilikan perangkat digital serta kemampuan sebagian warga dalam menggunakan teknologi.
Agus mengatakan, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi agar sistem Brida Step nantinya tidak hanya mengandalkan layanan digital.
“Sistem Brida Step nantinya akan dijalankan secara hibrida, melalui laman digital maupun lembar fisik untuk mengakomodasi warga yang tidak memiliki perangkat atau membutuhkan pendampingan khusus,” ujarnya.
Setelah tahap uji coba dan inkubasi berbasis psikologi selama lima minggu selesai, hasil riset Brida Step akan diintegrasikan ke dalam sistem informasi perangkat daerah terkait, seperti sistem milik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) serta Dinas Sosial Kota Surabaya.
Pemkot Surabaya juga berencana melibatkan sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Surabaya (Ubaya), UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA), dan kampus lainnya untuk mendukung pendampingan warga di tingkat Rumah Padat Karya maupun Sentra Wisata Kuliner.
Melalui pendekatan berbasis riset tersebut, Pemkot Surabaya berharap program pengentasan kemiskinan tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu membangun kemandirian warga sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Sebab, kemiskinan bukan hanya persoalan kekurangan modal, melainkan juga membutuhkan strategi yang mampu membaca kemampuan, kesempatan, dan kesiapan setiap individu.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(Red)
