Reporter: harianjarim
Malang-harianjatim.com. Kecerdasan buatan (AI) membuat pengetahuan semakin mudah diakses. Namun, kemudahan itu juga menghadirkan persoalan baru bagi negara-negara Global South: jangan sampai teknologi justru memperkuat ketergantungan terhadap pengetahuan yang diproduksi negara-negara maju.
Akademisi dari University of Derby, Inggris, Mohammad Ilyas, mengatakan tantangan bagi akademisi di Global South bukan lagi sekadar keterbatasan akses terhadap informasi. Persoalan yang lebih mendasar adalah ketimpangan dalam produksi pengetahuan.
Menurut dia, teori, perspektif, jurnal, hingga kerangka akademik yang digunakan untuk memahami berbagai persoalan di Global South masih banyak dibentuk berdasarkan pengalaman negara-negara Global North.
“Kita harus bertanya bagaimana pengetahuan diproduksi, siapa yang memproduksinya, dan dari perspektif siapa realitas kita dijelaskan. Akademisi di Global South tidak seharusnya hanya menjadi konsumen pengetahuan, tetapi harus mampu menjadi produsen pengetahuan,” kata Ilyas dalam Kajian Islam Multidisipliner bertajuk Producing Knowledge from the Global South: Challenges for Muslim Scholars di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (22/6/2026).
Diskusi yang digelar Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) bersama Program Studi Hubungan Internasional UMM itu berlangsung di Aula Masjid A.R. Fachruddin, Kampus III UMM, Malang.
Ilyas menilai perkembangan AI membuat persoalan tersebut semakin penting untuk dibicarakan. Teknologi memungkinkan mahasiswa dan akademisi memperoleh informasi, ringkasan, argumentasi, bahkan rancangan tulisan dalam waktu singkat.
Namun, menurut dia, kecepatan memperoleh informasi tidak otomatis membuat seseorang memiliki kemandirian intelektual.
“Jika Anda ingin menjadi seorang scholar, Anda harus siap membaca, berpikir, mempertanyakan, dan memperoleh pengetahuan. Teknologi dapat membantu, tetapi tidak dapat menggantikan keseluruhan proses tersebut,” ujarnya.
Ia mengingatkan, ketergantungan yang terlalu besar terhadap kerangka pengetahuan dari luar dapat melahirkan apa yang disebut sebagai intellectual imperialism atau imperialisme intelektual.
Situasi tersebut terjadi ketika masyarakat terus memahami realitasnya melalui kategori dan perspektif yang dibangun berdasarkan pengalaman pusat-pusat produksi pengetahuan di negara maju.
Padahal, pengalaman masyarakat Global South memiliki latar sejarah, sosial, politik, budaya, dan keagamaan yang berbeda. Karena itu, tidak semua persoalan di negara-negara tersebut dapat dijelaskan secara memadai menggunakan teori yang lahir dari konteks lain.
Meski demikian, Ilyas menegaskan bahwa membangun kemandirian intelektual bukan berarti menolak pengetahuan Barat.
“Tujuannya bukan menolak pengetahuan Barat. Kita perlu mempelajarinya, tetapi pada saat yang sama kita harus memiliki kemampuan untuk mengkritik, berdialog, dan memproduksi pengetahuan berdasarkan pengalaman dan realitas masyarakat kita sendiri,” ujarnya.
Menurut Ilyas, sejarah peradaban Islam memberikan contoh mengenai pentingnya keterbukaan sekaligus keberanian memproduksi pengetahuan.
Pada masa keemasan peradaban Islam, ilmuwan Muslim tidak sekadar menerima pengetahuan dari luar. Berbagai khazanah pengetahuan diterjemahkan, dipelajari, dikritisi, dikembangkan, hingga melahirkan gagasan dan penemuan baru.
Pengalaman tersebut, kata dia, dapat menjadi pelajaran bagi akademisi Muslim saat ini. Keterbukaan terhadap pengetahuan global perlu berjalan bersama kemampuan untuk menghasilkan pengetahuan yang berakar pada pengalaman masyarakat sendiri.
Kepala PSIB UMM, Gonda Yumitro, mengatakan persoalan tersebut relevan bagi perguruan tinggi Indonesia. Menurut dia, AI tidak semestinya hanya dilihat sebagai ancaman, tetapi perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penelitian, publikasi, dan pendidikan.
Namun, pemanfaatan teknologi harus tetap menjaga kemampuan manusia untuk berpikir secara mandiri.
“Kita tentu tidak mungkin menjauh dari AI. Persoalannya adalah bagaimana AI kita gunakan untuk memperkuat kapasitas akademik, bukan justru membuat kita kehilangan kemampuan berpikir. Jangan sampai kita sangat cepat memperoleh informasi, tetapi semakin lemah dalam menghasilkan gagasan sendiri,” kata Gonda.
Gonda mengatakan salah satu pekerjaan penting akademisi Indonesia adalah membawa pengalaman lokal ke dalam percakapan akademik internasional.
Indonesia dan negara-negara Muslim, menurut dia, memiliki kekayaan pengalaman sosial, politik, budaya, dan keagamaan yang dapat memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan. Persoalannya, pengalaman tersebut tidak akan memiliki pengaruh luas apabila hanya berhenti sebagai objek penelitian atau pengetahuan lokal.
“Global South memiliki pengalaman yang sangat kaya. Tantangannya adalah bagaimana pengalaman tersebut kita transformasikan menjadi konsep, teori, artikel, buku, dan berbagai karya akademik yang dapat berdialog dengan pengetahuan global. Kita tidak cukup hanya menjadi pasar bagi teori yang diproduksi orang lain,” tegasnya.
Karena itu, Gonda menilai internasionalisasi perguruan tinggi tidak semestinya hanya dimaknai sebagai upaya mengikuti standar atau perspektif Global North.
Sebaliknya, internasionalisasi perlu menjadi ruang bagi akademisi Indonesia untuk membawa perspektif Indonesia, Islam, dan Global South ke dalam perdebatan akademik dunia.
Dalam diskusi tersebut, peserta juga membahas penggunaan teknologi dalam memahami persoalan terorisme. Ilyas mengingatkan bahwa terorisme tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu faktor, seperti kemiskinan, pendidikan, agama, maupun teknologi.
Teknologi, menurut dia, memiliki dua sisi. Di satu sisi dapat digunakan untuk pendidikan dan penyebaran pengetahuan. Namun, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk propaganda dan penyebaran ideologi ekstrem.
Karena itu, pemahaman terhadap terorisme membutuhkan pembacaan terhadap konteks sosial, politik, sejarah, ekonomi, dan psikologis secara lebih mendalam.
Pembahasan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa ilmu sosial dan humaniora tetap memiliki posisi penting di tengah perkembangan AI. Teknologi dapat membantu mengumpulkan dan mengolah informasi, tetapi manusia tetap bertanggung jawab untuk memahami konteks, menilai informasi, dan menentukan bagaimana pengetahuan digunakan.
Sekretaris PSIB UMM, Diki Wahyudi, mengatakan Kajian Islam Multidisipliner merupakan ruang untuk mempertemukan studi Islam dengan berbagai persoalan kontemporer, termasuk perkembangan teknologi, politik global, dan ketimpangan produksi pengetahuan.
“PSIB ingin menghadirkan kajian Islam yang tidak berhenti pada diskursus normatif, tetapi berdialog dengan persoalan nyata masyarakat. Perkembangan AI, ketimpangan pengetahuan antara Global North dan Global South, serta posisi ilmuwan Muslim dalam akademia global merupakan persoalan yang perlu kita respons secara serius,” ujar Diki.
Menurut Diki, forum akademik seharusnya tidak berhenti pada kegiatan mendengarkan narasumber. Diskusi perlu mendorong lahirnya pertanyaan, penelitian, dan produksi pengetahuan baru.
Pada akhirnya, perkembangan AI menghadirkan pertanyaan yang lebih besar bagi pendidikan tinggi di Global South. Ukuran kemajuan akademik tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan memperoleh informasi secara cepat atau menggunakan teknologi terbaru.
Lebih dari itu, perguruan tinggi dituntut mampu membangun perspektif, menghasilkan konsep, menguji argumentasi, serta membawa pengalaman masyarakatnya sendiri ke dalam percakapan ilmiah global.
Di tengah arus informasi yang semakin deras, tantangan bagi akademisi Global South bukan sekadar bagaimana mengakses pengetahuan dunia. Tantangan yang lebih penting adalah berani menentukan dari mana pengetahuan tentang masyarakatnya berasal, bagaimana pengetahuan itu dibangun, dan kontribusi apa yang dapat diberikan kepada dunia.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(red)
