Reporter: harianjatim
Sumenep.harianjatim.com. Pemerintah Kabupaten Sumenep terus menunjukkan ikhtiar untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui program Sekolah Rakyat Terpadu (SRT). Meski pembangunan gedung permanen belum dapat dimulai karena terkendala status lahan, proses pendidikan bagi para siswa tetap berjalan.
Saat ini, kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di gedung Sarana Kegiatan Diklat (SKD) di Kecamatan Batuan. Ruang sementara itu menjadi tempat anak-anak belajar sambil menunggu sekolah permanen berdiri.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan pemerintah daerah terus berupaya mempercepat proses administrasi agar pembangunan sekolah dapat segera direalisasikan. Menurut dia, pendidikan harus tetap berjalan meski menghadapi berbagai keterbatasan.
“LP2B-nya tinggal menunggu SK menteri,” ujar Achmad Fauzi.
Lahan seluas 10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah di Desa Patean, Kecamatan Batuan, saat ini masih berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau lahan sawah dilindungi. Karena itu, pembangunan fisik sekolah masih menunggu perubahan status lahan dari pemerintah pusat.
Namun, keterlambatan pembangunan gedung tidak membuat pemerintah daerah menghentikan program tersebut. Koordinasi dengan kementerian terkait terus dilakukan agar proses administrasi segera selesai.
“Kami sudah koordinasi. Sebentar lagi selesai dan bisa memproses pembangunannya,” katanya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep, Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pembangunan pendidikan, melainkan bagian dari upaya menghadirkan kesempatan yang lebih setara bagi anak-anak dari keluarga rentan agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
Karena itu, pemerintah daerah memilih tetap menjalankan proses pembelajaran sambil menyiapkan kebutuhan jangka panjang, termasuk penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah permanen.
“Kami hibahkan lahan untuk program Sekolah Rakyat seluas 10 hektare. Untuk pembangunannya nanti bergantung pada bagaimana pusat,” ujar Achmad Fauzi.
Di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi sebagian masyarakat, pendidikan dipandang sebagai instrumen penting untuk membuka mobilitas sosial. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi ruang pembinaan sekaligus penguatan karakter bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan pendidikan lebih inklusif.
Pemerintah daerah juga memastikan pembangunan sekolah nantinya tetap memperhatikan keseimbangan kawasan pertanian di sekitar lokasi. Menurut Achmad Fauzi, area persawahan di wilayah tersebut masih cukup luas sehingga pembangunan sekolah dinilai tidak akan mengganggu sektor pertanian secara signifikan.
Apabila pembangunan gedung permanen selesai, seluruh siswa yang saat ini belajar di gedung SKD Batuan akan dipindahkan ke lokasi baru agar proses pendidikan berjalan lebih optimal.
“Kalau gedung sekolah untuk SRT selesai, nanti seluruh siswa akan dipindahkan,” tuturnya.
Ikhtiar menghadirkan Sekolah Rakyat di Sumenep memperlihatkan bahwa pembangunan pendidikan tidak selalu berjalan mudah. Namun, di tengah keterbatasan dan proses birokrasi yang masih berlangsung, pemerintah daerah berupaya memastikan harapan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan tetap terjaga.
Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com dan Saluran WhatsApp. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi Harianjatim.com.
(red)
