|| Penulis: Sapa Redaksi
Krisis moneter 1997–1998 menjadi salah satu periode paling berat dalam sejarah ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.300 per dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan tajam hingga sempat menyentuh sekitar Rp16.000 per dolar AS pada awal 1998. Dalam periode yang sama, inflasi meningkat signifikan, sektor perbankan menghadapi tekanan besar, dan aktivitas ekonomi nasional mengalami kontraksi mendalam.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 1998 tercatat minus 13,1 persen. Sementara itu, tingkat inflasi tahunan berada di kisaran 77 persen. Kondisi tersebut berdampak luas terhadap dunia usaha, daya beli masyarakat, hingga meningkatnya ketidakpastian sosial dan ekonomi nasional.
Di tengah situasi tersebut, Bacharuddin Jusuf Habibie memimpin Indonesia pada masa transisi yang penuh tantangan. Meski menghadapi tekanan ekonomi dan politik yang belum sepenuhnya stabil, pada masa pemerintahannya sejumlah indikator ekonomi mulai menunjukkan proses pemulihan secara bertahap.
Nilai tukar rupiah yang sebelumnya bergerak sangat fluktuatif mulai menunjukkan stabilisasi dibanding fase puncak krisis. Inflasi perlahan menurun, sementara kepercayaan pasar mulai tumbuh seiring berbagai langkah restrukturisasi sektor keuangan dan penataan kebijakan ekonomi nasional.
Pemerintah saat itu menjalankan sejumlah kebijakan pemulihan, termasuk restrukturisasi sektor perbankan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), penataan fiskal, serta penguatan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, keterbukaan komunikasi pemerintah mulai diperkuat guna membangun kembali kepercayaan publik dan pelaku pasar.
Tentu, pemulihan ekonomi Indonesia pada masa itu tidak dipengaruhi satu faktor tunggal. Berbagai kebijakan domestik, dukungan reformasi kelembagaan, serta dinamika ekonomi global turut berperan dalam proses pemulihan tersebut. Namun pengalaman itu memberikan pelajaran penting bahwa stabilitas ekonomi sangat bergantung pada kemampuan negara menjaga kepercayaan publik dan konsistensi arah kebijakan.
Kondisi saat ini memang berbeda dengan krisis 1998. Pelemahan rupiah dewasa ini lebih banyak dipengaruhi faktor global, mulai dari kebijakan suku bunga Amerika Serikat, ketidakpastian geopolitik, hingga perlambatan ekonomi dunia. Meski demikian, dampaknya tetap dirasakan masyarakat melalui tekanan harga barang impor, biaya produksi, dan sektor usaha tertentu yang bergantung pada bahan baku luar negeri.
Karena itu, pelajaran dari masa pemerintahan Habibie tetap relevan untuk menjadi refleksi. Penguatan fondasi ekonomi domestik menjadi penting agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal. Ketahanan pangan, penguatan industri nasional, stabilitas sektor keuangan, dan perlindungan daya beli masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan ekonomi jangka panjang.
Sejarah menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat menjadi momentum pembenahan apabila direspons melalui kebijakan yang terukur, komunikasi yang terbuka, dan arah pembangunan yang konsisten. Dari pengalaman krisis 1998, Indonesia belajar bahwa proses pemulihan tidak selalu berjalan cepat, tetapi dapat tumbuh secara bertahap ketika stabilitas dan kepercayaan publik tetap dijaga.
||* Tim Kreator HarianJatim.Com
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com dan Saluran WhatsApp. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
