Membaca Ulang Peta Kursi DPRD Jatim dari Pemilu 2019 dan 2024
|| Penulisa : Sapa Redaksi*
Jawa Timur kembali menunjukkan dirinya sebagai salah satu pusat gravitasi politik nasional. Dengan jumlah pemilih terbesar kedua di Indonesia, arah politik provinsi ini hampir selalu menjadi indikator penting dalam membaca konstelasi kekuasaan nasional. Karena itu, dinamika hasil Pemilu 2019 dan 2024 di DPRD Jawa Timur bukan sekadar angka statistik elektoral, melainkan cermin perubahan sosial-politik masyarakat yang mulai bergerak menuju kontestasi 2029.
Peta politik Jawa Timur kini terlihat semakin kompetitif. Tidak ada lagi dominasi absolut satu partai seperti yang pernah terjadi pada periode-periode sebelumnya. Sebaliknya, politik Jawa Timur bergerak dalam pola persaingan tiga poros besar: nasionalis tradisional, Islam kultural berbasis Nahdlatul Ulama (NU), dan nasionalis-populis yang bertumpu pada efek kekuasaan nasional.
Pada Pemilu 2019, PDI Perjuangan masih menjadi kekuatan dominan di DPRD Jawa Timur dengan raihan 27 kursi. Posisi kedua ditempati Partai Kebangkitan Bangsa dengan 25 kursi, disusul Partai Gerindra sebanyak 15 kursi.
Namun lima tahun kemudian, konfigurasi itu mulai berubah. Pada Pemilu 2024, PKB justru berhasil naik menjadi peraih kursi terbanyak dengan 27 kursi. Sementara PDIP turun menjadi 21 kursi, dan Gerindra melonjak signifikan menjadi 20 kursi. Pergeseran ini bukan sekadar perpindahan angka, melainkan tanda bahwa basis politik masyarakat Jawa Timur sedang mengalami perubahan.
PKB terlihat berhasil menjaga kekuatan tradisionalnya di wilayah berbasis pesantren dan kultur NU, terutama di Madura dan kawasan Tapal Kuda. Politik kultural berbasis jaringan kiai dan pesantren masih terbukti efektif dalam menjaga loyalitas pemilih. Dalam konteks Jawa Timur, faktor kedekatan sosial-keagamaan tetap memiliki pengaruh besar terhadap perilaku politik masyarakat.
Di sisi lain, PDIP masih bertahan kuat di kawasan Mataraman dan kantong nasionalis lama seperti Blitar, Kediri, hingga Banyuwangi. Akan tetapi, penurunan kursi memperlihatkan adanya tantangan baru bagi partai nasionalis tradisional dalam menghadapi perubahan karakter pemilih, khususnya generasi muda yang lebih cair secara ideologis.
Sementara itu, kenaikan Gerindra menunjukkan kuatnya efek kekuasaan nasional terhadap politik daerah. Momentum kemenangan nasional pasca Pilpres 2024 memberi keuntungan politik yang cukup besar bagi partai tersebut. Gerindra mulai memperluas pengaruh di kawasan urban, pemilih muda, dan wilayah semi-perkotaan yang sebelumnya tidak sepenuhnya menjadi basis utama mereka.
Yang menarik, hasil Pemilu 2024 juga memperlihatkan bahwa politik Jawa Timur mulai bergerak ke arah kompetisi terbuka. Tidak ada partai yang benar-benar dominan mutlak. Seluruh kekuatan politik kini memiliki ruang dan peluang yang relatif seimbang untuk bertarung menuju 2029.
Namun dalam situasi seperti ini, publik perlu membaca konsolidasi politik secara lebih kritis. Konsolidasi yang berlangsung terlalu dini berpotensi mendorong praktik politik pragmatis berkepanjangan. Program bantuan sosial, proyek pembangunan, hingga distribusi anggaran dapat berubah menjadi alat konsolidasi elektoral jika tidak diawasi secara ketat.
Padahal tantangan Jawa Timur ke depan jauh lebih besar dibanding sekadar perebutan kursi politik. Ketimpangan pembangunan antarwilayah masih nyata. Kawasan metropolitan Surabaya tumbuh jauh lebih cepat dibanding wilayah kepulauan maupun kawasan pinggiran. Persoalan kemiskinan, pengangguran muda, ketahanan pangan, hingga kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah dan elite politik daerah.
Karena itu, kompetisi menuju 2029 semestinya tidak hanya diisi manuver kekuasaan dan perhitungan koalisi. Partai politik perlu mulai menawarkan gagasan besar tentang masa depan Jawa Timur: bagaimana memperkuat ekonomi daerah, membangun kawasan kepulauan dan Madura, menciptakan lapangan kerja baru, serta mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan global.
Jawa Timur membutuhkan politik yang tidak sekadar sibuk mengukur kekuatan elektoral, tetapi juga mampu menghadirkan arah pembangunan yang jelas. Sebab pada akhirnya, demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menang dalam pemilu, melainkan sejauh mana politik mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
||* Tim Kreator HarianJatim.Com
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com dan Saluran WhatsApp. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
