|| Penulis: Sapa Redaksi*
Untuk siapa uang daerah dibelanjakan? Pertanyaan sederhana ini justru menjadi penting ketika Jawa Timur memasuki pembahasan APBD 2027.
Pada Kamis, 10 September 2026, DPRD Jawa Timur menjadwalkan penyampaian Nota Keuangan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Jawa Timur 2027. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD telah menyepakati KUA-PPAS APBD 2027 pada 10 Agustus. Artinya, pembahasan kini bergerak dari kesepakatan kerangka anggaran menuju rincian kebijakan dan belanja.
Di titik ini, APBD tidak semestinya dipandang sekadar sebagai dokumen keuangan tahunan. APBD adalah pilihan politik pembangunan: sektor mana yang diprioritaskan, kelompok mana yang dilindungi, dan persoalan mana yang dianggap paling mendesak.
Jawa Timur memiliki modal ekonomi yang besar. Ekonomi provinsi ini tumbuh 5,96 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp888,44 triliun. Industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 31,45 persen, sementara konsumsi rumah tangga menyumbang 61,51 persen dari sisi pengeluaran.
Namun, pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir.
Pada September 2025, masih terdapat 3,804 juta penduduk miskin di Jawa Timur atau 9,30 persen dari populasi. Kemiskinan perdesaan mencapai 12,55 persen, hampir dua kali lipat dibandingkan perkotaan yang berada pada 6,93 persen.
Di sinilah APBD mendapat pekerjaan yang lebih berat: memastikan pertumbuhan ekonomi tidak berhenti sebagai angka statistik.
Jawa Timur juga menghadapi persoalan kualitas pekerjaan. Pada Februari 2026, jumlah angkatan kerja mencapai 25,14 juta orang dengan 24,25 juta orang bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka memang turun menjadi 3,55 persen. Namun, hanya 35,56 persen penduduk bekerja yang berada dalam kegiatan formal, bahkan turun 0,53 poin persentase dibandingkan Februari 2025.
Artinya, persoalan Jawa Timur bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan yang lebih layak.
Angka pengangguran yang turun patut diapresiasi. Tetapi jika sebagian besar pekerja masih berada di sektor informal, pembangunan belum selesai. Pekerjaan harus memberi pendapatan yang cukup, perlindungan, keterampilan, dan peluang untuk naik kelas.
Karena itu, APBD 2027 perlu diuji dari dampaknya, bukan hanya dari besarnya belanja.
Jalan yang dibangun penting. Sekolah yang diperbaiki penting. Bantuan yang disalurkan juga penting. Tetapi pertanyaan berikutnya jauh lebih penting: apakah jalan itu membuka akses ekonomi, apakah sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran, dan apakah bantuan membuat penerimanya lebih mandiri?
Di sinilah ukuran keberhasilan anggaran perlu bergeser dari berapa banyak yang dibelanjakan menjadi berapa besar perubahan yang dihasilkan.
Tantangan tersebut berlaku terutama di sektor ekonomi rakyat. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyerap 31,76 persen tenaga kerja Jawa Timur. Pada saat yang sama, industri pengolahan menjadi sektor terbesar dalam struktur ekonomi provinsi.
Jarak antara dua sektor itu merupakan peluang sekaligus pekerjaan rumah.
Petani harus memperoleh nilai tambah, bukan sekadar menjual bahan mentah. Nelayan harus memiliki akses terhadap rantai pasok dan pasar yang lebih luas. Peternak perlu terhubung dengan industri pengolahan. UMKM perlu naik dari sekadar bertahan hidup menjadi bagian dari rantai produksi.
Hilirisasi karena itu tidak boleh berhenti sebagai jargon kebijakan. Ukurannya sederhana: apakah pendapatan pelaku usaha meningkat dan apakah lebih banyak nilai ekonomi tinggal di daerah?
Hal serupa berlaku untuk pendidikan.
Perubahan teknologi, kecerdasan artifisial, digitalisasi, dan transformasi dunia kerja menuntut pemerintah daerah memikirkan pendidikan bukan hanya dari sisi jumlah ruang kelas atau fasilitas fisik. Yang lebih penting adalah apakah anak-anak Jawa Timur memiliki keterampilan yang relevan dengan pekerjaan masa depan.
APBD juga harus membaca ketimpangan antarwilayah.
Jawa Timur bukan hanya Surabaya dan kawasan metropolitan. Ada Madura, Tapal Kuda, kawasan selatan, wilayah pesisir, kepulauan, sentra pertanian, kawasan industri, dan desa-desa yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Data kemiskinan menunjukkan mengapa persoalan wilayah tidak bisa diabaikan. Ketika kemiskinan perdesaan mencapai 12,55 persen, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berupa bantuan. Basis ekonomi desa, produktivitas pertanian, konektivitas pasar, pendidikan dan layanan kesehatan harus ikut diperkuat.
Karena itu, pembahasan APBD 2027 seharusnya tidak hanya memperdebatkan angka pendapatan dan belanja. Pemerintah dan DPRD perlu menjelaskan hubungan antara setiap prioritas anggaran dengan persoalan yang hendak diselesaikan.
Program apa yang paling mendesak? Siapa penerima manfaatnya? Berapa target perubahan yang hendak dicapai? Bagaimana hasilnya diukur?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk ketidakpercayaan. Justru itulah inti akuntabilitas anggaran.
APBD adalah uang publik. Karena itu, manfaatnya juga harus dapat dirasakan publik.
Jawa Timur memiliki ekonomi yang besar dan terus tumbuh. Tetapi ukuran keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada pertumbuhan 5,96 persen. Ukuran yang lebih dekat dengan kehidupan warga adalah apakah kemiskinan terus turun, pekerjaan menjadi lebih layak, produktivitas meningkat, pendidikan membaik, dan kesenjangan antarwilayah menyempit.
APBD 2027 karena itu merupakan kesempatan untuk memperbaiki cara pemerintah mengukur keberhasilan pembangunan.
Anggaran yang besar tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang besar. Banyaknya program juga tidak selalu berarti besarnya manfaat.
Yang dibutuhkan adalah keberanian menentukan prioritas.
Jika setiap rupiah APBD mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat layanan dasar, dan melindungi kelompok rentan, maka anggaran benar-benar bekerja.
Sebaliknya, jika anggaran hanya habis menjadi kegiatan dan proyek tanpa perubahan yang terukur, masyarakat hanya akan melihat angka yang besar tanpa merasakan manfaat yang sepadan.
Pada akhirnya, pertanyaan paling penting dalam APBD 2027 bukan berapa besar uang yang akan dibelanjakan.
Pertanyaannya adalah: setelah uang itu dibelanjakan, apa yang berubah dalam kehidupan warga Jawa Timur?
Di situlah sesungguhnya keberpihakan sebuah anggaran diuji.
||* Tim Kreator HarianJatim.Com
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
