Oleh : Dr. Wilda Rosaili, S.IP., MA
Jika dianggap sederhana maka Pilkada dapat dipahami sebagai momentum untuk menjadikan kehidupan publik lebih baik. Setidaknya ada dua hal dalam Pilkada yaitu harapan publik melalui ide gagasan yang dipertaruhkan dalam debat dan kampanye. Berikutnya adalah transisi kepemimpinan. Siapapun yang terpilih pastinya yang terbaik menurut publik. Pilihan publik bukan hanya sebatas lembaran kertas yang tercoblos tetapi tersirat titipan harapan masa depan untuk beranjak dari kejenuhan sosial-ekonomi menuju harmonisasi yang termanifestasi melalui kebutuhan kehidupan yang layak dan memuaskan.
Merujuk pada rumusan 8 agenda MDGs 2000-2015 dan 17 agenda SDGs 2015-2030 oleh PBB yang disederhanakan oleh Sach As (2020) bahwa kebutuhan mendasar publik yaitu social inclusion, environmental ethics, dan economic development. Yang paling strategis dan krusial dikaitkan dengan kondisi Sumenep yaitu ekonomi-kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
Persentase kemiskinan sebesar 18,70% urutan ke-3 terbawah se Jawa Timur. Penduduk miskin se-Jawa Timur sebesar 9.79% dan secara Nasional 9,03%. Dalam artian angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep 2 kali lipat lebih tinggal dalam skala provinsi dan nasional. Sangat paradoks Sumenep yang kaya dengan potensi SDA, Laut, dan luas wilayah sangat tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi untuk mengangkat derajat penduduk miskin.
Tingkat pendidikan juga masih perlu perhatian serius dan rumusan strategis. Tingkat pendidikan masyarakat kisaran 5,94 tahun (tidak lulus SD) padahal jumlah sekolah tingkat MA-Sederajat (12 tahun) sudah mencapai 327 yang tersebar di 27 Kecamatan. Sekali lagi paradoks fasilitas dan capaian kinerja pendidikan.
Pada tingkat kesehatan juga masih menyimpan banyak problem. Sumenep selalu dibanggakan dengan program UHC tapi bisa dikroscek data angkat harapan hidup Sumenep berada di peringkat ke-6 yaitu 73,69 tahun dari bawah se Jawa timur. Kembali lagi problem program yang tidak selaras dengan capaian.
Bidang lingkungan saya tak perlu membahas karena cukup panjang dan dalam kajiannya, bagaimana aspek lingkungan selalu banyak disorot oleh publik, misalnya oleh BATAN (Barisan Ajaga Tanah), Walhi, maupun FMPL (Forum mahasiswa peduli lingkungan).
Problem publik yang cukup krusial dan perkembangannya yang sangat rendah jika dikaitkan dengan perdebatan dan gagasan Paslon untuk 2024-2029 belum begitu solutif dan strategis. Sepertinya dalam jangka waktu 5 tahun harapannya sangat kecil untuk perubahan signifikan problem krusial publik. Kita amati saja 2 kali debat kandidat Paslon, karena kalau dalam kampanye tidak banyak perdebatan ide dan gagasan. Kampanye hanye hello-hello sapa senyum dan menyulap simpati.
Pada debat yang kedua ada kebanggaan Paslon FAHAM dengan program UHC-nya, lalu disambut positif apresiatif oleh Paslon FINAL karena pengobatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP. Padahal problemnya bukan disitu. KTP hanya alat administrasi untuk dapat berobat gratis, berikutnya coba kita amati bagaimana SDM perawat dalam memberikan pelayanan, responsibilitas pada kelurahan pasien yang sering dipersoalkan, kualitas pengobatan yang pernah terjadi kasus infeksi di salah satu Puskesmas, kebersihan dan kenyamanan pasien di rumah sakit hingga pada pemenuhan sarana dasar agar yang sakit tidak jenuh. Lain lagi antrian panjang karena mekanisme layanan masih konvensional. Ibaratnya banyak orang bilang mending bayar yang penting bagus dan nyaman dari pada gratis tetapi mengecewakan.
Itu kasus kecil dalam perdebatan Paslon, tetapi secara umum Paslon FAHAM sebagai petahana lebih santai menanggapi kritikan padahal capaiannya masih belum optimal. Gagasan keberlanjutan yang strategis solutif dan konstruktif untuk problem krusial publik hampir tak dimunculkan. Bangga dengan capaian yang diluapkan dipanggung debat padahal banyak koreksi jika melihat realitas lapangan. Debat publik bukan untuk kemenangan retorika tetapi kemampuan gagasan untuk memajukan Sumenep.
Demikian pula pada Paslon FINAL, kritik yang kurang tajam pada petahana hingga berungkali banyak dibantah bukan berarti menggambarkan tidak ada persoalan dipublik tetapi ketersedian datanya untuk memberikan kritik yang kurang mengena. Tentu semua Paslon berbicara akan meningkat ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, memberikan kesehatan yang prima tetapi strateginya dan target capaiannya belum tergambarkan dengan lugas, tegas dan meyakinkan publik. Jika diamati Paslon FINAL kuat dikomitmen politiknya tetapi belum tersampaikan dengan gamblang bagaimana realisasi komitmen yang mudah dipahami publik bahkan dengan target capaian melalui waktu yang jelas.
Kita menyisakan 1 kali lagi debat Paslon (terakhir) harapannya ada program strategis solutif sesuai dengan problem publik. Hal yang menurut saya cukup mudah dalam program misalnya, setiap komunitas tong-tong harus ada usaha profitnya, setiap desa harus ada produk unggulan yang siap impor, setiap KK harus ada 1 sarjana, setiap desa harus ada yang berpendidikan Doktor, setiap puskesmas harus ada polinya, setiap sekolah harus ada trobosan inovatifnya, setiap musim tidak boleh ada tanah yang nganggur, setiap jalan plosok harus beraspal semua, setiap jalan pelosok tidak boleh gelap, dan setiap KK tidak boleh terlilit pinjol, narkoba dan lain lain. Itu programnya, lalu kemudian bagaimana caranya, siapa pelaksana dan disposisinya, dari mana anggarannya, berapa tahun target dan evaluasi tentu membutuhkan gagasan yang cemerlang dari masing masing Paslon. Semoga ada perdebatan menarik yang menumbuhkan optimisme masa depan Sumenep lebih baik.
*) Pengamat politik dan Kebijakan Publik, Dosen Administrasi Publik, FISIP. UNIJA
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. atau download App HarianjatimCom.
(red)
