Reporter: harianjatim
Surabaya-harianjatim.com. Badan Silaturahmi Ulama dan Pesantren Madura (BASSRA) bersama sejumlah ulama dan habaib se-Madura meminta rencana pembangunan kawasan industri di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, ditinjau kembali hingga terdapat kejelasan mengenai agenda pembentukan Provinsi Madura.
Sikap tersebut disepakati dalam pertemuan BASSRA bersama sekitar 45 ulama dan habaib se-Madura pada Minggu (16/8/2026). Para ulama menilai pembangunan industri berskala besar perlu dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan budaya.
“Madura masih memiliki agenda besar terkait pembentukan Provinsi Madura yang saat ini sedang berproses,” kata tokoh ulama Madura KH R Ali Badri Zaini.
Sebagaimana dilansir dari Cakrawarta.com, BASSRA menilai status Madura sebagai provinsi sendiri nantinya dapat memberikan ruang kewenangan lebih besar bagi masyarakat setempat dalam menentukan arah pembangunan, termasuk tata ruang dan pengelolaan kawasan industri.
Aliansi Ulama Madura (AUMA) juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap rencana industrialisasi. Mereka menyinggung pengalaman sejumlah ulama Madura saat melihat perkembangan kawasan industri Batam pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie.
Menurut AUMA, pembangunan kawasan industri harus memastikan masyarakat sekitar memperoleh manfaat langsung dan tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.
BASSRA kembali menegaskan prinsip pembangunan yang selama ini mereka dorong, yakni “Jangan membangun di Madura, tetapi bangunlah Madura.”
Bagi para ulama, pembangunan tidak semata-mata diukur dari masuknya investasi atau berdirinya kawasan industri, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal menjadi bagian utama dan memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
BASSRA mengusulkan empat prinsip pembangunan Madura, yaitu manusiawi, Indonesiawi, Madurawi, dan Islami. Prinsip tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tetap selaras dengan karakter masyarakat, kebudayaan, nilai keagamaan, dan kepentingan nasional.
Wacana pembentukan Provinsi Madura sendiri telah berlangsung selama bertahun-tahun. Upaya tersebut sebelumnya melibatkan kepala daerah, pimpinan DPRD dari empat kabupaten di Madura, serta sejumlah tokoh masyarakat dan ulama.
Saat ini Madura terdiri atas empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Salah satu tantangan pembentukan provinsi baru tersebut adalah ketentuan regulasi mengenai persyaratan jumlah kabupaten/kota.
Dengan sikap tersebut, BASSRA berharap arah pembangunan Madura ke depan dapat disusun melalui proses yang melibatkan pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, serta warga lokal.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com
(Red)
