Arjuno Terbakar, Jawa Timur Tak Boleh Gagap Menghadapi Bencana

  • Bagikan
Ilustrasi kebakaran hutan di kawasan pegunungan yang menegaskan pentingnya penguatan mitigasi bencana, perlindungan ekosistem, dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan di Jawa Timur. (Foto: Ilustrasi AI)

|| Penulis: Editorial harianjatim

Kebakaran hutan di kawasan Gunung Arjuno-Welirang menjadi pengingat bahwa penanggulangan bencana tidak boleh hanya mengandalkan respons setelah api membesar. Pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemulihan lingkungan harus menjadi bagian dari kebijakan yang terencana dan berkelanjutan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat luas area terdampak kebakaran di kawasan Arjuno-Ringgit mencapai 736,8 hektare per 21 Oktober 2026. Sehari kemudian, tim gabungan tidak lagi menemukan kepulan asap di kawasan tersebut. Meski demikian, penyisiran tetap diperlukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.

Data tersebut menunjukkan besarnya tantangan perlindungan kawasan hutan di Jawa Timur. Padamnya api memang patut disyukuri, tetapi bukan berarti persoalan telah selesai. Setelah keadaan darurat terkendali, pemerintah masih harus memastikan pemulihan lingkungan berjalan dan risiko kebakaran serupa dapat ditekan.

Persoalannya bukan semata-mata seberapa cepat api dipadamkan, melainkan seberapa siap pemerintah mencegah kejadian serupa dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.

Pencegahan Harus Menjadi Prioritas

Pemadaman kebakaran di kawasan pegunungan memiliki tantangan tersendiri. Medan terjal dan lokasi titik api yang sulit dijangkau dapat menghambat pergerakan petugas serta peralatan. Kondisi ini menuntut strategi penanganan yang disesuaikan dengan karakter wilayah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten, pengelola kawasan hutan, dan instansi terkait perlu memperkuat pemetaan wilayah rawan kebakaran, patroli berkala, sistem peringatan dini, serta kesiapan personel dan peralatan.

Langkah pencegahan juga harus melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan. Edukasi mengenai risiko kebakaran, saluran pelaporan yang mudah diakses, dan pengawasan aktivitas yang berpotensi memicu api dapat memperkuat upaya perlindungan.

Di sisi lain, penyebab kebakaran perlu ditelusuri secara profesional. Apabila ditemukan unsur pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti. Kejelasan penyebab penting agar evaluasi tidak berhenti pada penanganan akibat, tetapi juga menyentuh faktor yang memicu kebakaran.

Ketika Hutan Terbakar, Air Bersih Ikut Terancam

Dampak kebakaran Arjuno-Welirang tidak hanya berkaitan dengan kerusakan vegetasi. Di Kabupaten Pasuruan, jaringan pipa air bersih sepanjang sekitar 5,2 kilometer dilaporkan rusak akibat kebakaran. Pemerintah kabupaten menyiapkan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk perbaikan jaringan tersebut.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa bencana lingkungan dapat merambat menjadi persoalan pelayanan publik. Ketika jaringan air bersih terganggu, masyarakat harus menghadapi dampak langsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, penanganan darurat harus memastikan bantuan air bersih menjangkau warga yang membutuhkan selama perbaikan berlangsung. Pemerintah juga perlu menyampaikan perkembangan pemulihan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai keberlanjutan layanan.

Untuk jangka panjang, pembangunan infrastruktur air perlu mempertimbangkan risiko bencana. Perlindungan jaringan pipa, penyediaan sumber air alternatif, dan penguatan sistem distribusi harus menjadi bagian dari perencanaan, terutama di wilayah yang rentan terdampak kebakaran hutan.

Koordinasi antarsektor menjadi penting. Penanggulangan bencana tidak cukup menjadi urusan petugas pemadam dan pengelola hutan. Instansi yang menangani lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan pelayanan air bersih juga perlu terlibat dalam perencanaan mitigasi.

Pemulihan Hutan Harus Berbasis Ekologi

Setelah kebakaran terkendali, pekerjaan berikutnya adalah memulihkan kawasan terdampak. Pemerintah perlu menilai tingkat kerusakan vegetasi, kondisi tanah, serta potensi erosi dan gangguan tata air.

Rehabilitasi hutan tidak seharusnya hanya berorientasi pada jumlah pohon yang ditanam. Pemilihan jenis tanaman harus mempertimbangkan karakter ekosistem, kondisi lahan, dan keberlanjutan pemeliharaan.

Masyarakat sekitar juga perlu dilibatkan dalam pemulihan dan pengawasan kawasan. Dengan keterlibatan tersebut, perlindungan hutan dapat menjadi tanggung jawab bersama, bukan sekadar program yang dijalankan setelah bencana.

Transparansi tidak kalah penting. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan penanganan, hasil penelusuran penyebab kebakaran, rencana rehabilitasi, serta langkah pencegahan yang akan dilakukan. Informasi tersebut memungkinkan publik mengawasi pelaksanaan kebijakan sekaligus menilai tindak lanjut pemerintah.

Jangan Mengulang Pelajaran yang Sama

Kebakaran Arjuno-Welirang seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur. Evaluasi tidak boleh berhenti pada laporan setelah api padam, tetapi harus menghasilkan perbaikan yang dapat diukur.

Pemerintah perlu memastikan pembagian tanggung jawab antarlembaga berjalan jelas, koordinasi lintas daerah berlangsung efektif, dan anggaran pencegahan disusun berdasarkan tingkat risiko. Sistem peringatan dini, kesiapan petugas, perlindungan infrastruktur dasar, dan pemulihan ekosistem harus ditempatkan sebagai satu kesatuan kebijakan.

Masyarakat pun memiliki peran dalam menjaga kawasan hutan dan melaporkan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Namun, partisipasi publik harus didukung kebijakan yang konsisten, fasilitas yang memadai, serta penegakan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jawa Timur memang tidak dapat menghilangkan seluruh risiko bencana. Namun, pemerintah dapat mengurangi dampaknya melalui perencanaan yang matang, kesiapsiagaan, dan evaluasi yang berkelanjutan.

Arjuno bukan sekadar kawasan pegunungan. Ekosistemnya memiliki arti penting bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Karena itu, perlindungannya tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika kebakaran meluas.

Api yang padam bukan akhir dari penanganan bencana. Justru setelah itulah pemerintah harus membuktikan bahwa pengalaman tersebut benar-benar menjadi dasar untuk mencegah kerusakan serupa terulang.


Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google  News harianjatim.com. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.

Download sekarang!

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90